Nabire, Papua Tengah – enagoNews — DPD Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua menggelar sarasehan bertajuk “Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Rangka Membangun Papua Tengah Menuju Indonesia Maju”, di Auditorium RRI Nabire, Kamis (13/11).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah melalui Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Kabag Ekbang) Yohanes Youw. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran DPD dan DPC Barisan Merah Putih yang telah menggagas forum dialog tersebut.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPD dan DPC Barisan Merah Putih atas inisiatif sarasehan ini,” ujar Yohanes Youw membacakan sambutan Gubernur.
Ia menegaskan, Papua Tengah merupakan daerah otonomi baru yang memerlukan sinergi kuat dari seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat pembangunan.
“Provinsi Papua Tengah adalah daerah yang sangat baru, sehingga pembangunan membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat adat,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki peran strategis sebagai pemangku kepentingan utama dan penjaga kearifan lokal di Tanah Papua. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi kunci penting menuju kemajuan bersama.
Sementara itu, Ketua Panitia Sarasehan Melki Sedek Rumawi mengungkapkan, kegiatan ini memiliki empat sasaran spesifik yang menjadi fokus utama.
“Sasaran besar sarasehan ini adalah membangun sinergi dan dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat adat. Ada empat sasaran spesifik yang kami rumuskan,” ujar Melki.
Empat sasaran tersebut meliputi:
1.emahami bersama program-program Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Tengah.
2.Mengidentifikasi peran strategis masyarakat adat dalam mengawal dan menyukseskan program-program tersebut.
3.Membangun dialog konstruktif antara masyarakat adat dan pemerintah.
4.Menampung aspirasi masyarakat adat untuk mendukung keberhasilan program pembangunan.
Melki berharap, sarasehan ini menjadi momentum memperkuat kemitraan antara masyarakat adat dan pemerintah daerah demi kemajuan Papua Tengah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Mus)