Suku Mee dan Kamoro Harap Dialog Konflik Digelar di Wakia, Polisi Dipertanyakan Soal Pembiaran Kejahatan

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Perwakilan Suku Mee dan Suku Kamoro berharap penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah Wakia atau Mogodagi dilakukan langsung di lokasi konflik dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. Harapan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Aula Bobaigo, Timika, Jumat (13/12).

Pertemuan tersebut dihadiri Anggota MRP Papua Tengah Thomas Mutaweyau, Anggota DPR Papua Tengah Donatus Mote, Damiana Tekege, dan Urbanus Beanal, serta tokoh-tokoh adat Suku Mee dan Kamoro, pengurus OKIA, dan APK Mimika.

Dalam pertemuan itu, para tokoh adat menyampaikan kondisi masyarakat di Wakia serta relasi sosial antara masyarakat Kamoro dan Mee. Mereka menegaskan adanya keinginan bersama untuk menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat.

“Saya mendengarkan secara seksama keterangan para tokoh. Terlihat jelas ada niat kuat dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini di Wakia,” ujar John NR Gobai.

Para tokoh adat meminta agar pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan sejarah, tapal batas adat, maupun hubungan leluhur dengan wilayah Wakia tidak ikut campur dalam persoalan tersebut. Mereka menegaskan konflik harus diselesaikan dengan mempertemukan Suku Mee dan Suku Kamoro, serta melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan Pemerintah Kabupaten Deiyai.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menahan diri dan menjaga situasi keamanan, terlebih memasuki masa Adven menjelang perayaan Natal 2025.

“Kita diminta menahan diri dan menjaga kedamaian dalam menyambut Natal,” lanjut Gobai.

Di sisi lain, Gobai mempertanyakan sikap aparat kepolisian yang dinilai belum mengambil langkah tegas terhadap berbagai tindak kriminal yang terjadi di Wakia, seperti pembakaran rumah warga.

“Mengapa polisi terkesan membisu terhadap pelaku kejahatan di Wakia? Ini menyangkut rasa aman masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti aktivitas pendulangan emas ilegal di wilayah Wakia yang diduga belum mengantongi izin resmi berdasarkan informasi dari Dinas ESDM Papua Tengah. Meski belum berizin, kegiatan tersebut disebut telah menggunakan alat berat dan terus berlangsung.

“Kegiatan ilegal ini sangat memprihatinkan dan berpotensi memperparah konflik serta merusak lingkungan. Aparat dan instansi terkait harus segera bertindak,” ujarnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong dialog damai di Wakia dengan mengedepankan pendekatan adat, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat adat. (ing elsa)