Tuntut Priiritas, Puluhan Pencari Kerja Kode”R” Datangi Gedung DPRPT

NABIRE -enagonews – Tuntutan para pencari kerja berkode “R” terus disuarakan lewat aksi demo damai.
Seperti beberapa hari ini mereka terus beraksi memperjuangkan nasib mereka.
Kamis (9/10/2025) mereka kembali melakukan aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.

Kedatangan mereka kali ini membawa tuntutan yaitu prioritas dalam penerimaan pegawai di Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah dan dan segera meminta solusi atas kegagalan massal dalam rekrutmen tahun 2024. Aksi ini menyoroti sengitnya persaingan kerja di Papua Tengah.

Koordinator Lapangan para pencari kerja berkode “R” Yusak Nawipa, mengatakan, sebagai DOB baru, Provinsi Papua Tengah seharusnya membuka lapangan kerja yang luas. Namun, realitas pahit di tahun 2024 menunjukkan sebaliknya, di mana banyak dari mereka yang berjuang keras justru gagal lolos seleksi.
“Kami minta kejelasan dan prioritas.Sudah satu bulan kami berjuang dengan damai dan tertib,” ujarnya.
” Kami merasa layak dan harus diprioritaskan dalam setiap penerimaan pegawai yang akan datang,” tegasnya.
Dengan mendatangi Kantor DPRPT, tentu
mereka menaruh harapan besar pada DPRPT sebagai lembaga legislatif dan penyalur aspirasi rakyat.
Mereka meminta agar DPRPT tidak hanya menerima keluhan, tetapi juga mengawasi secara ketat tindak lanjut dari aspirasi yang telah mereka sampaikan, memastikan suara mereka benar-benar diperjuangkan.

Aspirasi ini langsung direspons oleh Wakil Ketua IV DPRPT, John NR Gobay. Gibai berjanji untuk segera berkoordinasi dengan Gubernur dan BKPSDM guna mencari solusi jelas atas masalah yang dihadapi oleh mereka.
Waket IV DPRPT mengatakan bahwa solusi yang paling memungkinkan adalah dengan mengajukan permohonan penambahan kuota penerimaan khusus bagi Provinsi Papua Tengah.
Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk mengakomodasi jumlah pencari kerja yang membludak.

John Gobayuga akan meminta agar standar penilaian (passing grade) dalam seleksi pegawai dapat diturunkan.
Namun demikian, kata Gibai bahwa keputusan itu berada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Kami butuh dukungan dari masyarakat agar pintu ini dapat terbuka,” ujar Gobay.

Dalam keselamatan itu, Jihn Gobay memberikan penegasan penting mengenai komitmen DPRPT terhadap Orang Asli Papua (OAP).
“Pasti prioritasnya adalah orang asli Papua.
“Kami sudah mendata orang asli Papua. Karena bagi kami, anak negeri harus diutamakan untuk diterima,” pungkasnya. (red)