Papua Tengah Tancap Gas Implementasi FOLU Net Sink 2030, Perkuat Sinergi Mitigasi Iklim hingga Akar Rumput

Nabire, Papua Tengah-enagoNews) – ‎Komitmen Indonesia mencapai target penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan terus diperkuat hingga ke daerah. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Nabire, Rabu (11/2/2026).
‎Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam rencana kerja konkret di tingkat provinsi. Targetnya jelas: memastikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan di Papua Tengah mampu menyerap emisi karbon lebih besar atau minimal seimbang dengan emisi yang dihasilkan pada 2030.
‎Dewan Penasehat Ahli FOLU Net Sink 2030, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., menjelaskan bahwa agenda ini merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194 Tahun 2025 tentang Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Dokumen tersebut kini harus dijabarkan lebih detail di tingkat daerah agar pelaksanaannya selaras dengan target nasional.
‎“Implementasi di lapangan membutuhkan kolaborasi multipihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat hingga mitra pembangunan. Tidak cukup hanya regulasi, tetapi juga dukungan pendanaan dan perencanaan terintegrasi dalam pembangunan daerah,” tegas Ruandha.

‎Strategi yang diusung dalam FOLU Net Sink 2030 mencakup pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), restorasi gambut, perbaikan tata air, serta perlindungan mangrove. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat daya serap karbon sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
‎Di sisi kebijakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini membuka peluang pemanfaatan karbon sebagai instrumen ekonomi yang terukur dan akuntabel dalam kerangka pembangunan hijau.
‎Sejak 2022, operasionalisasi FOLU Net Sink telah menjangkau 36 provinsi. Papua Tengah diharapkan menjadi salah satu daerah kunci, mengingat luas dan potensi kawasan hutannya yang signifikan sebagai paru-paru dunia.
‎Penjabat Gubernur Papua Tengah, melalui Staf Ahli II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Herman Kayame, S.T., M.T., menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menegaskan bahwa visi pemerintah daerah sejalan dengan agenda nasional dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
‎“Sosialisasi ini merupakan langkah awal penyusunan rencana kerja FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah. Targetnya bukan hanya menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan cadangan karbon hingga mencapai kondisi emisi negatif,” ujarnya membacakan sambutan Gubernur Meki Nawipa, SH.

‎Herman menambahkan, pada 2025 Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 200 hektare. Program tersebut akan terus diperluas, termasuk restorasi mangrove di wilayah pesisir, pengendalian pemanfaatan kawasan hutan, serta patroli perlindungan hutan yang melibatkan masyarakat adat.
‎Pelibatan masyarakat adat disebut sebagai kunci keberhasilan. Pemerintah daerah berkomitmen merangkul komunitas lokal sebagai pengelola utama hutan adat, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari skema karbon dapat dirasakan secara adil.
‎Melalui forum ini, Papua Tengah menegaskan posisinya sebagai bagian penting dalam pencapaian target nasional FOLU Net Sink 2030. Dengan sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, provinsi ini optimistis mampu berkontribusi besar dalam mewujudkan sektor lahan Indonesia yang mandiri secara emisi dalam empat tahun mendatang. (enagoNews)