Ribka Haluk Dilantik Sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

• 1 hari yang lalu

JAKARTA– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M. sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025 pada pukul 15.00 WIB.

Dilansir dari Humas Kemendagri,

pelantikan ini turut disertai dengan pengangkatan sejumlah pejabat negara lainnya, di antaranya Wakil Menteri Kesehatan, Kepala BP BUMN, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, serta sepuluh Duta Besar Republik Indonesia.

Usai pelantikan, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan bahwa penugasan ini merupakan tanggung jawab strategis dalam mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua. Ia menegaskan, peran Komite Eksekutif akan fokus pada harmonisasi program lintas kementerian dan lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah di enam provinsi di wilayah Papua.

“Kami dilantik sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Jadi tugasnya ganda, selain sebagai Wamendagri, juga sebagai anggota eksekutif. Kami bertugas mengharmonisasi program percepatan pembangunan di enam provinsi di Papua antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah,” jelas Ribka.

Menurutnya, seluruh kegiatan dan program pembangunan yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi wilayah Papua wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Komite Eksekutif. Ribka menegaskan, tugas pihaknya tidak hanya mengoordinasikan, tetapi juga mengawasi pelaksanaan program agar sejalan dengan visi nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta RPJMN.

“Kami wajib memastikan setiap program yang ada di dalam RPJMN dan dikhususkan untuk Papua benar-benar dilaksanakan. Bila tidak, kami akan menanyakan dan mengawal pelaksanaannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka Haluk menekankan bahwa Komite Eksekutif juga berperan dalam memfasilitasi dan memediasi program-program yang diusulkan dari daerah (bottom-up) agar dapat masuk ke perencanaan nasional.

“Program usulan dari daerah wajib difasilitasi dan dikawal agar mendapat perhatian dari kementerian terkait. Ini menjadi bagian penting dari tugas kami untuk memastikan sinergi pembangunan berjalan efektif,” imbuhnya.

Sebagai pejabat yang kini juga memiliki tanggung jawab langsung melapor kepada Presiden, Ribka menyebut peran Komite Eksekutif sangat strategis dalam memastikan percepatan pembangunan berjalan nyata dan terukur di seluruh Tanah Papua.

“Tugas kami dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden. Jadi ini merupakan amanah besar untuk memastikan semua program benar-benar berpihak kepada masyarakat Papua,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan harapan besar pemerintah agar Papua dapat segera maju dan sejahtera dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045.

“Bapak Presiden mengharapkan Papua segera maju dan masyarakatnya sejahtera. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Ini merupakan komitmen Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan nyata di Tanah Papua,” pungkasnya. (***)