Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Bupati Mesak Magai menyampaikan komitmennya dalam memperkuat implementasi otonomi daerah usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin (27/4/2026).
Dalam keterangannya kepada media, Mesak Magai menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka desentralisasi yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, regulasi tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara mandiri.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang cukup besar dalam mengelola potensi, khususnya sumber daya alam yang ada di daerah. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus mulai dikurangi dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal.
“Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Jangan terlalu bergantung pada pusat. PAD menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mesak Magai menjelaskan bahwa penguatan otonomi daerah harus berdampak langsung pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa keempat sektor tersebut menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Menjawab pertanyaan terkait sejauh mana implementasi otonomi daerah menjangkau wilayah terpencil, ia mengakui bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah hingga ke tingkat kampung. Salah satu instrumen penting yang mendukung hal tersebut adalah alokasi dana desa dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pengelolaan dana kampung memberikan ruang bagi masyarakat di tingkat akar rumput untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah, melalui perangkat teknis, berperan dalam melakukan pengawasan agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Perencanaan pembangunan di kampung disusun sendiri oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan riil mereka. Ini menjadi bagian penting dari makna otonomi, yaitu kebebasan daerah untuk membangun dirinya sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa dana kampung telah dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas, seperti penguatan layanan kesehatan melalui posyandu, penanganan gizi buruk, serta pencegahan stunting. Program-program tersebut dinilai sebagai bentuk konkret dari pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lokal.
Mesak Magai menambahkan bahwa kepala kampung bersama masyarakat kini memiliki kapasitas yang semakin baik dalam merancang pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan program strategis sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

“Dengan kewenangan yang diberikan, pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu merancang pembangunan yang tepat sasaran, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan secara merata,” tutupnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang mandiri, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, khususnya di wilayah Kabupaten Nabire dan daerah-daerah terpencil lainnya. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Menyikapi rencana aksi demonstrasi oleh Tim Investigasi HAM dan mahasiswa Kabupaten Puncak se-Indonesia pada Senin (27/4/2026), Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menyatakan kesiapan pihak kepolisian dalam mengawal jalannya penyampaian aspirasi secara tertib dan aman.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres pada Minggu malam (26/4/2026) di ruang kerjanya, usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Apel Konsolidasi bersama unsur Forkopimda, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para kepala suku di Kabupaten Nabire.
Kapolres menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh kelompok mahasiswa sejak Jumat (24/4/2026). Dalam surat pemberitahuan itu, aksi dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIT, dengan titik tujuan utama di Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, serta estimasi massa mencapai kurang lebih 2.000 orang.
Selain itu, terdapat beberapa titik awal konsentrasi massa, di antaranya kawasan Siriwini, Pasar Karang, Jepara II, Kalibobo, serta beberapa titik lainnya. Massa kemudian direncanakan bergerak menuju lokasi utama penyampaian aspirasi.
“Kami pada prinsipnya menerima dan tidak melarang penyampaian aspirasi. Namun kami menegaskan agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertib, tanpa tindakan anarkis maupun penggunaan simbol-simbol yang bertentangan dengan NKRI,” tegas Kapolres.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan koordinasi awal dengan koordinator lapangan (korlap) aksi, yang kemudian disambut baik oleh pihak mahasiswa. Selain itu, Polres Nabire juga telah menggelar rapat internal serta koordinasi lanjutan bersama Forkopimda guna mematangkan strategi pengamanan di lapangan.
Dari hasil rapat koordinasi tersebut, disepakati empat poin utama, yakni:
Menolak segala bentuk upaya yang bertujuan melumpuhkan aktivitas di Kota Nabire.
Menolak kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menolak dengan tegas segala bentuk tindakan anarkis, termasuk perusakan dan pembakaran.
Seluruh elemen bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nabire.
Kapolres juga menekankan pentingnya peran para kepala suku dan tokoh masyarakat dalam mengimbau serta mengarahkan warganya agar menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, pihaknya berupaya meminimalisir jumlah titik kumpul massa agar pergerakan lebih terkontrol dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami harapkan kegiatan ini dapat terpusat di satu atau dua titik saja, sehingga pengawalan menuju kantor DPR dapat berjalan lancar dan tidak menghambat aktivitas masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolres mengimbau seluruh masyarakat Nabire untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
“Mari kita bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pastikan setiap informasi yang beredar adalah benar, dan jangan ragu untuk mengonfirmasi kepada pihak berwenang. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah koordinasi dan kesiapan pengamanan tersebut, diharapkan pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Dalam rangka mengantisipasi rencana aksi demonstrasi oleh Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 27 April 2026, Polres Nabire menggelar Apel Konsolidasi gabungan bersama TNI dan Satpol PP, Minggu sore (26/4/2026) di halaman Mapolres Nabire.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu. Dalam arahannya, ia mengapresiasi kehadiran seluruh personel yang dinilai siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Kapolres menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima pada Jumat, 24 April 2026. Aksi itu akan menyuarakan aspirasi terkait situasi kemanusiaan di wilayah Puncak, termasuk tuntutan agar korban segera mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah. Penyampaian aspirasi direncanakan berlangsung di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, dengan perkiraan massa mencapai sekitar dua ribu orang yang tersebar di beberapa titik di wilayah Nabire.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Namun, pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Polres Nabire, kata dia, telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Satuan Intelkam dan Polda, serta berkomunikasi langsung dengan koordinator lapangan (korlap) aksi.
“Dalam setiap penyampaian aspirasi, harus tetap memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Kami sudah mengarahkan korlap agar kegiatan berlangsung tertib dan tidak melanggar hukum,” ujar Kapolres.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar tidak meremehkan potensi dinamika di lapangan. Menurutnya, eskalasi situasi dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan penuh dari seluruh aparat.
Sebagai langkah antisipasi, Polres Nabire telah menggelar dua kali rapat koordinasi, baik internal maupun bersama unsur pemerintah daerah, TNI, DPR Papua Tengah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala suku. Dari hasil rapat tersebut, disepakati sejumlah poin penting, antara lain menolak segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, menolak aksi anarkis, serta menolak pelaksanaan long march dari titik-titik jauh yang dapat memicu keresahan atau potensi konflik.
Kapolres juga menekankan pentingnya kehadiran aparat di lapangan sebagai faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Ia menginstruksikan seluruh personel untuk hadir tepat waktu dan segera menempati titik-titik pengamanan yang telah ditentukan.

“Minimal pukul 06.00 WIT sudah berada di lokasi apel, dan paling lambat pukul 07.00 WIT apel sudah dilaksanakan. Kehadiran kita di lapangan memberikan dampak besar dalam mengendalikan situasi,” tegasnya.
Selain pengamanan aksi, aparat juga harus mengantisipasi agenda lain yang berlangsung bersamaan, seperti peringatan Hari Otonomi Daerah di Kantor Bupati serta kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPR RI ke Nabire.
Dengan kesiapan yang matang dan sinergi antarinstansi, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan pada Senin (27/4/2026) dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. (red-enagoNews)