Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR. Gobai, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam rangka menindaklanjuti persoalan terhentinya pelayanan kapal perintis menuju Dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita. Kunjungan ini difokuskan pada upaya koordinasi lintas pihak guna mencari solusi konkret agar layanan transportasi laut tersebut dapat kembali beroperasi secara optimal.
Dalam agenda kunker tersebut, John NR. Gobai melakukan serangkaian pertemuan strategis, baik dengan Pemerintah Kabupaten Mimika maupun pihak PT Freeport Indonesia. Koordinasi ini menjadi langkah penting mengingat pelayanan kapal perintis ke Distrik Jita telah disetujui oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2024 dan mulai dijalankan pada tahun 2025. Namun, operasionalnya mengalami kendala serius akibat pendangkalan alur sungai yang menjadi akses utama menuju wilayah tersebut, dan kondisi ini masih berlanjut hingga tahun 2026.
Adapun trayek yang direncanakan meliputi rute Agats – Sipu-Sipu/Jita – Pomako – Sipu-Sipu/Jita – Agats, dengan menggunakan Kapal Perintis Sanus. Meski demikian, efektivitas pelayanan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung, terutama pengerukan alur sungai untuk memastikan kedalaman yang memadai bagi kapal. Selain itu, diperlukan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) seperti lampu suar di muara sungai guna menjamin keselamatan dan kelancaran pelayaran.
Tidak hanya aspek alur pelayaran, dukungan fasilitas pelabuhan juga menjadi perhatian utama. Hal ini mencakup pembangunan dan perbaikan dermaga, kolam pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lainnya yang memungkinkan kapal bersandar dengan aman. Tanpa dukungan tersebut, pelayanan kapal perintis tidak akan berjalan secara maksimal.

Dalam lanjutan kunjungan kerja, John NR. Gobai juga mengadakan pertemuan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam waktu dekat guna merumuskan solusi teknis dan operasional agar pelayanan kapal perintis ke Distrik Jita dapat segera diaktifkan kembali.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan PT Freeport Indonesia, atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan dalam upaya menghidupkan kembali jalur transportasi laut tersebut. Menurutnya, keberadaan kapal perintis memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman.
Lebih lanjut, John NR. Gobai menegaskan bahwa beroperasinya kembali trayek kapal perintis ini akan memberikan dampak signifikan, khususnya dalam mendukung mobilitas tenaga pelayanan seperti guru, tenaga kesehatan (mantri), serta aparat distrik. Dengan akses transportasi yang memadai, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif di distrik-distrik terpencil.
Selain itu, masyarakat setempat juga akan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Mereka dapat membawa hasil bumi ke kota untuk dipasarkan, sekaligus memenuhi kebutuhan hidup dengan membawa kembali barang-barang kebutuhan pokok ke kampung halaman. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Distrik Jita dan sekitarnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan permasalahan yang menghambat pelayanan kapal perintis dapat segera teratasi, sehingga konektivitas wilayah dan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal dan berkelanjutan. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan ekosistem pesisir melalui inisiatif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang mangrove. Dalam rangka memperkaya substansi regulasi tersebut, DPRPT melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Kehutanan Mimika guna berdiskusi dan menghimpun masukan teknis dari para pemangku kepentingan di daerah.
Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mimika menyambut baik langkah strategis ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan kontribusi pemikiran. Hal ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, di mana Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika telah lebih dahulu menginisiasi penyusunan regulasi perlindungan mangrove di tingkat kabupaten. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan di tingkat provinsi.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mengungkapkan bahwa sebelum kunjungan tersebut, dirinya telah melakukan diskusi dengan Vice President Environmental PT Freeport Indonesia, Gesang Setiadi, yang juga dikenal sebagai penulis buku bertema mangrove. Diskusi tersebut menjadi landasan awal untuk memperdalam pemahaman terkait pentingnya pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada 28 April, DPRPT bersama jajaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Pertanahan Provinsi Papua Tengah membahas berbagai aspek strategis, mulai dari perlindungan hingga pemanfaatan mangrove. Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire, diketahui memiliki potensi mangrove yang sangat besar dan bernilai ekologis tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Para pihak juga sepakat untuk menginisiasi forum diskusi yang lebih luas ke depan, termasuk rencana penyelenggaraan pameran yang menampilkan berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan mangrove di Mimika. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Upaya perlindungan mangrove di Kabupaten Mimika sendiri telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta seperti PT Freeport Indonesia. Perusahaan tersebut turut berperan dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, khususnya di area terdampak aktivitas tailing serta wilayah pesisir lainnya. Penanaman mangrove di kawasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi abrasi, tetapi juga untuk menciptakan habitat baru bagi biota laut dan mendukung keseimbangan ekosistem.
Di sisi lain, pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan juga telah dikembangkan oleh masyarakat setempat dengan pendampingan pemerintah. Salah satu contohnya adalah di Kampung Pigapu, Mimika Timur, di mana program perhutanan sosial telah diusulkan dan dijalankan. Masyarakat setempat telah mengolah mangrove menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti teh mangrove, makanan olahan, tepung, dodol, hingga produk kosmetik berbasis bahan alami.
Selain itu, pengembangan ekowisata mangrove juga menjadi salah satu fokus penting. Dinas Kehutanan telah membangun kawasan Ekowisata Mangrove di wilayah Pomako, yang melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mimika di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan Pomako. Kehadiran destinasi ini tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pengunjung.
Dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan, DPR Papua Tengah optimistis bahwa penyusunan Raperda mangrove akan menjadi landasan kuat dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Urbanus Beanal, anggota DPRP Provinsi Papua Tengah dari Komisi IV, menyampaikan desakan tegas kepada PT Freeport Indonesia agar memberikan perhatian serius terhadap keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ia menilai bahwa kebijakan perekrutan yang selama ini berjalan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal, khususnya mereka yang merupakan pemilik hak ulayat di wilayah operasional perusahaan.
Menurutnya, langkah Freeport yang membuka peluang rekrutmen dalam jumlah besar, seperti rencana perekrutan hingga puluhan ribu tenaga kerja di Gresik, seharusnya juga diimbangi dengan kebijakan serupa di Papua. Urbanus menegaskan bahwa masyarakat asli Papua tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri, melainkan harus menjadi bagian utama dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan Freeport di Papua tidak terlepas dari dukungan serta hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perusahaan memberikan kesempatan yang luas, adil, dan proporsional kepada OAP, baik dalam bentuk rekrutmen tenaga kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun keterlibatan dalam sektor-sektor strategis lainnya.
Urbanus juga mengingatkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat lokal bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Ia berharap Freeport dapat merumuskan kebijakan rekrutmen yang lebih inklusif dan berpihak, sehingga manfaat kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua secara langsung dan berkelanjutan.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, ia optimistis bahwa keseimbangan antara investasi, pembangunan, dan keadilan sosial bagi masyarakat asli Papua dapat terwujud secara nyata. (red-enagoNews)