Connect with us
Advertisements

Berita Daerah

Bupati Nabire Lakukan Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire

Published

on


Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Digelar di Islamic Center Nabire”

Nabire, Papua Tengah-enagoNews – Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, melakukan perombakan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, Selasa (19/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung dalam agenda bertajuk “Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah” yang digelar di Gedung Islamic Center, Jalan Merdeka, Nabire.


Perombakan jabatan tersebut meliputi pemberhentian, pemindahan, hingga pengangkatan sejumlah pejabat administrator dan pengawas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Nabire.
Bupati Tegaskan Jabatan Bukan Hadiah Politik
Dalam sambutannya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Nabire dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab, bukan hadiah politik ataupun hasil hubungan kekeluargaan.
Menurutnya, pada periode kepemimpinan keduanya saat ini, penempatan pejabat akan sepenuhnya mengacu pada aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
“Sekarang aturan sudah sangat ketat. Dalam penempatan jabatan tidak ada lagi pertimbangan politik maupun hubungan kekeluargaan. Semua harus berdasarkan aturan agar tidak mengorbankan manajemen kepegawaian satu daerah,” tegas Mesak Magai.


Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya mulai melakukan penertiban ASN, termasuk mengevaluasi pejabat dari luar daerah yang selama ini menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.


Prioritaskan ASN Asal Nabire dan Putra Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mesak Magai menegaskan komitmennya untuk memberikan ruang kepada ASN asal Kabupaten Nabire yang memenuhi syarat kepangkatan dan administrasi.
Ia mengaku prihatin karena masih banyak putra-putri asli Papua yang belum serius mengurus administrasi kepangkatan, namun berharap memperoleh jabatan strategis.
Menurutnya, pengembangan karier ASN harus dibangun melalui disiplin administrasi dan peningkatan kapasitas, bukan semata-mata tuntutan jabatan.
“Banyak yang masih berada di golongan 2A, 2B, dan 2C tetapi sudah berharap menduduki jabatan Eselon IV atau Eselon III. ASN harus sadar pentingnya mengurus kepangkatan dan membangun kualitas diri,” ujarnya.


Nabire Masih Peringkat 32 Pengelolaan ASN di Papua
Dalam pidatonya, Bupati Nabire juga mengungkapkan kondisi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nabire yang dinilai masih memprihatinkan.
Ia menyebut, berdasarkan penilaian regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wilayah IX Papua, Kabupaten Nabire saat ini berada di peringkat ke-32 dari total 33 kabupaten/kota dan provinsi di Tanah Papua dalam pengelolaan sistem manajemen ASN.
Mesak Magai mengatakan Pemerintah Kabupaten Nabire kini tengah bekerja keras melakukan pembenahan data ASN melalui BKPSDM agar peringkat tersebut dapat meningkat secara signifikan.
“Sekarang dari sekitar enam ribu pegawai, lebih dari empat ribu ASN sudah berhasil diperbarui datanya. Sisanya akan terus dituntaskan supaya Nabire bisa masuk 10 besar bahkan lima besar dalam tata kelola ASN,” katanya.


OPD Strategis Diminta Tingkatkan Kinerja
Bupati Mesak Magai juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah OPD strategis yang dinilai memiliki peran penting dalam pelayanan publik dan jalannya pemerintahan daerah.
Beberapa instansi yang disebut antara lain Dinas Dukcapil, BKPSDM, Inspektorat, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD dan pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara proaktif, menjaga kekompakan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, evaluasi jabatan akan terus dilakukan apabila ditemukan pejabat yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik.
“Jabatan ini tidak mutlak sampai akhir masa jabatan saya. Kalau kinerja tidak baik, evaluasi dan pergantian bisa dilakukan kapan saja sesuai aturan,” tegasnya.
Bupati Ingatkan ASN Jaga Loyalitas dan Rahasia Kantor
Dalam arahannya, Bupati Nabire juga menyoroti pentingnya loyalitas, integritas, serta etika ASN dalam menjaga rahasia internal pemerintahan.
Ia mengingatkan para pejabat dan pegawai agar tidak sembarangan menyebarkan informasi internal kantor, terlebih di era media sosial yang semakin terbuka.
Menurutnya, pejabat yang tidak mampu menjaga kerahasiaan institusi dapat dievaluasi dari jabatannya.
“Sekarang media sosial sangat ramai. Jangan sampai ada rahasia kantor yang tersebar melalui TikTok, WA Live, dan media lainnya. ASN harus waspada dan menjaga integritas,” ujarnya.


Pemkab Nabire Batasi Perpindahan ASN dari Daerah Lain
Di akhir sambutannya, Mesak Magai menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire sementara waktu tidak akan menerima perpindahan ASN dari daerah lain.
Hal tersebut dikarenakan jumlah ASN di Kabupaten Nabire dinilai sudah sangat banyak, mencapai lebih dari enam ribu pegawai.
Bahkan, menurutnya, hampir 80 persen dari total APBD Kabupaten Nabire yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun terserap untuk belanja pegawai.
Karena itu, pemerintah daerah akan fokus melakukan penertiban ASN, peningkatan disiplin kerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.


Komitmen Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Pelantikan dan perombakan pejabat ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Nabire dalam membangun birokrasi yang profesional, tertib administrasi, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Bupati Mesak Magai berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, serta semangat kerja yang tinggi demi mendukung pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.”jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Pemkab Nabire Batasi Perpindahan ASN dari Daerah Lain
Di akhir sambutannya, Mesak Magai menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nabire sementara waktu tidak akan menerima perpindahan ASN dari daerah lain.
Hal tersebut dikarenakan jumlah ASN di Kabupaten Nabire dinilai sudah sangat banyak, mencapai lebih dari enam ribu pegawai.
Bahkan, menurutnya, hampir 80 persen dari total APBD Kabupaten Nabire yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun terserap untuk belanja pegawai.
Karena itu, pemerintah daerah akan fokus melakukan penertiban ASN, peningkatan disiplin kerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Pelantikan dan perombakan pejabat ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Nabire dalam membangun birokrasi yang profesional, tertib administrasi, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Bupati Mesak Magai berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, serta semangat kerja yang tinggi demi mendukung pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. (red-enagoNews)


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita Daerah

Polres Nabire Amankan Aksi Penyampaian Aspirasi SPM-PT Se-Papua Tengah, Kegiatan Berlangsung Tertib dan Damai

Published

on

Nabire, Papua Tengah -enagoNews– Kepolisian Resor (Polres) Nabire melaksanakan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi yang digelar oleh Solidaritas Pelajar Mahasiswa/i Papua Tengah (SPM-PT) Se-Papua Tengah di Jalan Patriot, tepatnya di depan Toko Ana Ogi, Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari tersebut diikuti sekitar 50 peserta dan dipimpin oleh koordinator aksi Marius Petege alias Tipex. Dalam kegiatan mimbar bebas itu, para peserta menyuarakan berbagai aspirasi terkait perkembangan investasi, perlindungan hak masyarakat adat, serta kondisi sosial dan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua.


Peserta aksi membawa spanduk, baliho, pamflet, dan perangkat pengeras suara untuk menyampaikan pandangan serta tuntutan mereka secara terbuka kepada masyarakat. Berbagai isu yang disampaikan antara lain menyangkut pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, hak atas tanah adat, hingga harapan terciptanya situasi keamanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain menyampaikan orasi, massa juga membacakan pernyataan sikap yang berisi sejumlah poin aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah dan pihak terkait agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti.
Untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, personel Polres Nabire melakukan pengamanan serta pemantauan di lokasi aksi. Petugas juga berkoordinasi dengan koordinator lapangan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.


Berkat kerja sama antara peserta aksi dan aparat keamanan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Menjelang siang hari, massa membubarkan diri secara damai tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat. Situasi di sekitar lokasi aksi tetap kondusif hingga kegiatan berakhir. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Ground Breaking Jembatan Garuda Dimulai, Danyonif TP 804/DBAY Hadir Dukung Pembangunan Infrastruktur Nabire

Published

on

Nabire, Papua Tengah– enagoNews – Komandan Yonif TP 804/DBAY turut menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Garuda yang berlangsung di Kampung Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Pembangunan jembatan yang berada di wilayah binaan Kodim 1705/Nabire ini mendapat dukungan dari pemerintah bersama TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Papua Tengah. Sebelum prosesi ground breaking dilaksanakan, seluruh peserta mengikuti doa bersama sebagai bentuk harapan agar proses pembangunan berjalan lancar, aman, dan selesai sesuai rencana.

Acara dipimpin oleh Danrem 173/Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., serta dihadiri sejumlah pejabat TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga Kampung Kimi. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 173/PVB menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan salah satu langkah strategis untuk membuka konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah.

Prosesi peletakan batu pertama menjadi momentum penting yang menandai dimulainya pekerjaan konstruksi secara resmi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sekitar.

Melalui pembangunan Jembatan Garuda, diharapkan akses transportasi masyarakat semakin mudah dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta perkembangan wilayah Kampung Kimi dan sekitarnya di masa mendatang. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Wamen PU Optimistis Pembangunan Kawasan Pemerintahan Papua Tengah Rampung Tepat Waktu

Published

on

NABIRE, PAPUA TENGAH-enagoNews – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, menyatakan optimisme terhadap progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah di Nabire yang dinilai berjalan sesuai rencana dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Penilaian tersebut disampaikan saat Wamen PU bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Tengah, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).


Dalam kunjungan itu, Diana memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang secara bersamaan membangun tiga gedung utama pemerintahan dalam satu kawasan terpadu. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat daerah dalam menyiapkan pusat pemerintahan yang representatif sebagai penopang pelaksanaan otonomi daerah.
Ia menilai kemajuan pekerjaan yang dibiayai melalui APBD Papua Tengah telah berada pada jalur yang tepat dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir Desember 2026. Kehadiran kawasan pemerintahan baru tersebut diyakini akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain memantau perkembangan fisik proyek, Wamen PU juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan teknis pembangunan, termasuk pembahasan sejumlah usulan penyesuaian desain yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pembangunan KIPP Papua Tengah menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan di provinsi tersebut, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan optimal bagi masyarakat. (red-enagoNews)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 ENAGONEWS.COM