Connect with us

Berita Daerah

Konflik Tapal Batas Adat Mee–Kamoro Mendesak Diselesaikan, Perusahaan Ilegal Diminta Angkat Kaki dari Papua Tengah

Published

on

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Mimika didesak segera memberikan kejelasan tapal batas wilayah adat antara Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Mee dan Suku Kamoro. Kejelasan ini dinilai penting agar konflik berkepanjangan antar-suku tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Selain persoalan tapal batas, pemerintah juga diminta bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan ilegal yang masuk dan beroperasi di wilayah selatan adat Mee dan Kamoro. Izin-izin yang tidak sah harus segera dicabut, dan para pelaku aktivitas ilegal wajib diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Lapangan aksi sekaligus Sekretaris LMA Suku Mee Ogeiye Diyoweitopoke, Andreas Pakage, usai aksi damai di Kantor DPR Papua Tengah, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan bahwa kasus pembunuhan Pdt. Neles Peuki serta aksi pembakaran fasilitas umum dan rumah warga harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Andreas juga meminta perhatian serius pemerintah terhadap warga masyarakat adat yang saat ini masih mengungsi akibat konflik.

“Banyak masyarakat adat terpaksa mengungsi ke hutan dan tempat lain. Kami harapkan Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Mimika membangun kembali rumah-rumah warga agar mereka bisa kembali ke kampung halamannya,” ujarnya.

Ia juga meminta Kapolda Papua Tengah untuk mengusut pelaku pembakaran rumah, sekolah, gereja, hingga fasilitas kesehatan, serta berbagai tindak kekerasan yang menimpa masyarakat sipil.

Menurut Andreas, penyelesaian konflik adat Mee dan Kamoro tidak seharusnya dibawa ke Kementerian Dalam Negeri, melainkan diselesaikan melalui dialog langsung antar-suku sebagai pemilik sah tanah adat. Adapun penyesuaian administratif pemerintahan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di tiga kabupaten, yakni Dogiyai, Deiyai, dan Mimika.

Sementara itu, Anggota DPR Papua Tengah, Yones Waine, menyatakan bahwa persoalan tapal batas di wilayah Wapia dan Kapiraya sejatinya telah berlangsung lama dan tidak berkaitan langsung dengan konflik kekerasan yang terjadi belakangan ini.

Ia menilai, eskalasi konflik justru muncul setelah masuknya perusahaan PT Zoomilion Hef Industri Indonesia ke wilayah tersebut. Berdasarkan penelusuran DPR Papua Tengah sejak tahun 2023, perusahaan itu diduga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.

“Kami sudah membentuk tim dan menelusuri dokumen perizinannya, namun tidak ditemukan izin dari pemerintah. Perusahaan ini masuk tanpa kejelasan,” kata Yones.

Ia menegaskan bahwa PT Zoomilion Hef Industri Indonesia merupakan perusahaan ilegal, bahkan disebut melakukan pendropan aparat TNI untuk pengamanan aktivitas perusahaan.

Yones meminta aparat keamanan menelusuri dan menindaklanjuti persoalan ini sesuai hukum nasional agar konflik tidak semakin meluas. Ia juga menekankan pentingnya audiensi khusus terkait tapal batas adat yang melibatkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Mimika sebagai fasilitator.

“Fokus utama saat ini adalah mengeluarkan PT Zoomilion dari wilayah adat, karena keberadaannya telah memicu konflik besar antara Suku Kamoro dan Suku Mee,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga diterima oleh anggota DPR Papua Tengah lainnya, yakni Paulus Mote dan Amirullah Hasyim dari daerah pemilihan Deiyai. (***)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita Daerah

Papua Tengah Potensi SDA Komplit, Perlu Penanganan Serius

Published

on

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, merupakan salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat lengkap dan beragam. Mulai dari kawasan daratan, pegunungan, pantai, danau hingga lembah, seluruhnya dimiliki daerah ini dan menyimpan peluang besar bagi pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan.

Di wilayah daratan Papua Tengah terbentang hutan lebat dan danau alami, sementara kawasan pegunungan menyimpan Puncak Cartensz Pyramid yang dikenal sebagai puncak tertinggi di Indonesia dengan salju abadinya. Di sisi kepulauan, Papua Tengah memiliki destinasi bahari unggulan seperti Pulau Pepaya, Mambor, Kwatisore, dan sejumlah pulau kecil lainnya yang belum tergarap optimal.

Seorang pemandu wisata sekaligus pembimbing diving, Aristoteles Wambrauw, menilai potensi SDA Papua Tengah, khususnya di Nabire, tidak kalah dengan destinasi kelas dunia seperti Raja Ampat di Papua Barat.
“Ambil satu contoh Kwatisore, di sana wisatawan bisa melihat dan berenang bersama hiu paus hampir setiap hari. Ini tidak dimiliki daerah lain di Indonesia, bahkan dunia,” ujarnya, Senin (22/12).


Aristoteles yang lahir dan besar di wilayah kepulauan Biak mengaku dunia pariwisata bukanlah hal asing baginya. Sejak usia dini, ia telah berinteraksi dengan wisatawan mancanegara, termasuk dari Korea Selatan.
“Bagi saya, dunia pariwisata sudah menjadi bagian dari kehidupan. Interaksi dengan dunia luar sudah saya jalani cukup lama,” tambahnya.

Namun demikian, kekayaan SDA Nabire dinilai masih kalah populer dibandingkan Raja Ampat. Menurut Aristoteles, hal itu disebabkan oleh kurangnya penanganan yang serius, minimnya pemahaman, serta lemahnya promosi pariwisata yang dilakukan secara berkelanjutan.
Ia menilai, promosi dan kegiatan pariwisata yang dilakukan pemerintah daerah masih bersifat seremonial dan belum menyentuh masyarakat secara luas maupun pasar wisata global.

Menurutnya, sebuah destinasi pariwisata idealnya memiliki engagement yang kuat dengan budaya lokal. Kekhasan budaya, nilai tradisi, serta perilaku masyarakat setempat justru menjadi magnet utama bagi wisatawan mancanegara.

“Wisatawan asing ingin melihat dan merasakan sesuatu yang belum pernah mereka temui. Mengangkat budaya lokal akan menjadi daya tarik tersendiri. Mereka ingin melihat rumah dari kayu bakau, sagu, atau pinang, bukan rumah modern yang sudah biasa mereka lihat,” tegas Aristoteles.

Sebagai solo tour guide, Aristoteles juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung pariwisata di Kota Nabire sebagai kota transit. Menurutnya, Nabire seharusnya memiliki gerai khusus yang menjual perlengkapan diving maupun suvenir khas destinasi wisata setempat.

“Selama ini gerai di Nabire lebih banyak menjual noken. Padahal potensi pariwisata Nabire sangat kompleks. Souvenir bertema bahari akan jauh lebih relevan mengingat Nabire adalah kota pesisir,” ujarnya.

Ia menambahkan, hiu paus telah menjadi ikon wisata Nabire, namun hingga kini belum tersedia gerai yang secara khusus menjual suvenir atau produk kreatif yang mengangkat ikon tersebut.

Aristoteles memprediksi sektor pariwisata Nabire akan berkembang pesat dalam satu dekade ke depan. Namun tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia (SDM).

“Indikasinya sudah jelas, tapi kendalanya SDM belum siap. Pengelolaan yang amburadul bisa membuat daerah kehilangan jati dirinya,” katanya.

Ia juga menilai keberadaan pengrajin noken di Nabire sudah cukup baik, namun masih terkendala pemahaman terhadap pangsa pasar. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan sebagai fasilitator pemasaran, terlebih di era digital yang menjadikan masyarakat lokal sebagai bagian dari warga dunia.
Selain itu, persoalan krusial lainnya adalah belum tersedianya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kwatisore. Akibatnya, nelayan yang terhubung langsung dengan aktivitas pariwisata masih harus mengandalkan pasokan BBM dari Kota Nabire dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

“Ini menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani jika ingin pariwisata bahari Nabire berkembang secara optimal,” pungkas Aristoteles.(red)

Continue Reading

Berita Daerah

Lima Tokoh Papua Tengah Dianugerahi Sorot News Golden Award 2025

Published

on


Jakarta – enagoNews-
Sebanyak lima tokoh berpengaruh dari Provinsi Papua Tengah dianugerahi Sorot News Golden Award 2025 atas dedikasi, kepemimpinan, serta kontribusi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Pemimpin Umum sekaligus Penanggung Jawab Media Sorot News, Saripudin Ranex, dalam sebuah acara resmi yang digelar di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Penganugerahan tersebut diselenggarakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Sorot News ke-15 Tahun 2025, sebagai bagian dari agenda nasional Sorot News yang mengusung tema “Anugerah Tokoh Motivator dan Inspirasi Negeri 2025.” Pada kesempatan ini, Sorot News memberikan penghargaan kepada 27 pejabat negara dan tokoh berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia yang dinilai memiliki konsistensi program kerja, integritas, serta dedikasi tinggi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Adapun lima tokoh Papua Tengah yang menerima Sorot News Golden Award 2025, yaitu:


1.Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Alfred Papare, dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Kepemimpinan Humanis dan Inovasi Institusi di Wilayah Otonom Baru, atas perannya dalam membangun institusi kepolisian yang humanis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah DOB Papua Tengah.
2.Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., menerima penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Keamanan Publik dan Pelayan Humanis Presisi, berkat komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengedepankan pendekatan Presisi yang humanis.
3.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah sekaligus Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si., dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Transformasi dan Integrasi Kepemimpinan Adat dan Publik, atas keberhasilannya mengharmoniskan peran kepemimpinan adat dengan tata kelola pemerintahan modern.


4.Ketua Badan Koordinator Wilayah Forum Kader Bela Negara (Bakorwil FKBN) Provinsi Papua Tengah, Samuel Sauwyar, S.PdK., M.PdK., menerima penghargaan sebagai “Tokoh Motivator dan Inspirasi Negeri 2025”, kategori Tokoh Pemimpin Multidimensi dan Penggiat Bela Negara di Papua Tengah, atas dedikasi dan kiprahnya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, bela negara, serta pembangunan karakter generasi muda Papua.
5.Ketua Yayasan YPBI Sion Nabire Samabusa, Daud Monei, S.I.P., dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Motivator Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, atas kontribusinya dalam pengembangan pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat adat secara berkelanjutan.
Acara penganugerahan Sorot News Golden Award 2025 dilaksanakan pada Minggu, 21 Desember 2025, pukul 13.00 WIB, bertempat di Aula Kampus Pascasarjana Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Lantai 8, Jalan Salemba Raya No. 14, Jakarta Pusat. Kegiatan ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh tokoh nasional, pimpinan lembaga, akademisi, insan pers, serta para penerima penghargaan dari berbagai wilayah.
Dalam sambutannya, Saripudin Ranex menegaskan bahwa Sorot News Golden Award merupakan bentuk apresiasi media terhadap tokoh-tokoh yang tidak hanya berprestasi secara struktural, tetapi juga menghadirkan dampak sosial yang nyata. “Penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin dan tokoh yang konsisten bekerja, berdedikasi, serta mampu menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat luas,” ujarnya.


Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi para penerima untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat pengabdian, serta mengukir prestasi lanjutan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Sorot News Golden Award juga menjadi catatan prestasi bernilai strategis yang memperkuat reputasi dan personal branding para tokoh sebagai figur teladan dalam membangun Indonesia yang berkeadilan dan berdaya saing. (ing elsa)

Continue Reading

Berita Daerah

Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah Kunker ke Yaur–Kwantisore, Serap Keluhan Warga yang Jadi PR Pemerintah

Published

on



Nabire, Papua Tengah – enagoNews
Menjelang perayaan Natal 2025 yang tinggal menghitung hari, semangat pengabdian Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRP-PT), John N.R. Gobay, tak surut. Sabtu (20/12/2025), ia tetap menempuh perjalanan panjang dan melelahkan demi menyapa serta mendengar langsung suara rakyat di Distrik Yaur dan Kwantisore.
Dengan menggunakan kendaraan roda empat, John Gobay menelusuri jalan darat yang masih memungkinkan dilewati. Medan berat, kondisi jalan yang terbatas, hingga jarak tempuh yang jauh tak menyurutkan langkahnya. Bagi Gobay, kunjungan kerja (kunker) ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat—kepanjangan tangan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan.
Setibanya di wilayah Yaur dan Kwantisore, Gobay menyempatkan diri berdialog langsung dengan masyarakat, tokoh kampung, serta aparat distrik. Ia mendengar keluhan, mencatat persoalan, dan menyerap aspirasi yang selama ini dirasakan warga namun belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah.
Salah satu sorotan utama dalam kunjungan tersebut adalah penataan pusat pemerintahan Distrik Kwantisore. Gobay menegaskan bahwa ibu kota distrik seharusnya dibangun dan dipusatkan di Kwantisore, bukan terpisah jauh dari aktivitas masyarakat.
“Pemda distrik harus dibangun di Kwantisore sebagai ibu kota distrik. Supaya kepala distrik, polsek, aparat keamanan, dan semua bisa mengawasi dengan baik. Kapal itu ada administrasi yang harus ditandatangani oleh pihak distrik,” ujar Gobay.


Persoalan lain yang sangat dikeluhkan masyarakat adalah akses transportasi dan ketiadaan dermaga yang layak. Selama ini, warga terpaksa mengeluarkan biaya sangat mahal untuk mobilisasi darat dari Nabire ke Kwantisore.
“Biaya sewa mobil dari kota ke Kwantisore bisa sampai dua juta rupiah. Itu mahal sekali. Kalau ada dermaga dan kapal beroperasi, masyarakat cukup bayar sekitar lima belas ribu rupiah. Sisa uangnya bisa dipakai beli kebutuhan hidup,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi dermaga yang rusak akibat abrasi pantai. Bahkan, proses bongkar muat bahan pangan seperti beras kerap terkendala karena dermaga tidak lagi mampu menahan beban, hingga menyebabkan perahu mengalami kerusakan.


“Sekarang kapal sandar tapi penumpang tidak bisa naik turun dengan aman karena dermaga rusak. Abrasi pantai ini serius dan harus segera ditangani,” tambah Gobay.
Dalam dialog bersama warga, terungkap pula bahwa Distrik Kwantisore memiliki potensi besar, mulai dari perikanan, pariwisata, hingga sumber Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit. Namun sayangnya, potensi tersebut belum dikelola secara maksimal akibat minimnya perhatian dan penataan dari pemerintah kabupaten.
“Kwantisore ini distrik yang bagus sekali, punya zona wisata, perikanan, dan sumber pendapatan. Tapi kurang perhatian. Abrasi pantai juga mengancam. Ini perlu penataan, normalisasi, bahkan reklamasi pantai,” ungkap salah seorang warga kepada Gobay.
Menanggapi hal tersebut, Gobay menegaskan bahwa dana yang dimiliki distrik, termasuk DBH, seharusnya tidak hanya difokuskan ke kampung-kampung, tetapi juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur tingkat distrik, seperti dermaga, kantor pemerintahan, dan penataan kawasan pesisir.


Kunjungan kerja ini menjadi catatan penting sekaligus pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah. Aspirasi yang disampaikan masyarakat Yaur dan Kwantisore mencerminkan kebutuhan dasar yang mendesak: akses transportasi yang terjangkau, infrastruktur yang layak, serta pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan.
Di tengah suasana Natal yang penuh harapan, kehadiran Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah di wilayah terpencil ini membawa pesan kuat—bahwa negara dan wakil rakyat tidak boleh absen dari suara masyarakat di pinggiran. Kini, masyarakat menanti tindak lanjut nyata dari pemerintah agar janji pembangunan tidak berhenti sebatas kunjungan.(ing elsa)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 ENAGONEWS.COM