Berita Daerah
Lain Bicara Saham, Tapi Masyarakat Sedang Susah karena Tailing
“Jhon NR.Gobai : Paradoks Smelter Freeport : Ketika Gresik Bergemuruh, Mimika Masih Bergulat dengan Tailing“
Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Jhon NR.Gobai menyoroti peresresmian produksi smelter emas milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025 menjadi tonggak penting dalam agenda hilirisasi mineral nasional, Rabu (18/3/2026) melaui sambungan ponselnya.
Pemerintah menyebut momen ini sebagai simbol kedaulatan ekonomi—Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri.
Namun, di balik euforia nasional tersebut, tersimpan realitas lain yang jauh berbeda. Ribuan kilometer dari Gresik, masyarakat di Kabupaten Mimika—khususnya wilayah pesisir dan daerah terdampak tailing—masih bergulat dengan persoalan lingkungan, kesehatan, dan keterisolasian. Dua realitas ini menghadirkan paradoks tajam: kemajuan industri di satu sisi, dan penderitaan sosial-ekologis di sisi lain.
Euforia Hilirisasi dan Janji Nilai Tambah
Smelter Freeport di Gresik digadang-gadang sebagai fasilitas pemurnian logam terbesar di dunia. Pemerintah menilai proyek ini sebagai lompatan strategis dalam mengubah struktur ekonomi berbasis ekstraksi menjadi industri berbasis pengolahan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut smelter ini mampu mengolah sekitar 3 juta ton konsentrat menjadi hingga 50 ton emas per tahun. Sementara Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menargetkan produksi awal sekitar 32 ton emas pada 2025, sebelum mencapai kapasitas penuh di tahun berikutnya.
Narasi besar yang dibangun pemerintah jelas: hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun pertanyaannya, rakyat yang mana?
Divestasi Saham: Kepemilikan Tanpa Dampak Nyata?
Sejak divestasi saham Freeport pada 2017 yang memberikan 51 persen kepemilikan kepada Indonesia—dan kini bertambah lagi sekitar 10 persen—pemerintah mengklaim telah merebut kendali atas sumber daya strategis nasional.
Namun, dalam praktiknya, peningkatan kepemilikan tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat di sekitar wilayah tambang.
Masyarakat di pegunungan maupun pesisir Mimika masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar: akses air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, hingga transportasi yang layak. Padahal, secara normatif, dividen dari kepemilikan saham tersebut seharusnya menjadi instrumen fiskal untuk pembangunan wilayah terdampak.
Di titik ini, muncul kritik mendasar: divestasi tidak boleh berhenti sebagai simbol kedaulatan ekonomi, melainkan harus menjadi alat redistribusi keadilan sosial.
Tailing dan Krisis Ekologis di Mimika
Di sisi lain, persoalan tailing—limbah hasil pengolahan tambang—menjadi beban lingkungan yang terus menghantui masyarakat Mimika.
Sejumlah kajian, termasuk penelitian lembaga lokal Lepemawi, mencatat hilangnya beberapa sungai akibat sedimentasi tailing, seperti Sungai Yamaima, Ajikwa/Wanogong, Kopi, dan Nipah. Sungai-sungai yang dulunya menjadi jalur transportasi, sumber pangan, dan ruang hidup masyarakat kini tak lagi berfungsi.
Dampaknya bersifat multidimensi
Ekologi: Pendangkalan sungai dan perubahan bentang alam pesisir
Ekonomi: Terganggunya jalur transportasi dan aktivitas perikanan
Kesehatan: Munculnya penyakit kulit, gangguan pernapasan, hingga keluhan neurologis
Sosial: Isolasi wilayah dan meningkatnya beban hidup masyarakat
Laporan juga mencatat fenomena kematian ikan massal di area pembuangan tailing, yang oleh sebagian pihak dikaitkan dengan gangguan ekosistem akibat perubahan aliran air.
Masyarakat di kampung-kampung pesisir bahkan terpaksa mengandalkan air hujan untuk konsumsi sehari-hari, sementara akses menuju kota memerlukan perjalanan panjang dengan risiko tinggi akibat kondisi perairan yang dangkal.
Salah satu tempat pertambangan (ilustrasi)
Ketimpangan Manfaat : Gresik vs Mimika
Smelter di Gresik jelas membawa dampak ekonomi langsung bagi Jawa Timur: penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri turunan, dan peningkatan aktivitas ekonomi regional.
Sebaliknya, Mimika—sebagai sumber utama bahan baku—justru menanggung beban eksternalitas lingkungan dari aktivitas tambang.
Inilah inti dari kontradiksi yang disoroti:
nilai tambah ekonomi dinikmati di luar wilayah asal sumber daya, sementara dampak lingkungan ditanggung oleh masyarakat lokal.
Arah Solusi: Dari Kritik ke Kebijakan Konkret
Situasi ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih adil dan terintegrasi. Beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan antara lain:
- Reorientasi Pemanfaatan Dividen
Dividen dari saham Freeport harus diarahkan secara prioritas untuk:
pembangunan infrastruktur dasar di Mimika
layanan kesehatan dan pendidikan
pemberdayaan ekonomi masyarakat adat - Reformasi Pengelolaan Tailing
perbaikan sistem pembuangan agar tidak merusak sungai
pengembangan industri berbasis tailing (circular economy)
pelibatan pengusaha lokal, khususnya masyarakat adat - Pembangunan Infrastruktur Dasar
penyediaan air bersih berbasis jaringan perpipaan
listrik desa dan akses energi berkelanjutan
transportasi adaptif (termasuk kapal untuk perairan dangkal) - Investasi Hilirisasi di Mimika
Jika hilirisasi adalah strategi nasional, maka logikanya tidak boleh terpusat. Pembangunan fasilitas pengolahan di dekat sumber daya—termasuk di Mimika—perlu dipertimbangkan, tentu dengan dukungan infrastruktur energi yang memadai.
Penutup
Peresmian smelter Freeport di Gresik memang layak diapresiasi sebagai capaian industri nasional. Namun, keberhasilan tersebut belum lengkap tanpa keadilan bagi masyarakat di wilayah asal sumber daya.
Selama masyarakat Mimika masih hidup berdampingan dengan dampak tailing tanpa solusi memadai, maka narasi hilirisasi akan selalu menyisakan pertanyaan etis.
Kemajuan tidak boleh hanya diukur dari produksi emas, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan dirasakan secara merata—terutama oleh mereka yang paling dekat dengan sumbernya. (***)