Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Rapat Kerja (Raker) ke-1 Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah resmi digelar di Auditorium RRI Nabire, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini menjadi tonggak awal penguatan organisasi, kaderisasi, serta perumusan arah gerak Pemuda Katolik di Papua Tengah.
Dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana, disampaikan bahwa pelaksanaan Raker pertama ini merupakan hasil perjuangan panjang yang telah dipersiapkan selama lebih dari satu tahun.
“Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan-Nya, persiapan yang sudah kami lakukan lebih dari satu tahun akhirnya dapat terlaksana hari ini,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari senior Pemuda Katolik, lembaga swadaya masyarakat (NGO), para simpatisan, hingga pemerintah daerah.
Panitia juga memaparkan sumber pendanaan kegiatan, di antaranya hasil penjualan atribut dan baju Pemuda Katolik sebesar Rp18 juta, bantuan dari Bupati Deiyai sebesar Rp25 juta, bantuan dari Bupati Dogiyai sebesar Rp60 juta, serta sumbangan sukarela dari senior dan rekan-rekan sebesar lebih dari Rp17 juta.
“Total dana yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp120 juta, yang digunakan untuk kebutuhan sekretariat dan pelaksanaan kegiatan,” jelasnya.

Momentum Kebangkitan Organisasi
Ketua Panitia menegaskan bahwa Raker ini menjadi momentum kebangkitan Pemuda Katolik di Papua Tengah, mengingat organisasi tersebut baru secara resmi memulai kiprahnya di daerah ini pada tahun 2026, meski secara nasional telah hadir sejak tahun 1950-an.
Ia mengibaratkan Pemuda Katolik Papua Tengah sebagai “bayi yang baru lahir” yang sedang bertumbuh dan membutuhkan dukungan semua pihak.
“Di Papua Tengah ini kita baru memulai. Anggap saja organisasi ini seperti anak bayi yang baru lahir. Karena itu kami masih terus belajar dan membangun fondasi organisasi,” katanya.
Menurutnya, keterlambatan pembentukan organisasi di Papua Tengah berdampak pada belum optimalnya pendidikan kader, distribusi kader dalam kemitraan pemerintah, politik, maupun sektor strategis lainnya.
Fokus Kemandirian dan Kemitraan Strategis
Dalam arahannya, panitia menekankan pentingnya membangun kemandirian organisasi agar ke depan Pemuda Katolik mampu berdiri secara independen.
Kemitraan strategis yang selama ini dibangun dengan pemerintah dan berbagai lembaga diharapkan menjadi langkah awal menuju organisasi yang mandiri, terutama dalam pemberdayaan pemuda di bidang usaha dan kewirausahaan.
“Ke depan kami ingin pemuda-pemuda yang bergabung memiliki mindset usaha dan kemandirian, sehingga organisasi bisa berdiri independen namun tetap menjadi mitra strategis pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemuda Katolik akan tetap konsisten menyuarakan hak-hak masyarakat, kepentingan gereja, serta mendukung program pembangunan pemerintah.
Soroti Persoalan Sosial di Papua Tengah
Raker pertama ini juga menjadi forum untuk merespons berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Papua Tengah, seperti tingginya angka pengangguran, kematian bayi, ancaman HIV/AIDS, hingga persoalan keamanan di sejumlah wilayah.
Menurut panitia, kehadiran organisasi ini harus menjadi ruang pengabdian bagi pemuda Katolik untuk terlibat langsung dalam pelayanan sosial dan kehidupan bergereja.
“Pemuda harus hadir bukan hanya dalam organisasi, tetapi juga dalam pelayanan kepada masyarakat dan gereja,” tegasnya.

Dukung KNPI dan Regenerasi Kepemimpinan
Pemuda Katolik Komda Papua Tengah juga menegaskan komitmennya untuk mendukung KNPI sebagai laboratorium kader yang memiliki kemitraan strategis dengan pemerintah.
Selain itu, organisasi ini membuka ruang kompetisi sehat bagi generasi muda untuk tampil sebagai pemimpin di masa mendatang.
“Kami pengurus pertama hanya membuka jalan dan membersihkan fondasi. Ke depan, generasi berikutnya silakan berkompetisi dan memimpin organisasi ini,” tutupnya. (red-enagoNews)

Kapolres Nabire Dampingi Kapolda Hadiri Final”

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – erayaan Hari Ulang Tahun ke-2 Polda Papua Tengah diisi dengan berbagai kegiatan menarik, salah satunya final lomba balap perahu motor tempel Yamaha 15 HP yang digelar di Pantai Maf, Nabire, Jumat (24/04/2026). Suasana pesisir dipenuhi antusiasme masyarakat yang menyaksikan langsung jalannya perlombaan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini bersama Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran para pimpinan tersebut menambah semarak dan menunjukkan dukungan terhadap kegiatan positif di tengah masyarakat.
Sebanyak enam peserta terbaik dari Kabupaten Nabire dan Waropen berlaga di babak final dengan menempuh tiga putaran penuh ketegangan. Persaingan berlangsung ketat hingga akhirnya Jefri Bisai keluar sebagai juara pertama, disusul Elisa Aronggear di posisi kedua, dan Markus Waroi di posisi ketiga.

Dalam sambutannya, Kapolda Papua Tengah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang berlangsung lancar dan penuh sportivitas. Ia menekankan pentingnya kegiatan seperti ini sebagai sarana pengembangan potensi lokal sekaligus hiburan yang mempererat kebersamaan masyarakat.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang serta sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif, mencerminkan sinergi yang baik antara aparat dan masyarakat.(red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah— enagoNews – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hukum dalam Masyarakat sebagai langkah strategis untuk menata praktik hukum adat di Papua Tengah agar lebih adil, bermartabat, dan selaras dengan prinsip hukum nasional.
Dalam keterangannya, Gobai menegaskan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Sebagai living law atau hukum yang hidup, hukum adat tidak selalu tertulis dalam sistem formal negara, namun tetap dijalankan dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengatur relasi sosial, penyelesaian sengketa, serta menjaga harmoni masyarakat.
Namun demikian, ia menyoroti adanya praktik yang berkembang di sejumlah wilayah, khususnya terkait penetapan denda adat dalam perkara pidana, yang dinilai kerap melambung tinggi dan tidak manusiawi. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memicu dendam antar kelompok serta konflik sosial baru, sekaligus menimbulkan kesan komersialisasi terhadap penyelesaian perkara adat yang seharusnya berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal.
“Perlu ada pengaturan yang jelas agar hukum adat tetap menjaga marwahnya, bukan justru menjadi sumber konflik atau beban sosial baru,” ujarnya.
Dorongan untuk merumuskan regulasi ini juga menguat dalam Seminar Akhir Tahun yang digelar DPR Papua Tengah bersama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika pada 12 Desember 2025. Forum tersebut menekankan urgensi formalisasi living law dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) melalui regulasi daerah.
Secara filosofis, masyarakat adat di Papua telah lama memiliki sistem hukum sendiri yang dibentuk oleh pemimpin adat dengan tujuan menjaga keseimbangan sosial. Namun, Gobai menegaskan bahwa diperlukan proses filterisasi terhadap norma-norma tersebut. Nilai-nilai yang masih relevan dan berkeadilan perlu dipertahankan, sementara praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia harus ditinggalkan.
Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan melalui Sjamsul Hadi menegaskan bahwa tidak semua tradisi dapat dijadikan dasar pemidanaan. Ia menyebut sejumlah kriteria penting, antara lain norma tersebut harus benar-benar hidup dan dipatuhi masyarakat, menjadi pedoman sosial yang aktual, tidak bertentangan dengan HAM, tidak diskriminatif, serta tidak mengandung kekerasan ekstrem. Selain itu, penerapan sanksi adat harus memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah untuk menghindari praktik sewenang-wenang.
Dari sisi regulasi, keberadaan hukum adat telah memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Pengakuan terhadap peradilan adat juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut harus dituangkan dalam Perda, dengan melibatkan masyarakat hukum adat secara aktif dalam proses pembentukannya.
Dengan landasan tersebut, DPR Papua Tengah bersama pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk segera menyusun regulasi turunan di tingkat daerah. Diharapkan, Perda tentang Hukum dalam Masyarakat ini dapat menjadi solusi permanen dalam menata praktik hukum adat yang berkeadilan, melindungi hak masyarakat, serta memperkuat harmoni sosial di Tanah Papua.
“Ini bukan sekadar regulasi, tetapi upaya memastikan hukum adat tetap hidup sebagai instrumen keadilan, bukan sumber persoalan,” tutup Gobai. (red-enagoNews)