Perubahan Bappeda Menjadi Bapperida Mulai Tahun 2025

“Kepala Bapperida Nabire : Transformasi Perencanaan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi Dimulai Tahun 2025″

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire, H. Dr. Mukayat, M.Si., M.Sc., M.Pd., menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Bapperida mulai berlaku sejak awal tahun 2025.
Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya sebatas pergantian nama, tetapi juga diikuti dengan penambahan tugas dan fungsi kelembagaan. Jika sebelumnya Bappeda hanya berfokus pada urusan perencanaan pembangunan daerah, kini Bapperida memiliki mandat baru dalam bidang riset dan inovasi daerah.
“Sekarang tugas kami tidak hanya sebagai perencana pembangunan, tetapi juga melaksanakan riset dan mendorong inovasi daerah. Karena itu namanya berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida,” jelas Mukayat saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026).
Selain itu, bidang yang sebelumnya dikenal sebagai Litbang kini berubah menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA).
Riset Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Mukayat menjelaskan bahwa riset merupakan kegiatan kajian yang bertujuan memberikan rekomendasi terhadap berbagai program, kegiatan, maupun kebijakan pemerintah daerah.
Melalui riset, pemerintah dapat mengidentifikasi program yang belum tepat sasaran, belum sesuai peruntukan, maupun yang memerlukan perbaikan agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.
“Riset adalah kajian. Kita bisa melakukan kajian terhadap program, kegiatan maupun objek pembangunan yang perlu diperbaiki sehingga kebijakan pemerintah daerah semakin tepat,” ujarnya.
Inovasi untuk Mempermudah Pelayanan Publik
Sementara itu, inovasi diartikan sebagai upaya menciptakan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih efektif dan efisien.
Menurut Mukayat, sebuah inovasi yang baik memiliki lima karakteristik utama, yaitu:
1.Novelty (Kebaruan), memiliki unsur baru atau pembaruan.
2.Replicable (Dapat Direplikasi), dapat ditiru oleh daerah lain.
3.Sustainable (Berkelanjutan), mampu berjalan dalam jangka panjang.
4.Beneficial (Bermanfaat), memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5.Efisien Biaya, menggunakan sumber daya dan biaya yang relatif rendah.
“Inti dari inovasi adalah perubahan yang membuat pelayanan menjadi lebih baik dari hari ke hari,” katanya.
Prestasi Inovasi Kabupaten Nabire
Kabupaten Nabire pernah mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang inovasi daerah. Pada sejumlah ajang Innovative Government Award (IGA), Nabire berhasil meraih penghargaan pada tahun 2016, 2020, dan 2021.
Bahkan, Nabire pernah menempati peringkat ke-16 nasional dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dalam penilaian inovasi daerah.
“Prestasi itu menunjukkan bahwa Nabire memiliki potensi besar dalam berinovasi. Yang perlu dibangun sekarang adalah mindset bahwa setiap perangkat daerah harus terus berinovasi,” ungkapnya.

Dukungan Bapperida terhadap Suksesnya Sensus Ekonomi
Mukayat juga menjelaskan keterlibatannya dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Adaman Nabire.
Dalam kegiatan tersebut, dirinya mewakili Bupati Nabire untuk membuka sekaligus mendukung pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang bertujuan memperoleh data valid mengenai masyarakat, pelaku usaha perseorangan, maupun badan usaha.
Menurutnya, data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.
“Data yang valid akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas pada masa mendatang,” jelasnya.

Contoh Inovasi di Berbagai Organisasi Perangkat Daerah
Dr.Mukayat menyebutkan bahwa inovasi dapat dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, baik berbasis digital maupun non-digital.
Beberapa contoh inovasi yang telah diterapkan antara lain:

1. Inovasi Pelayanan Kependudukan
   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi distrik-distrik untuk melakukan perekaman data kependudukan sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke kota.
2. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
   Rumah sakit telah memanfaatkan sistem informasi digital yang memudahkan pengelolaan data pasien, informasi ketersediaan kamar, hingga pemantauan stok obat.
3. Digitalisasi Pelayanan Pajak Daerah
   Masyarakat kini dapat membayar pajak dan retribusi daerah secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
4. Perizinan Berbasis OSS
   Melalui sistem Online Single Submission (OSS), masyarakat dapat mengurus perizinan usaha secara daring dari rumah.
5. Jembatan Gantung sebagai Inovasi Infrastruktur
   Pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan wilayah terisolasi mampu memangkas waktu tempuh masyarakat dari satu hari perjalanan menjadi sekitar 30 menit.
6. Guru Kontrak di Wilayah 3T
   Penempatan guru kontrak pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi solusi pemerataan layanan pendidikan yang selama ini terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
7. Pengembangan Homestay Wisata Pesisir
   Pengembangan homestay di kawasan pesisir, termasuk wilayah Yaur, menjadi inovasi sektor pariwisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

1. 
   Program Inovasi “SEMERU” untuk Ekonomi Masyarakat Pesisir
   Salah satu inovasi yang saat ini sedang dikembangkan Mukayat melalui proyek perubahan dalam Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II adalah program SEMERU (Sea Market untuk Ekonomi Rakyat Unggul).
   Program ini bertujuan mempertemukan masyarakat pesisir dengan masyarakat perkotaan melalui penyelenggaraan pasar langsung di wilayah pesisir, khususnya Distrik Yaur.
   Melalui program tersebut, nelayan dan masyarakat pesisir dapat menjual hasil tangkapan serta produk mereka secara langsung tanpa harus menanggung biaya transportasi yang tinggi menuju kota.
   “Selama ini masyarakat pesisir memiliki hasil laut yang melimpah, tetapi kesulitan menjualnya karena biaya BBM dan transportasi yang mahal. Akibatnya keuntungan yang diperoleh sangat kecil bahkan terkadang merugi,” jelasnya.
   Kolaborasi Pelaku Usaha dan Perbankan
   Program SEMERU akan melibatkan berbagai pihak, di antaranya:
   Pengusaha sembako.
   Pengepul dan pengusaha ikan.
   Pelaku usaha rumah makan.
   Sektor perbankan.
   Perbankan tidak hanya hadir untuk memperkenalkan layanan keuangan, tetapi juga mendorong budaya menabung bagi masyarakat pesisir melalui pembukaan rekening tabungan.
   Menurut Mukayat, masih banyak masyarakat pesisir yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan sehingga program ini sekaligus menjadi sarana peningkatan literasi keuangan.
   Penguatan Digitalisasi melalui Aplikasi SEMERU
   Sebagai pengembangan lebih lanjut, program SEMERU juga akan didukung oleh aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat pesisir dan masyarakat kota saling berkomunikasi terkait harga, ketersediaan produk, serta kebutuhan pasar secara cepat dan mudah.
   Digitalisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas ekonomi antara wilayah pesisir dan perkotaan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
   Mukayat menegaskan bahwa program SEMERU tidak bersifat kegiatan sesaat, melainkan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tahun 2028 sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Nabire. (red-enagoNews)