Berita Daerah
Urbanus Beanal Desak Pemkab Mimika Revisi Struktur BUMD PT Mimika Abadi Sejahtera
Mimika, Papua Tengah – enagoNews – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, Urbanus Beanal, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meninjau kembali sekaligus merevisi penempatan struktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mimika Abadi Sejahtera. Ia menegaskan bahwa pengelolaan BUMD tersebut harus mencerminkan keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat adat Amungme dan Kamoro sebagai pemilik wilayah adat.
Menurut Urbanus, PT Mimika Abadi Sejahtera merupakan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang berdiri dan beroperasi di atas tanah adat masyarakat Amungme dan Kamoro. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi anak-anak asli Amungme dan Kamoro agar terlibat secara langsung dalam struktur manajemen perusahaan daerah tersebut.“BUMD ini berdiri di atas tanah adat masyarakat Amungme dan Kamoro. Maka sudah seharusnya anak-anak asli pemilik wilayah diberi ruang dalam struktur pengelolaan, bukan hanya menjadi penonton,” tegas Urbanus.
Ia menilai, selama ini proses penempatan struktur BUMD belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan keadilan bagi masyarakat adat. Karena itu, Urbanus mendesak Bupati Mimika agar membuka pendaftaran serta melaksanakan seleksi administrasi secara terbuka, transparan, dan akuntabel, dengan prioritas khusus bagi anak-anak asli Amungme dan Kamoro.
Urbanus juga menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah adat Gunung Nemangkawi yang memiliki nilai historis, kultural, dan spiritual bagi masyarakat setempat.
“Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata. Anak-anak asli Amungme dan Kamoro harus diberi kesempatan nyata untuk menjadi bagian dari pengelolaan BUMD di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur manajemen PT Mimika Abadi Sejahtera, sehingga BUMD benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat adat. (red-enagoNews)