Ketika Natal Tak Terasa di Timika

Urbanus Beanal Soroti Minimnya Peran Pemerintah Sambut Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Timika, Papua Tengah -enagonews – Suasana Kota Timika terasa berbeda. Jalan-jalan utama yang biasanya dihiasi ornamen Natal, lampu warna-warni, dan pohon cemara kini tampak biasa saja. Ruang-ruang publik, kantor pemerintahan, hingga pusat-pusat keramaian seolah melewati momentum besar umat Kristiani tanpa penanda apa pun. Bagi sebagian warga, kondisi ini menimbulkan tanda tanya: ke mana peran pemerintah daerah dalam menyambut hari raya?
Kegelisahan itulah yang disuarakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, Urbanus Beanal. Dalam pengamatannya di Kota Timika, Urbanus menilai Pemerintah Kabupaten Mimika kurang menunjukkan kepedulian terhadap perayaan Natal dan Tahun Baru—dua momentum keagamaan dan sosial yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat.
“Saya berkeliling di Kota Timika dan tidak menemukan satu pun pohon Natal atau dekorasi bernuansa Natal di ruang publik. Ini sangat disayangkan,” ujar Urbanus. Baginya, Natal bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momen kebersamaan yang mempertemukan berbagai latar belakang masyarakat dalam suasana damai dan penuh sukacita.
Kabupaten Mimika dikenal sebagai daerah yang plural. Mayoritas masyarakatnya beragama Kristen Protestan dan Katolik, namun kehidupan sosial diwarnai oleh keberadaan umat Muslim serta pemeluk agama lainnya yang hidup berdampingan secara harmonis. Dalam konteks ini, Urbanus menilai kehadiran simbol-simbol Natal di ruang publik memiliki makna lebih dari sekadar hiasan.
“Simbol perayaan itu adalah bentuk pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap iman umat. Ketika ruang publik sunyi dari nuansa Natal, ada kesan bahwa pemerintah abai terhadap perasaan dan harapan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Urbanus, peran pemerintah daerah seharusnya tidak berhenti pada urusan administratif dan pembangunan infrastruktur semata. Pemerintah juga memikul tanggung jawab sosial untuk merawat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman yang telah lama menjadi kekuatan Mimika.
Ia menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Mimika memiliki kewajiban moral untuk memastikan seluruh aktivitas keagamaan mendapat perhatian yang setara. Momentum Natal dan Tahun Baru, kata dia, seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

“Kita bicara tentang kepemimpinan yang hadir dan peka. Bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk seluruh umat beragama. Pemerintah harus menjadi teladan dalam menjaga keharmonisan,” ujarnya.
Urbanus berharap kritik yang ia sampaikan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mendorong agar ke depan, setiap perayaan hari besar keagamaan disambut dengan perencanaan yang baik, partisipasi aktif, serta pendekatan yang inklusif.
Bagi Urbanus, suasana Natal yang terasa di ruang publik bukan sekadar soal dekorasi, tetapi tentang menghadirkan rasa dihargai, diakui, dan dilibatkan. Sebab di tanah Papua, Natal selalu lebih dari sekadar hari raya—ia adalah simbol perdamaian, harapan, dan persatuan yang menyatukan banyak perbedaan. (red)