Kapolda Papua Tengah Bersilaturahmi dengan Media, Bahas Kamtibmas Hingga Tantangan e-Tilang

Nabire, Papua Tengah – EnagoNews, Nabire — Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare menggelar silaturahmi bersama insan pers di salah satu kafe di Kota Nabire, Jumat (21/11). Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dinamika kriminalitas, hingga perkembangan penerapan e-Tilang di wilayah Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Kapolda mengajak media mempererat kolaborasi dalam mendukung tugas sosial dan peningkatan keamanan di daerah. Menurutnya, perubahan status Nabire dari kabupaten menjadi ibu kota provinsi berdampak pada meningkatnya kompleksitas permasalahan kamtibmas.
“Dulu kriminalitas masih sangat jarang. Pencurian memang ada, tetapi tidak seperti sekarang yang mulai disertai kekerasan. Istilah jambret baru terdengar akhir-akhir ini,” ujar Alfred.

Ia menuturkan, Polda Papua Tengah saat ini masih dalam masa transisi pembentukan kelembagaan sehingga belum dapat beroperasi secara optimal.
“Setahun berlalu, Polda Papua Tengah belum sepenuhnya dapat berkiprah maksimal karena banyak keterbatasan. Sebelumnya kami masih menginduk ke Polda Papua,” jelasnya.

72 Aksi KKB dalam Setahun

Kapolda turut menyoroti tingginya tindak kriminalitas baik perorangan maupun aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dalam kurun satu tahun, tercatat 72 aksi KKB yang menimbulkan korban dari TNI/Polri hingga masyarakat sipil.

Meski memiliki data lengkap soal gangguan keamanan, Alfred mengingatkan media untuk menyajikan pemberitaan secara proporsional.

“Pemberitaan berlebihan justru memberi legitimasi bagi mereka. Jika tak terlalu dihiraukan, dengan sendirinya mereka akan tertekan dan perlahan menghilang,” tegasnya.

Isu Perjudian dan Tambang Emas

Wartawan juga menyoroti fenomena perjudian dan tambang emas ilegal yang marak di wilayah itu. Kapolda menyebut persoalan tersebut ibarat dua mata pisau karena bersinggungan dengan perbedaan perspektif hukum negara dan hukum adat.

“Secara hukum negara, tambang itu ilegal. Namun secara adat, sah, karena pengusaha membeli hak ulayat,” ungkapnya.
Terkait isu keterlibatan aparat dalam perjudian, Kapolda menampik tudingan tersebut.
“Bukan anggota yang membekingi. Mungkin bandar judi kenal baik atau sudah berteman dengan anggota Polri/TNI,” katanya.

Tantangan Penerapan e-Tilang

Dirlantas Polda Papua Tengah Kombes Pol Paulus Sonny Bhakti Widodo, S.Ik., M.Ik., menambahkan bahwa penerapan e-Tilang masih terkendala infrastruktur.
“Internet belum stabil dan kebutuhan permodalan cukup besar. Jadi tidak bisa langsung diterapkan,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap mendorong penerapan e-Tilang secara bertahap melalui kerja sama lintas instansi.
Pertemuan Akan Diintensifkan
Di akhir kegiatan, Kapolda menegaskan komitmennya untuk lebih sering berdialog dengan media serta meningkatkan pelayanan kepolisian bagi masyarakat.

“Pada 2026, kami berharap pertemuan seperti ini makin intensif. Polisi harus menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat,” tutup Alfred.
(Mus)