Puncak, Papua Tengah –enagoNews – TNI melalui Komando Operasi TNI Habema (Koops TNI Habema) berhasil menetralisir Jeki Murib, yang diketahui menjabat sebagai Danops Kepala Air OPM Kodap 18 Ilaga. Penindakan tersebut dilakukan di Kampung Pinapa, Distrik Omukia, pada 20 April 2026.
Hal ini disampaikan oleh Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, S.H., M.Si., dalam keterangan resminya. Ia menjelaskan bahwa Jeki Murib merupakan salah satu tokoh kelompok separatis bersenjata yang selama ini aktif melakukan berbagai aksi kekerasan di wilayah Kabupaten Puncak dan Mimika. Selain itu, kelompok yang dipimpinnya juga kerap mengganggu objek vital nasional, termasuk aktivitas di lingkungan PT Freeport Indonesia.
Menurut data yang dihimpun, Jeki Murib terlibat dalam sejumlah aksi kriminal bersenjata yang berdampak luas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pembakaran kompleks tower di Kampung Kago, Distrik Ilaga pada 15 Agustus 2023, serta pembunuhan dan penganiayaan terhadap pekerja pembangunan puskesmas di Kampung Eromaga, Distrik Omukia pada 19 Oktober 2023.
Selain itu, yang bersangkutan juga diduga terlibat dalam aksi penembakan di Bandara Aminggaru pada 18 Juni 2025, penyanderaan terhadap 18 karyawan PT Freeport Indonesia di Tower 270 Distrik Tembagapura pada 8 Januari 2026, hingga penyerangan dan perampasan senjata terhadap anggota Koramil Tembagapura pada 11 Februari 2026.
Tidak hanya itu, pada 11 Maret 2026, kelompok ini juga melakukan penembakan terhadap dua karyawan PT Freeport Indonesia di area Grasberg serta menyerang aparat kepolisian yang tengah melakukan proses evakuasi korban.
Serangkaian aksi tersebut dinilai telah menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah Papua Tengah. Kondisi ini juga berdampak pada terhambatnya pembangunan serta stabilitas keamanan di daerah tersebut.
Lebih lanjut, Letkol Wirya menegaskan bahwa penindakan terhadap kelompok separatis bersenjata merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf B poin 1 dan 2 yang menegaskan peran TNI dalam mengatasi gerakan separatis bersenjata dan pemberontakan bersenjata.
Langkah tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 yang menekankan pendekatan terpadu antara aspek keamanan dan kesejahteraan, dengan prioritas utama pada perlindungan masyarakat serta percepatan pembangunan di Papua.
Dalam pelaksanaannya, operasi dilakukan secara terukur, profesional, dan humanis dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat sipil. TNI juga memastikan bahwa seluruh tindakan didukung oleh sinergi bersama tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
Di akhir pernyataannya, TNI kembali mengajak anggota kelompok bersenjata yang masih berada di hutan untuk menghentikan aksi kekerasan. Mereka diimbau untuk kembali ke tengah masyarakat, meninggalkan jalan separatisme, serta bersama-sama membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan ekosistem pesisir melalui inisiatif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang mangrove. Dalam rangka memperkaya substansi regulasi tersebut, DPRPT melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Kehutanan Mimika guna berdiskusi dan menghimpun masukan teknis dari para pemangku kepentingan di daerah.
Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mimika menyambut baik langkah strategis ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan kontribusi pemikiran. Hal ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, di mana Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika telah lebih dahulu menginisiasi penyusunan regulasi perlindungan mangrove di tingkat kabupaten. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan di tingkat provinsi.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mengungkapkan bahwa sebelum kunjungan tersebut, dirinya telah melakukan diskusi dengan Vice President Environmental PT Freeport Indonesia, Gesang Setiadi, yang juga dikenal sebagai penulis buku bertema mangrove. Diskusi tersebut menjadi landasan awal untuk memperdalam pemahaman terkait pentingnya pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada 28 April, DPRPT bersama jajaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Pertanahan Provinsi Papua Tengah membahas berbagai aspek strategis, mulai dari perlindungan hingga pemanfaatan mangrove. Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire, diketahui memiliki potensi mangrove yang sangat besar dan bernilai ekologis tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Para pihak juga sepakat untuk menginisiasi forum diskusi yang lebih luas ke depan, termasuk rencana penyelenggaraan pameran yang menampilkan berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan mangrove di Mimika. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Upaya perlindungan mangrove di Kabupaten Mimika sendiri telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta seperti PT Freeport Indonesia. Perusahaan tersebut turut berperan dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, khususnya di area terdampak aktivitas tailing serta wilayah pesisir lainnya. Penanaman mangrove di kawasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi abrasi, tetapi juga untuk menciptakan habitat baru bagi biota laut dan mendukung keseimbangan ekosistem.
Di sisi lain, pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan juga telah dikembangkan oleh masyarakat setempat dengan pendampingan pemerintah. Salah satu contohnya adalah di Kampung Pigapu, Mimika Timur, di mana program perhutanan sosial telah diusulkan dan dijalankan. Masyarakat setempat telah mengolah mangrove menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti teh mangrove, makanan olahan, tepung, dodol, hingga produk kosmetik berbasis bahan alami.
Selain itu, pengembangan ekowisata mangrove juga menjadi salah satu fokus penting. Dinas Kehutanan telah membangun kawasan Ekowisata Mangrove di wilayah Pomako, yang melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mimika di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan Pomako. Kehadiran destinasi ini tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pengunjung.
Dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan, DPR Papua Tengah optimistis bahwa penyusunan Raperda mangrove akan menjadi landasan kuat dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Urbanus Beanal, anggota DPRP Provinsi Papua Tengah dari Komisi IV, menyampaikan desakan tegas kepada PT Freeport Indonesia agar memberikan perhatian serius terhadap keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ia menilai bahwa kebijakan perekrutan yang selama ini berjalan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal, khususnya mereka yang merupakan pemilik hak ulayat di wilayah operasional perusahaan.
Menurutnya, langkah Freeport yang membuka peluang rekrutmen dalam jumlah besar, seperti rencana perekrutan hingga puluhan ribu tenaga kerja di Gresik, seharusnya juga diimbangi dengan kebijakan serupa di Papua. Urbanus menegaskan bahwa masyarakat asli Papua tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, melainkan harus menjadi bagian utama dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan Freeport di Papua tidak terlepas dari dukungan serta hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perusahaan memberikan kesempatan yang luas, adil, dan proporsional kepada OAP, baik dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun keterlibatan dalam sektor-sektor strategis lainnya.
Urbanus juga mengingatkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat lokal bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Ia berharap Freeport dapat merumuskan kebijakan rekrutmen yang lebih inklusif dan berpihak, sehingga manfaat kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua secara langsung dan berkelanjutan.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, ia optimistis bahwa keseimbangan antara investasi, pembangunan, dan keadilan sosial bagi masyarakat asli Papua dapat terwujud secara nyata. (red-enagoNews)