Connect with us
Advertisements

Berita Nabire

Kepala Suku Besar Wate Mediasi Sengketa Tanah di Kimi Nabire”Proses Adat Tempuh Jalur Kekeluargaan”

Published

on

Nabire, Papua Tengah — enagoNews –
Upaya penyelesaian sengketa lahan di wilayah Kimi, Kabupaten Nabire kembali dilakukan melalui mekanisme adat dan kekeluargaan yang dipimpin langsung Kepala Suku Besar Adat Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si didampingi sekretarisnya Daud Monei, S.I.P., di Halaman Rumah Kepala Suku Kampung Samabusa Kristian Warai, Kamis (30/10/2025).

Mediasi yang juga dihadiri Kepala Kampung Samabusa Kristian Warai, merupakan tindak lanjut dari proses damai sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Ruang SPKT Polres Nabire pada 20 Agustus 2023. Namun, kesepakatan di tingkat kepolisian tersebut belum membuahkan hasil tuntas sehingga jalur adat kembali ditempuh sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik sosial di wilayah Adat Wate.

Sengketa melibatkan Kristian Waibusi sebagai pihak pertama dan Willy Kurniawan, S.T., M.H., pimpinan PT Bangun Papua Jaya Sentosa sebagai pihak kedua. Perselisihan berfokus pada klaim kepemilikan lahan di Kimi, di mana masing-masing pihak memiliki dasar kepemilikan adat.

Dalam mediasi adat tersebut, disampaikan bahwa :
Pihak kedua sebelumnya telah membeli lahan seluas 200 x 300 meter yang diperkuat dengan akta pelepasan adat dan sertifikat tanah.

Pihak pertama mengklaim lahan 60 x 100 meter di dalam lokasi yang sama dengan bukti akta pelepasan adat, namun tanpa sertifikat.

Ketua Suku Besar Wate, Otis Monei, menjelaskan bahwa secara administratif maupun bukti hukum, pihak kedua memiliki dasar kepemilikan yang lebih kuat. Namun demikian, ia tetap mengedepankan penyelesaian secara bermartabat dan adat untuk menjaga keharmonisan masyarakat.

Dalam forum adat tersebut, pihak kedua menyatakan kesediaan membangun rumah di lokasi lain bagi pihak pertama sebagai bentuk kompromi. Namun pihak pertama mengajukan syarat agar penggantian lahan dilakukan di lokasi “kelas satu” atau wilayah setara dengan Kimi.

Menurut Otis Monei, aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan, tetapi harus melalui mekanisme adat yang benar.

“Sebagai Kepala Suku Besar Wate, saya bisa saja mencarikan lokasi, tetapi kita memiliki etika adat. Harus berkoordinasi dengan Kepala Suku Wate wilayah Kimi/Waharia,” tegasnya.

Karena Yoris Warai, pihak kunci yang berkaitan dengan transaksi awal lahan, tidak hadir dalam pertemuan, maka proses mediasi ditunda sementara. Ketua Suku Besar Wate meminta waktu kurang lebih satu minggu untuk memeriksa dokumen kepemilikan kedua belah pihak dan berkoordinasi dengan Kepala Suku Wilayah Kimi/Waharia sebelum melanjutkan penyelesaian.

Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui “Satu Pintu” Adat

Dalam kesempatan tersebut, Otis Monei menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem penyelesaian sengketa tanah melalui satu pintu di bawah Dewan Adat Suku Besar Wate.

“Ke depan, segala bentuk sengketa tanah di wilayah adat Wate tidak boleh ditangani banyak kepala suku. Penyelesaian dilakukan satu pintu melalui Musyawarah Suku Besar Wate agar tidak timbul masalah berkepanjangan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sebagai pemimpin adat yang baru menjabat, langkah ini merupakan upaya membangun sistem penyelesaian adat yang lebih tertib, terarah, dan menjaga kehormatan masyarakat Wate.

“Ini kasus pertama yang kami tangani. Mungkin berbeda dengan sistem sebelumnya, tetapi yang saya lakukan demi kebaikan bersama, khususnya bagi para pihak yang bersengketa.”

Mediasi adat tersebut sementara diskors dan akan dilanjutkan setelah proses verifikasi dan koordinasi dilakukan oleh Dewan Adat Wate.

Penyelesaian damai ini diharapkan menjadi contoh musyawarah budaya yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Nabire. (ing elsa)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita Daerah

Polres Nabire Salurkan Bantuan dan Sampaikan Duka kepada Keluarga Korban Laka Lantas di Rawaudo

Published

on

Nabire – enagoNews – Kepedulian terhadap korban kecelakaan lalu lintas kembali ditunjukkan jajaran Sat Lantas Polres Nabire. Melalui Unit Gakkum, aparat kepolisian mendatangi rumah duka almarhum Kayos Telenggen di Kampung Rawaudo, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Selasa (28/4/2026).


Kegiatan yang dipimpin langsung Kanit Gakkum IPDA Satrio D. Soetrisno bersama personel tersebut tidak hanya bertujuan menyampaikan belasungkawa atas nama Kapolres Nabire, tetapi juga menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga yang ditinggalkan.


Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa korban diketahui terjadi sehari sebelumnya, Senin (27/4/2026) sekitar pukul 06.30 WIT di Jalan Poros Rawaudo, tepatnya di depan Gereja Kasih Rawaudo. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai korban dan sepeda motor Honda Verza yang dikendarai Melianus Agimbau. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan sempat dievakuasi ke RSUD Nabire.


Dalam kunjungan tersebut, pihak kepolisian juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta menegaskan komitmen untuk menangani perkara secara profesional melalui Unit Gakkum Sat Lantas Polres Nabire.
Keluarga korban menyambut baik kehadiran aparat kepolisian dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan. Mereka juga berharap kepolisian dapat memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak guna menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar, dimulai pukul 12.00 hingga 14.00 WIT. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Wakil Ketua III DPRPT Apresiasi Kapolres Nabire, Pengamanan Aksi Massa Berjalan Aman dan Tertib

Published

on


Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), Bekias Soni Kogoya, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, dalam mengendalikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia di Nabire, Senin (27/4/2026).
Apresiasi tersebut juga disampaikan kepada Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari serta seluruh unsur pimpinan TNI dan Polri yang dinilai berhasil menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama aksi berlangsung.
Dalam keterangannya, Bekias Kogoya menilai kepemimpinan Kapolres Nabire sangat bijaksana dan mampu mengendalikan jalannya aksi dengan baik, sehingga penyampaian aspirasi oleh massa dapat berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis.
“Kinerja Kapolres Nabire, Bapak Tatiratu, bersama Bapak Dandim dan seluruh pimpinan sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinan beliau, aksi demonstrasi hari ini berjalan dengan baik, aman, dan tertib tanpa ada perbuatan anarkis,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut mencerminkan sinergi yang solid antara aparat keamanan dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Nabire. Atas nama masyarakat Papua Tengah dan pimpinan DPRPT, pihaknya menyampaikan terima kasih atas upaya maksimal yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
Menurutnya, Kapolres Nabire mampu mengoordinasikan seluruh tim operasi di lapangan dengan baik, sehingga setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara efektif. “Semua dapat dikendalikan dengan baik hingga situasi tetap aman. Kami sangat berterima kasih kepada Kapolres dan seluruh pihak yang telah bekerja keras,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bekias Kogoya menegaskan bahwa DPRPT akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Salah satu langkah yang akan diambil adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji dan merumuskan tindak lanjut secara komprehensif.
“Kami akan membentuk Pansus dan melibatkan komisi terkait untuk menangani persoalan ini. Aspirasi masyarakat akan kami bawa ke tingkat pusat, termasuk ke kementerian terkait,” jelasnya.
Selain itu, DPRPT juga berencana melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta berkomunikasi dengan DPR RI, khususnya komisi yang membidangi pemerintahan dan keamanan, Panglima TNI dan Kapolri.
Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian aparat keamanan dalam menjalankan tugas di Papua, khususnya dalam membedakan antara masyarakat sipil dan kelompok bersenjata. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan penanganan yang dapat memicu konflik dan berdampak luas di tengah masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang tepat dan profesional sangat diperlukan agar operasi keamanan tidak menimbulkan keresahan di kalangan warga sipil. “Masyarakat sipil harus dilindungi. Harus ada pembedaan yang jelas antara masyarakat dan kelompok bersenjata, sehingga tidak menimbulkan konflik baru,” tegasnya.
Ia menilai, sejumlah dinamika yang terjadi belakangan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh institusi terkait, termasuk TNI dan Polri, agar penanganan situasi keamanan di Papua dapat berjalan lebih baik ke depan.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRPT berharap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara tepat kepada pemerintah pusat, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat Papua, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan stabilitas wilayah. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Aksi Mahasiswa dan Tim Investigasi HAM di Nabire Berlangsung Damai, Situasi Tetap Kondusif

Published

on

Pendekatan Humanis Kapolres Nabire Redam Aksi Massa, Demontrasi Berlangsung Damai dan Terkendali”


Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Massa aksi yang mengatasnamakan Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia berkumpul di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (27/4/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kabupaten Puncak.
Massa yang datang dari berbagai titik di wilayah Nabire tersebut menyatukan barisan dan secara bergantian menyampaikan tuntutan melalui orasi terbuka. Dalam aksinya, mereka mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera menarik pasukan TNI non-organik dari wilayah Papua.


Selain itu, massa juga meminta aparat penegak hukum untuk menangkap, memecat, dan mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan 10 warga sipil di Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aksi tersebut juga membawa pesan solidaritas yang lebih luas dengan menyerukan perhatian dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terhadap situasi kemanusiaan di Papua.
Selama aksi berlangsung, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan pengawalan ketat di sekitar Kantor DPR Papua Tengah guna menjaga keamanan dan ketertiban. Sejumlah pejabat turut hadir di lokasi, di antaranya Dandim 1705 Nabire, Kapolres Nabire, unsur DPR Papua Tengah, DPRK, MRP Papua Tengah, serta Danlanal Nabire.
Hingga kegiatan berakhir, situasi di sekitar lokasi aksi terpantau aman dan kondusif. Penyampaian aspirasi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat keamanan.


Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, menyampaikan bahwa rangkaian aksi yang dimulai sejak pukul 07.00 WIT hingga 15.40 WIT berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara terukur melalui koordinasi lintas instansi bersama unsur Forkopimda.
“Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Meskipun ada beberapa titik yang kami izinkan untuk long march dengan pertimbangan situasi di lapangan, namun seluruh kegiatan tetap berada dalam koridor keamanan,” ujarnya.
Keberhasilan pengamanan aksi ini tidak terlepas dari pendekatan humanis yang dilakukan Kapolres dalam berkomunikasi dengan seluruh pihak, termasuk para peserta aksi. Dalam interaksi di lapangan, terbangun suasana kekeluargaan di mana Kapolres menggunakan sapaan “kakak”, sementara para pendemo merespons dengan menyebut “adik”.
Pendekatan persuasif dan komunikasi yang humanis tersebut dinilai efektif dalam meredam potensi konflik serta menjaga situasi tetap kondusif. Cara ini bahkan dianggap sebagai langkah yang patut diapresiasi dan dapat menjadi contoh ke depan dalam penanganan aksi unjuk rasa, sehingga penyampaian aspirasi dapat berlangsung damai tanpa anarkisme.
Kapolres juga memastikan seluruh peserta aksi dapat kembali ke titik kumpul dengan aman. Sebanyak 15 truk disiapkan oleh petugas, dengan tujuh di antaranya digunakan untuk mengantar peserta kembali ke Asrama Puncak di wilayah Pasar Karang, Jepara.
Ia turut mengimbau para peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban saat kembali, agar tidak menimbulkan persoalan baru di jalan.


Meski sempat terjadi insiden kecil berupa pecahnya kaca akibat lemparan, situasi secara umum tetap terkendali. Koordinasi antara aparat keamanan dan pihak DPR Papua Tengah pun berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
Keberhasilan pengamanan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, pemerintah daerah, serta para tokoh masyarakat dan kepala suku. Sebanyak 827 personel gabungan diterjunkan untuk memastikan keamanan tetap terjaga.
Secara keseluruhan, aksi penyampaian aspirasi di Nabire berlangsung damai dan menjadi cerminan penyampaian pendapat di muka umum yang tetap menjunjung tinggi ketertiban serta keamanan bersama. (red-enagoNews)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 ENAGONEWS.COM