NABIRE, PAPUA TENGAH–enagoNews – Koordinator Tim Penanganan Konflik Kwamkilama, Urbanus Beanal, bersama DPR Papua Tengah (DPRPT), DPRK Kabupaten Mimika, dan DPRK Kabupaten Puncak meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta Pemerintah Kabupaten Puncak segera merespon surat yang telah disampaikan terkait langkah penanganan konflik Kwamkilama.
Permintaan tersebut disampaikan Urbanus Beanal yang juga merupakan anggota DPRPT, Sabtu (16/5/2026), melalui sambungan telepon selular. Menurutnya, percepatan respon pemerintah sangat penting agar penanganan konflik dapat dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengedepankan pendekatan damai demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat di wilayah terdampak.
Urbanus menegaskan bahwa proses penyelesaian konflik Kwamkilama harus melibatkan DPRP maupun DPRK sebagai lembaga representasi rakyat yang memahami kondisi sosial masyarakat serta mekanisme penyelesaian konflik daerah sesuai aturan pemerintahan dan pendekatan adat yang berlaku di Papua.
“Kami menegaskan bahwa proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui DPRP dan DPRK sebagai lembaga representasi rakyat yang memahami mekanisme penyelesaian konflik daerah sesuai aturan, pendekatan adat, dan pemerintah,” tegas Urbanus.
Ia menilai, keterlibatan lembaga legislatif sangat penting agar setiap keputusan yang diambil pemerintah benar-benar mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sosial budaya, serta aspirasi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh konflik tersebut.
Untuk itu, Urbanus meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tidak berjalan sendiri-sendiri dalam membentuk tim ataupun mengambil keputusan terkait penanganan konflik Kwamkilama. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama agar upaya penyelesaian konflik tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat melibatkan DPRP dan DPRK dalam setiap tahapan penyelesaian konflik, sehingga langkah-langkah yang diambil benar-benar terarah, terukur, dan diterima oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa konflik Kwamkilama perlu segera ditangani secara serius agar situasi tidak meluas ke wilayah lain, khususnya di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak. Karena itu, semua pihak diminta mengedepankan dialog, komunikasi, dan pendekatan adat dalam membangun perdamaian di tengah masyarakat.
Urbanus juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memperkeruh keadaan. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan membuka ruang koordinasi bersama DPRP, DPRK, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pihak terkait guna menciptakan penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan. (red-enagoNews)
