“25 Tahun Berjuang, Kabupaten Moni Menuju Titik Terang“

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Aspirasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) kembali menguat di Papua Tengah. Ratusan masyarakat dari Suku Moni menggelar aksi dukungan terhadap pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Moni, Sabtu (2/5/2026) di Nabire.
Aksi ini menjadi simbol kebangkitan kembali perjuangan panjang yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Masyarakat berharap pemekaran tersebut dapat menjadi jalan keluar dari keterisolasian wilayah serta meningkatkan kesejahteraan dan martabat masyarakat Moni.

Perjuangan 25 Tahun Terus Bergelora
Penggagas sekaligus Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Moni, Isaias Zonggonau, menegaskan bahwa perjuangan pembentukan DOB ini telah dimulai sejak sekitar 25 tahun lalu.
Ia menjelaskan, upaya awal sudah dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Nabire pada tahun 2005. Saat itu, rencana pemekaran dilakukan bersama wilayah Deiyai dan Intan Jaya, namun belum memenuhi syarat administratif karena keterbatasan wilayah distrik.
Menurutnya, faktor utama yang mendorong pemekaran adalah kondisi geografis yang sulit serta keterisolasian masyarakat di wilayah Moni.
“Wilayah kami sangat terisolir. Bahkan ada masyarakat yang tidak mengenal sistem pemerintahan secara baik. Ini menjadi alasan kuat kami untuk memperjuangkan pemekaran,” ungkapnya.
Sejak saat itu, berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari penyusunan dokumen aspirasi, kajian akademik, hingga audiensi dengan pemerintah daerah, DPR Papua, hingga lembaga pusat di Jakarta.
Dukungan Pemerintah dan Perjalanan ke Tingkat Nasional
Isaias menyebutkan bahwa proposal pemekaran Kabupaten Moni telah mendapatkan berbagai rekomendasi dari pemerintah daerah, DPR Papua, hingga DPR RI. Bahkan, tim pemekaran sempat melakukan audiensi di tingkat nasional bersama sejumlah calon DOB lainnya.
Namun, proses tersebut sempat terhenti akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandemi COVID-19 dan prioritas pembangunan nasional.
Kini, dengan dibukanya kembali peluang pembahasan DOB, tim pemekaran telah memperbarui seluruh dokumen, termasuk kajian ibu kota dan kajian akademik yang melibatkan Universitas Cenderawasih.
“Dokumen kami sudah diperbarui dan telah diserahkan kembali ke DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini masuk dalam daftar usulan nasional,” jelasnya.
Komitmen Lima Distrik dan Kesiapan Wilayah
Pemekaran Kabupaten Moni direncanakan mencakup lima distrik, yakni:
Dumadama
Dogomo
Bibida
Bogobaida
Wegee Muka
Kelima distrik tersebut telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung pembentukan DOB.
Selain itu, masyarakat juga mengklaim telah menyiapkan berbagai aspek penting, termasuk lokasi ibu kota serta kesiapan sosial masyarakat.
Kesiapan SDM dan Infrastruktur Awal
Dari sisi sumber daya manusia, Isaias menegaskan bahwa Kabupaten Moni telah memiliki kesiapan yang cukup.
“Sekitar 600 Aparatur Sipil Negara (ASN) siap mendukung jalannya pemerintahan jika kabupaten ini terbentuk,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dukungan pendanaan awal, termasuk hibah dari pemerintah daerah, telah dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi.
Harapan Lepas dari Kemiskinan dan Ketertinggalan
Pemekaran Kabupaten Moni diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman.
Menurut Isaias, tujuan utama dari pemekaran bukan sekadar administratif, tetapi untuk:
Mempercepat pembangunan
Mengurangi kemiskinan ekstrem
Membuka akses layanan publik
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
“Kami ingin memutus rantai kemiskinan dan keterisolasian. Ini untuk generasi 100 tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Suku Moni, Agus Zonggonau, turut menyuarakan dukungan penuh terhadap pemekaran Kabupaten Moni. Ia menilai, aspirasi ini merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan.
Ia juga menanggapi aksi penolakan dari sebagian mahasiswa, dengan menekankan pentingnya melihat persoalan secara objektif dan jangka panjang.
“Pemekaran ini bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk kebaikan bersama. Kami ingin hidup layak seperti masyarakat lainnya,” ujarnya.

Sedangkan Tokoh intelektual Moni, Melkianus Zonggonau, menegaskan bahwa Kabupaten Moni bukan hanya untuk satu kelompok etnis, melainkan untuk seluruh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, termasuk suku Moni dan Mee.
Ia menjelaskan bahwa komposisi wilayah terdiri dari:
Tiga distrik mayoritas suku Mee
Dua distrik mayoritas suku Moni
“Kabupaten ini untuk semua, bukan hanya Moni. Ini adalah kebutuhan bersama karena masyarakat sangat haus pembangunan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan panjang selama lebih dari 25 tahun tidak bisa dihentikan oleh penolakan dari pihak manapun.
Momentum Baru Pemekaran di Papua Tengah
Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua Tengah dan Bupati Paniai, masyarakat Moni melihat adanya peluang baru untuk realisasi pemekaran.
Semangat kolektif masyarakat yang kembali menguat menjadi sinyal bahwa aspirasi ini masih hidup dan terus diperjuangkan.

Pemekaran Kabupaten Moni kini memasuki babak baru setelah melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan. Dengan dukungan masyarakat, kesiapan administrasi, serta komitmen pemerintah daerah, harapan terbentuknya DOB ini semakin terbuka.
Bagi masyarakat Moni, pemekaran bukan sekadar pembentukan wilayah administratif, melainkan simbol perjuangan untuk keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik. (red-enagoNews)

NABIRE, PAPUA TENGAH-enagoNews – Kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam setiap agenda kenegaraan kembali terlihat dalam penyambutan kedatangan Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si di Kabupaten Nabire. Kegiatan penjemputan tersebut berlangsung pada Minggu (03/05/2026) sekitar pukul 15.20 WIT di Bandar Udara Douw Aturure Nabire.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., CPHR turut hadir secara langsung dalam penyambutan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran kunjungan kerja pejabat pusat di wilayah Papua Tengah. Kedatangan Yan Permenas Mandenas menggunakan pesawat Wings Air ATR 72-600 dengan nomor registrasi PK-WHU dari Bandar Udara Mozes Kilangin Timika.
Setibanya di Nabire, rombongan disambut oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Dr. Gustav Robby Urbinas, S.H., S.I.K., M.Pd, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, Asisten I Setda Provinsi Papua Tengah Alanthino Wiay, S.STP., M.Si, serta Kapolsubsektor Kawasan Bandara Nabire Iptu Silvi Selviana Sokoy bersama jajaran personel.
Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dengan nuansa kearifan lokal, ditandai dengan pengalungan noken kepada tamu kehormatan sebagai simbol penghargaan dan penerimaan masyarakat Papua. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menunjukkan identitas budaya sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Usai prosesi adat, Anggota Komisi XIII DPR RI bersama rombongan diarahkan menuju ruang kedatangan bandara untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan dinas menuju agenda berikutnya di Kabupaten Nabire.

Selama seluruh rangkaian kegiatan penjemputan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari kesiapsiagaan serta pengamanan optimal yang dilakukan oleh personel gabungan, khususnya dari jajaran Polres Nabire yang dipimpin langsung oleh Kapolres.
Kehadiran Kapolres Nabire dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen Polri dalam mendukung setiap agenda pemerintahan serta memastikan stabilitas keamanan daerah tetap terjaga, khususnya dalam kunjungan pejabat negara di wilayah Papua Tengah. (red-enagoNews)

BiBIDA – enagoNews – Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Distrik Bibida terus menjadi perhatian utama, khususnya dalam mencetak generasi muda Suku Moni Migani yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Upaya ini menekankan pentingnya kolaborasi antara orang tua, tenaga pendidik, dan pemerintah dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini.Kepala Sekolah SD YPPK St. Yusup Kugapa, Helena F. Kloatubun, S.Ag., Gr., menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk generasi berkualitas. Sejak menjabat pada 26 Januari 2026, ia активно mendorong kesadaran bersama akan pentingnya perhatian terhadap kondisi fisik dan perkembangan belajar anak-anak di Bibida.

Menurutnya, anak-anak yang sehat akan lebih optimal dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Karena itu, ia mengajak para orang tua untuk memastikan kebutuhan dasar anak, terutama kesehatan, terpenuhi dengan baik.
“Saya mengharapkan peran aktif orang tua dalam menjaga kesehatan anak-anak. Dengan tubuh yang sehat, mereka bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal dan meraih prestasi,” ujarnya.

Selain itu, Helena juga menyoroti pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas harian anak, khususnya terkait kedisiplinan bersekolah. Ia menekankan agar orang tua memastikan anak-anak berangkat dan pulang sekolah tepat waktu, sehingga mereka tetap fokus pada pendidikan.

Langkah ini diyakini mampu membentuk karakter serta meningkatkan kualitas akademik generasi muda Moni Migani. Dengan bekal pendidikan yang baik, anak-anak diharapkan tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memiliki kesadaran untuk kembali membangun daerah asal mereka.

“Harapan kami, mereka menjadi generasi yang berpendidikan, mandiri, dan suatu saat kembali untuk membangun Tanah Moni Migani,” tutupnya.

Melalui komitmen bersama ini, Distrik Bibida optimistis dapat melahirkan generasi emas yang menjadi motor penggerak kemajuan daerah di masa mendatang. (red-enagoNews)