Nabire – enagoNews – Kepedulian terhadap korban kecelakaan lalu lintas kembali ditunjukkan jajaran Sat Lantas Polres Nabire. Melalui Unit Gakkum, aparat kepolisian mendatangi rumah duka almarhum Kayos Telenggen di Kampung Rawaudo, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan yang dipimpin langsung Kanit Gakkum IPDA Satrio D. Soetrisno bersama personel tersebut tidak hanya bertujuan menyampaikan belasungkawa atas nama Kapolres Nabire, tetapi juga menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga yang ditinggalkan.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa korban diketahui terjadi sehari sebelumnya, Senin (27/4/2026) sekitar pukul 06.30 WIT di Jalan Poros Rawaudo, tepatnya di depan Gereja Kasih Rawaudo. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban dan sepeda motor Honda Verza yang dikendarai Melianus Agimbau. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan sempat dievakuasi ke RSUD Nabire.

Dalam kunjungan tersebut, pihak kepolisian juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta menegaskan komitmen untuk menangani perkara secara profesional melalui Unit Gakkum Sat Lantas Polres Nabire.
Keluarga korban menyambut baik kehadiran aparat kepolisian dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan. Mereka juga berharap kepolisian dapat memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak guna menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar, dimulai pukul 12.00 hingga 14.00 WIT. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Urbanus Beanal, Anggota DPRP Provinsi Papua Tengah yang juga menjabat sebagai Ketua Penanganan Konflik Kwamkilama, menyampaikan seruan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Kwamkilama.
Ia menekankan pentingnya dilaksanakannya pertemuan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, DPRK, serta DPRP sebagai representasi politik masyarakat. Menurutnya, penyelesaian konflik tidak dapat ditunda dan harus dilakukan melalui dialog terbuka yang mengedepankan kepentingan bersama serta stabilitas sosial di tengah masyarakat.
“Kalau bukan kita, siapa lagi,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa tim penanganan konflik akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah guna mendorong lahirnya solusi yang komprehensif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Urbanus Beanal secara khusus meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk segera memfasilitasi pertemuan bersama DPRK dan DPRP. Ia menilai, penyelesaian konflik Kwamkilama harus mengedepankan pendekatan adat secara menyeluruh, mengingat DPRK dan DPRP memiliki pemahaman yang kuat terhadap mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.
Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan keberagaman masyarakat yang terdiri dari tujuh suku besar, sehingga setiap konflik yang muncul memiliki potensi dampak luas apabila tidak segera ditangani secara serius dan bijaksana. Oleh karena itu, kehadiran aktif pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas serta membangun kembali harmoni sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga akan terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta jajaran keamanan, termasuk Kapolda Papua Tengah, guna memastikan proses penanganan konflik berjalan dengan baik, aman, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak.
Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, tokoh adat, dan aparat keamanan, diharapkan penyelesaian konflik Kwamkilama dapat segera terwujud secara damai dan bermartabat, serta menjadi langkah awal dalam memperkuat persatuan dan stabilitas di wilayah Papua Tengah. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), Bekias Soni Kogoya, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, dalam mengendalikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia di Nabire, Senin (27/4/2026).
Apresiasi tersebut juga disampaikan kepada Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari serta seluruh unsur pimpinan TNI dan Polri yang dinilai berhasil menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama aksi berlangsung.
Dalam keterangannya, Bekias Kogoya menilai kepemimpinan Kapolres Nabire sangat bijaksana dan mampu mengendalikan jalannya aksi dengan baik, sehingga penyampaian aspirasi oleh massa dapat berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis.
“Kinerja Kapolres Nabire, Bapak Tatiratu, bersama Bapak Dandim dan seluruh pimpinan sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinan beliau, aksi demonstrasi hari ini berjalan dengan baik, aman, dan tertib tanpa ada perbuatan anarkis,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut mencerminkan sinergi yang solid antara aparat keamanan dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Nabire. Atas nama masyarakat Papua Tengah dan pimpinan DPRPT, pihaknya menyampaikan terima kasih atas upaya maksimal yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
Menurutnya, Kapolres Nabire mampu mengoordinasikan seluruh tim operasi di lapangan dengan baik, sehingga setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara efektif. “Semua dapat dikendalikan dengan baik hingga situasi tetap aman. Kami sangat berterima kasih kepada Kapolres dan seluruh pihak yang telah bekerja keras,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bekias Kogoya menegaskan bahwa DPRPT akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Salah satu langkah yang akan diambil adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji dan merumuskan tindak lanjut secara komprehensif.
“Kami akan membentuk Pansus dan melibatkan komisi terkait untuk menangani persoalan ini. Aspirasi masyarakat akan kami bawa ke tingkat pusat, termasuk ke kementerian terkait,” jelasnya.
Selain itu, DPRPT juga berencana melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta berkomunikasi dengan DPR RI, khususnya komisi yang membidangi pemerintahan dan keamanan, Panglima TNI dan Kapolri.
Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian aparat keamanan dalam menjalankan tugas di Papua, khususnya dalam membedakan antara masyarakat sipil dan kelompok bersenjata. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan penanganan yang dapat memicu konflik dan berdampak luas di tengah masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang tepat dan profesional sangat diperlukan agar operasi keamanan tidak menimbulkan keresahan di kalangan warga sipil. “Masyarakat sipil harus dilindungi. Harus ada pembedaan yang jelas antara masyarakat dan kelompok bersenjata, sehingga tidak menimbulkan konflik baru,” tegasnya.
Ia menilai, sejumlah dinamika yang terjadi belakangan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh institusi terkait, termasuk TNI dan Polri, agar penanganan situasi keamanan di Papua dapat berjalan lebih baik ke depan.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRPT berharap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara tepat kepada pemerintah pusat, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat Papua, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan stabilitas wilayah. (red-enagoNews)