Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Menyikapi rencana aksi demonstrasi oleh Tim Investigasi HAM dan mahasiswa Kabupaten Puncak se-Indonesia pada Senin (27/4/2026), Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menyatakan kesiapan pihak kepolisian dalam mengawal jalannya penyampaian aspirasi secara tertib dan aman.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres pada Minggu malam (26/4/2026) di ruang kerjanya, usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Apel Konsolidasi bersama unsur Forkopimda, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para kepala suku di Kabupaten Nabire.
Kapolres menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh kelompok mahasiswa sejak Jumat (24/4/2026). Dalam surat pemberitahuan itu, aksi dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIT, dengan titik tujuan utama di Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, serta estimasi massa mencapai kurang lebih 2.000 orang.
Selain itu, terdapat beberapa titik awal konsentrasi massa, di antaranya kawasan Siriwini, Pasar Karang, Jepara II, Kalibobo, serta beberapa titik lainnya. Massa kemudian direncanakan bergerak menuju lokasi utama penyampaian aspirasi.
“Kami pada prinsipnya menerima dan tidak melarang penyampaian aspirasi. Namun kami menegaskan agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertib, tanpa tindakan anarkis maupun penggunaan simbol-simbol yang bertentangan dengan NKRI,” tegas Kapolres.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan koordinasi awal dengan koordinator lapangan (korlap) aksi, yang kemudian disambut baik oleh pihak mahasiswa. Selain itu, Polres Nabire juga telah menggelar rapat internal serta koordinasi lanjutan bersama Forkopimda guna mematangkan strategi pengamanan di lapangan.
Dari hasil rapat koordinasi tersebut, disepakati empat poin utama, yakni:
Menolak segala bentuk upaya yang bertujuan melumpuhkan aktivitas di Kota Nabire.
Menolak kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menolak dengan tegas segala bentuk tindakan anarkis, termasuk perusakan dan pembakaran.
Seluruh elemen bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nabire.
Kapolres juga menekankan pentingnya peran para kepala suku dan tokoh masyarakat dalam mengimbau serta mengarahkan warganya agar menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, pihaknya berupaya meminimalisir jumlah titik kumpul massa agar pergerakan lebih terkontrol dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami harapkan kegiatan ini dapat terpusat di satu atau dua titik saja, sehingga pengawalan menuju kantor DPR dapat berjalan lancar dan tidak menghambat aktivitas masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolres mengimbau seluruh masyarakat Nabire untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
“Mari kita bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pastikan setiap informasi yang beredar adalah benar, dan jangan ragu untuk mengonfirmasi kepada pihak berwenang. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah koordinasi dan kesiapan pengamanan tersebut, diharapkan pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (red-enagoNews)
