Keracunan Makan Bergizi Gratis di Kudus, MRP Papua Tengah Usulkan Evaluasi Total MBG

Nabire, Papua Tengah– enagoNews – Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa siswa SMA Negeri 2 Kudus menuai keprihatinan dari berbagai pihak. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2035 itu dinilai justru mencederai tujuan awal, setelah sejumlah peserta didik menjadi korban.

Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Paulina Marey, menilai insiden tersebut sebagai ironi di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang harus kita dukung sepenuhnya. Tujuannya sangat mulia, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah agar daya nalar dan kecerdasan mereka meningkat,” ujar Paulina, Selasa (3/2/2026).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kasus keracunan yang berulang justru menimbulkan paradoks. Makanan yang disebut bergizi, kata dia, malah berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak sekolah.

“Kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan sistem kita? Padahal dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya telah tersedia tenaga ahli giz dan akuntan dalam rangka memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi. Faktanya, kasus keracunan MBG terus terulang,” katanya.

Paulina juga menyoroti besarnya anggaran negara yang dikucurkan untuk menyukseskan program MBG sebagai bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Pemerintah tidak boleh menutup mata dan telinga. Ini program strategis nasional, bahkan wajah Presiden dan Wakil Presiden dipertaruhkan jika pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Sebagai seorang ibu rumah tangga, Paulina mengaku memahami betul kebutuhan dan kondisi anak, termasuk standar kelayakan makanan yang seharusnya disajikan. Ia pun cenderung sependapat dengan pandangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan agar MBG diberikan dalam bentuk bantuan dana.

“Lebih baik diberikan dalam bentuk rupiah dan pengelolaannya diserahkan kepada para ibu. Mereka lebih tahu kebutuhan anak-anaknya,” ujarnya.

Menurut Paulina, kasus keracunan makanan sangat kecil kemungkinannya terjadi apabila bahan pangan yang digunakan segar dan berkualitas, seperti sayuran, daging, telur, dan ayam, serta diolah di dapur yang layak, bersih, dan steril.

“Kecuali jika anak dalam kondisi tidak sehat atau memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Itupun biasanya hanya dialami satu atau dua anak, bukan secara massal,” jelasnya.

Terkait wacana pembentukan dapur mandiri yang dikelola oleh mama-mama Papua, Paulina menyambutnya dengan antusias. Ia menyatakan MRP siap mendukung dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“MRP sangat mendukung program MBG. Jika ada wacana pembentukan dapur adat, kami siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Ini gagasan yang cukup baik,” tambahnya.

Ia menilai konsep dapur adat yang dikelola Pokja Adat sejalan dengan semangat Otonomi Khusus Papua yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), sekaligus menjadi upaya mengurangi kesenjangan sosial di Provinsi Papua Tengah yang masyarakatnya bersifat majemuk. (red-enagoNews)