Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Dalam rangka mengantisipasi rencana aksi demonstrasi oleh Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 27 April 2026, Polres Nabire menggelar Apel Konsolidasi gabungan bersama TNI dan Satpol PP, Minggu sore (26/4/2026) di halaman Mapolres Nabire.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu. Dalam arahannya, ia mengapresiasi kehadiran seluruh personel yang dinilai siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Kapolres menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima pada Jumat, 24 April 2026. Aksi itu akan menyuarakan aspirasi terkait situasi kemanusiaan di wilayah Puncak, termasuk tuntutan agar korban segera mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah. Penyampaian aspirasi direncanakan berlangsung di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, dengan perkiraan massa mencapai sekitar dua ribu orang yang tersebar di beberapa titik di wilayah Nabire.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Namun, pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Polres Nabire, kata dia, telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Satuan Intelkam dan Polda, serta berkomunikasi langsung dengan koordinator lapangan (korlap) aksi.
“Dalam setiap penyampaian aspirasi, harus tetap memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Kami sudah mengarahkan korlap agar kegiatan berlangsung tertib dan tidak melanggar hukum,” ujar Kapolres.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar tidak meremehkan potensi dinamika di lapangan. Menurutnya, eskalasi situasi dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan penuh dari seluruh aparat.
Sebagai langkah antisipasi, Polres Nabire telah menggelar dua kali rapat koordinasi, baik internal maupun bersama unsur pemerintah daerah, TNI, DPR Papua Tengah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala suku. Dari hasil rapat tersebut, disepakati sejumlah poin penting, antara lain menolak segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, menolak aksi anarkis, serta menolak pelaksanaan long march dari titik-titik jauh yang dapat memicu keresahan atau potensi konflik.
Kapolres juga menekankan pentingnya kehadiran aparat di lapangan sebagai faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Ia menginstruksikan seluruh personel untuk hadir tepat waktu dan segera menempati titik-titik pengamanan yang telah ditentukan.

“Minimal pukul 06.00 WIT sudah berada di lokasi apel, dan paling lambat pukul 07.00 WIT apel sudah dilaksanakan. Kehadiran kita di lapangan memberikan dampak besar dalam mengendalikan situasi,” tegasnya.
Selain pengamanan aksi, aparat juga harus mengantisipasi agenda lain yang berlangsung bersamaan, seperti peringatan Hari Otonomi Daerah di Kantor Bupati serta kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPR RI ke Nabire.
Dengan kesiapan yang matang dan sinergi antarinstansi, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan pada Senin (27/4/2026) dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. (red-enagoNews)

Rakor Hasilkan Empat Poin Kesepakatan Jaga Kondusivitas Nabire
Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Nabire, unsur TNI-Polri, kepala suku, ketua kerukunan, serta sejumlah tokoh masyarakat menghasilkan empat poin kesepakatan bersama dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nabire.
Kegiatan yang berlangsung pada Minggu sore (26/4/2026) di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Nabire tersebut membahas rencana aksi demonstrasi oleh mahasiswa asal Kabupaten Puncak se-Indonesia. Di Nabire, aksi tersebut direncanakan akan berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) pada Senin, 27 April 2026.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta rapat turut menyampaikan berbagai masukan dan pandangan yang kemudian dirumuskan menjadi pernyataan sikap bersama. Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir sebagai bentuk komitmen menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Adapun empat poin kesepakatan yang dihasilkan meliputi:
Pertama, seluruh pihak sepakat menolak dengan tegas segala bentuk aksi yang berpotensi melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Kedua, menolak secara tegas aksi long march yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa pelajar Puncak di wilayah Nabire, yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketiga, Forkopimda bersama instansi terkait serta para tokoh agama, adat, akademisi, dan masyarakat menyatakan dukungan terhadap aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan. Selain itu, seluruh pihak juga menolak segala bentuk tindakan kekerasan, anarkisme, maupun aksi destruktif seperti pembakaran, pelemparan, dan perusakan fasilitas umum.
Keempat, pernyataan sikap ini dibuat dan disepakati bersama tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sebagai wujud tanggung jawab kolektif dalam menjaga kedamaian di Nabire.

Melalui kesepakatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan serta menciptakan suasana yang kondusif menjelang dan selama berlangsungnya rencana aksi demonstrasi. (rdd-enagoNews)

Kapolres Nabire Pimpin Rakor Pengamanan Rencana Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa
Nabire, Papua Tengah – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh mahasiswa Puncak se-Indonesiadi Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Mapolres Nabire pada Minggu (26/4/2026).

Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nabire H. Burhanudin Parenwari, Danbrig 82 Nabire Kolonel Andika, serta Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari. Selain itu, hadir pula berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, kepala suku, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Kapolres Nabire menyampaikan bahwa aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada Senin, 27 April 2026, dengan melibatkan massa yang mengatasnamakan mahasiswa dari wilayah Puncak. Aksi tersebut direncanakan dimulai dari sejumlah titik, termasuk asrama mahasiswa dan kawasan Pasar Karang.
Kapolres menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak mengizinkan pelaksanaan long march dari titik-titik yang jauh. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan potensi gangguan ketertiban umum, terutama kemacetan lalu lintas yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat, terlebih karena bertepatan dengan hari pertama kerja serta adanya agenda kunjungan pejabat penting, yakni Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi, namun harus dilakukan dengan tertib dan terkoordinasi. Long march dari titik jauh berpotensi menimbulkan kemacetan dan gangguan keamanan. Oleh karena itu, kami akan mengatur pergerakan massa agar tetap terkendali,” ujar Kapolres.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya potensi massa yang menyebar dan berkumpul di titik-titik strategis seperti perempatan jalan, yang berisiko menimbulkan kemacetan parah dan situasi yang sulit dikendalikan.
Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian telah menyiapkan strategi pengamanan dengan memecah konsentrasi massa ke beberapa titik dan mengarahkan mereka menuju lokasi utama penyampaian aspirasi, yakni Kantor DPR Provinsi. Selain itu, disiapkan pula sekitar 10 hingga 15 kendaraan angkut untuk membantu mobilisasi massa secara terkoordinasi.

Kapolres juga menyoroti adanya informasi terkait kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk adanya indikasi pengerahan massa dalam jumlah besar hingga mencapai sekitar 2.000 orang, serta potensi keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius aparat keamanan.
“Kami bertanggung jawab penuh terhadap keamanan. Oleh karena itu, setiap rencana aksi harus mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama. Kami tidak mengizinkan adanya pergerakan massa yang tidak terkontrol,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Nabire. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa mengganggu kepentingan umum.

Rakor ini juga menjadi forum untuk menyerap masukan dari para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, guna merumuskan langkah terbaik dalam menghadapi rencana aksi tersebut.
Dengan koordinasi yang matang dan sinergi semua pihak, diharapkan pelaksanaan aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menghormati hak masyarakat luas. (red-enagoNews)