Indonesia diketahui memiliki sejumlah daerah berkategori khusus atau istimewa, seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua, yang semestinya memperoleh perhatian lebih dari Pemerintah Republik Indonesia, terutama dalam hal dukungan anggaran.
Paulina mengungkapkan hingga akhir Januari 2026, pihaknya belum memperoleh kepastian terkait besaran pagu anggaran Dana Otsus yang akan dialokasikan bagi MRP maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
\u201cSampai saat ini kami belum mengetahui secara pasti berapa kisaran anggaran Dana Otsus untuk MRP, karena pagu anggaran, baik untuk MRP maupun OPD Pemprov Papua Tengah, belum diketuk palu,\u201d ujar Paulina kepada wartawan di Nabire, Kamis (29\/1\/2026).
Ia menjelaskan, di tengah ketidakpastian anggaran tersebut, sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan sejak awal tahun seharusnya segera dilaksanakan. Namun, keterbatasan dana membuat realisasi program terpaksa dilakukan secara terbatas.<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/1000032597-1024x576.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n
Untuk sementara, MRP memanfaatkan sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai penopang kebijakan.
\u201cKegiatan yang sudah terprogram dari Januari hingga April tetap harus berjalan. Untuk sementara kami menggunakan DAU dan DBH, tetapi tentu sifatnya sangat terbatas,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n\n\n
Di internal MRP Papua Tengah, terdapat tiga Kelompok Kerja (Pokja) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program, yakni Pokja Adat, Pokja Agama, dan Pokja Perempuan. Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dinilai berpotensi menurunkan kinerja lembaga tersebut. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nabire , Papua Tengah| EnagoNews \u2014 Wakil I Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Paulina Marey, menyoroti keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus), yang dinilai berdampak langsung terhadap pelaksanaan program kerja MRP tahun 2026.Indonesia diketahui memiliki sejumlah daerah berkategori khusus atau istimewa, seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3894,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[192,5,6,4,2,3,7,191,193,189,188],"tags":[],"class_list":["post-3888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-daerah","category-berita-deiyai","category-berita-dogiyai","category-berita-intan-jaya","category-berita-nabire","category-berita-paniai","category-berita-papua-tengah","category-headlines","category-mimika","category-pendidikan","category-politik"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3888"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3888\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3895,"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3888\/revisions\/3895"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3894"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/my.enagonews.com\/front\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Paulina juga menekankan tantangan besar yang dihadapi MRP Papua Tengah, mengingat kondisi geografis wilayah yang sangat luas, dengan sebaran penduduk di wilayah pegunungan, pesisir, hingga kepulauan.
Menurutnya, sebagai lembaga representatif Orang Asli Papua (OAP), MRP dituntut untuk hadir langsung di wilayah 3T (terluar, terpencil, dan terisolir) guna memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
\u201cDi perkotaan mungkin kita bisa melihat dampak program pemerintah, seperti sekolah gratis dan layanan kesehatan melalui JKN. Tetapi kita tidak tahu kondisi masyarakat di daerah terpencil jika tidak turun langsung,\u201d tegas Paulina.
Ia menyebutkan, persoalan kesehatan, stunting, dan pendidikan masih menjadi isu krusial yang dihadapi masyarakat Papua Tengah. Meski demikian, MRP mengapresiasi sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Paulina secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, atas kebijakan pendidikan gratis bagi pelajar SMA dan SMK, serta penerapan Sekolah Sepanjang Sehari (SSH) yang dinilai sangat membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua. (red-enagoNews)<\/strong><\/p>\n\n\n\n