Dari Arena Sidang Paripurna DPRPT : DPR Papua Tengah Desak Negara Hadir : Konflik Kemanusiaan dan Blok Wabu Jadi Sorotan Paripurna

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menegaskan sikap politik dan kemanusiaannya melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRPT, Nabire, Senin (15/12/2025). Dalam forum resmi tersebut, DPRPT membeberkan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan serta tim advokasi penolakan investasi dan eksplorasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya.

Paripurna ini menjadi respons tegas DPRPT terhadap eskalasi konflik bersenjata, persoalan pengungsian, serta kekhawatiran masyarakat atas rencana eksploitasi sumber daya alam yang dinilai berpotensi memperparah krisis kemanusiaan di Papua Tengah.

Ketua DPRPT, Delius Tabuni, yang memimpin rapat, menjelaskan bahwa Pansus Kemanusiaan dibentuk pada 19 Agustus 2025 dengan keanggotaan 15 orang dan masa kerja 120 hari. Pada hari yang sama, DPRPT juga membentuk tim advokasi beranggotakan 16 orang sebagai tindak lanjut langsung atas aspirasi masyarakat dan gelombang aksi mahasiswa yang menolak eksplorasi Blok Wabu.

“Ini bukan sekadar isu investasi, tetapi menyangkut keselamatan manusia, hak hidup, dan masa depan masyarakat adat,” tegas Delius dalam rapat.

Pansus dan tim advokasi memusatkan perhatian pada dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, serta dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). DPRPT menekankan bahwa negara tidak boleh abai. Kehadiran negara wajib dirasakan nyata melalui jaminan keamanan, perlindungan HAM, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Intan Jaya tanpa diskriminasi.

Dalam laporannya, tim advokasi mengungkap telah menempuh berbagai langkah strategis, mulai dari menyerap aspirasi mahasiswa hingga melakukan koordinasi langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2 Oktober 2025. Langkah ini dipandang sebagai wujud tanggung jawab konstitusional DPRPT dalam menyuarakan kepentingan daerah ke pemerintah pusat.

Tak hanya bekerja di balik meja, tim juga turun langsung ke lapangan, menjumpai masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Dogiyai. Dari hasil penelusuran tersebut, DPRPT menyimpulkan bahwa pendekatan keamanan di Papua Tengah selama ini perlu dievaluasi secara serius. Dialog yang setara dan penghormatan terhadap HAM harus menjadi fondasi utama penyelesaian konflik.

Masalah pengungsi juga menjadi alarm keras. DPRPT menilai penanganan pengungsi akibat konflik bersenjata sebagai agenda mendesak, dengan kewajiban negara menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan manusiawi.

Pansus Kemanusiaan Menyerahkan Dokumen Aspirasi kepada Pimpinan DPD RI

Menutup rapat paripurna, Delius Tabuni mendesak agar rekomendasi Pansus dan tim advokasi tidak berhenti sebagai dokumen formal. Ia meminta pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta aparat TNI dan Polri segera menindaklanjuti hasil laporan tersebut.

“Kami berharap laporan ini menjadi pijakan kebijakan yang adil, beradab, dan berpihak pada kemanusiaan, demi menjaga stabilitas dan martabat rakyat Papua,” ujarnya, seraya menyampaikan apresiasi atas kerja Pansus yang berlangsung di tengah situasi penuh risiko dan tekanan. (ing elsa)