Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), Bekias Soni Kogoya, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, dalam mengendalikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia di Nabire, Senin (27/4/2026).
Apresiasi tersebut juga disampaikan kepada Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari serta seluruh unsur pimpinan TNI dan Polri yang dinilai berhasil menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama aksi berlangsung.
Dalam keterangannya, Bekias Kogoya menilai kepemimpinan Kapolres Nabire sangat bijaksana dan mampu mengendalikan jalannya aksi dengan baik, sehingga penyampaian aspirasi oleh massa dapat berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis.
“Kinerja Kapolres Nabire, Bapak Tatiratu, bersama Bapak Dandim dan seluruh pimpinan sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinan beliau, aksi demonstrasi hari ini berjalan dengan baik, aman, dan tertib tanpa ada perbuatan anarkis,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut mencerminkan sinergi yang solid antara aparat keamanan dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Nabire. Atas nama masyarakat Papua Tengah dan pimpinan DPRPT, pihaknya menyampaikan terima kasih atas upaya maksimal yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
Menurutnya, Kapolres Nabire mampu mengoordinasikan seluruh tim operasi di lapangan dengan baik, sehingga setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara efektif. “Semua dapat dikendalikan dengan baik hingga situasi tetap aman. Kami sangat berterima kasih kepada Kapolres dan seluruh pihak yang telah bekerja keras,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bekias Kogoya menegaskan bahwa DPRPT akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Salah satu langkah yang akan diambil adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji dan merumuskan tindak lanjut secara komprehensif.
“Kami akan membentuk Pansus dan melibatkan komisi terkait untuk menangani persoalan ini. Aspirasi masyarakat akan kami bawa ke tingkat pusat, termasuk ke kementerian terkait,” jelasnya.
Selain itu, DPRPT juga berencana melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta berkomunikasi dengan DPR RI, khususnya komisi yang membidangi pemerintahan dan keamanan, Panglima TNI dan Kapolri.
Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian aparat keamanan dalam menjalankan tugas di Papua, khususnya dalam membedakan antara masyarakat sipil dan kelompok bersenjata. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan penanganan yang dapat memicu konflik dan berdampak luas di tengah masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang tepat dan profesional sangat diperlukan agar operasi keamanan tidak menimbulkan keresahan di kalangan warga sipil. “Masyarakat sipil harus dilindungi. Harus ada pembedaan yang jelas antara masyarakat dan kelompok bersenjata, sehingga tidak menimbulkan konflik baru,” tegasnya.
Ia menilai, sejumlah dinamika yang terjadi belakangan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh institusi terkait, termasuk TNI dan Polri, agar penanganan situasi keamanan di Papua dapat berjalan lebih baik ke depan.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRPT berharap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara tepat kepada pemerintah pusat, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat Papua, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan stabilitas wilayah. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Bupati Mesak Magai menyampaikan komitmennya dalam memperkuat implementasi otonomi daerah usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin (27/4/2026).
Dalam keterangannya kepada media, Mesak Magai menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka desentralisasi yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, regulasi tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara mandiri.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang cukup besar dalam mengelola potensi, khususnya sumber daya alam yang ada di daerah. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus mulai dikurangi dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal.
“Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Jangan terlalu bergantung pada pusat. PAD menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mesak Magai menjelaskan bahwa penguatan otonomi daerah harus berdampak langsung pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa keempat sektor tersebut menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Menjawab pertanyaan terkait sejauh mana implementasi otonomi daerah menjangkau wilayah terpencil, ia mengakui bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah hingga ke tingkat kampung. Salah satu instrumen penting yang mendukung hal tersebut adalah alokasi dana desa dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pengelolaan dana kampung memberikan ruang bagi masyarakat di tingkat akar rumput untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah, melalui perangkat teknis, berperan dalam melakukan pengawasan agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Perencanaan pembangunan di kampung disusun sendiri oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan riil mereka. Ini menjadi bagian penting dari makna otonomi, yaitu kebebasan daerah untuk membangun dirinya sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa dana kampung telah dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas, seperti penguatan layanan kesehatan melalui posyandu, penanganan gizi buruk, serta pencegahan stunting. Program-program tersebut dinilai sebagai bentuk konkret dari pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lokal.
Mesak Magai menambahkan bahwa kepala kampung bersama masyarakat kini memiliki kapasitas yang semakin baik dalam merancang pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan program strategis sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

“Dengan kewenangan yang diberikan, pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu merancang pembangunan yang tepat sasaran, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan secara merata,” tutupnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang mandiri, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, khususnya di wilayah Kabupaten Nabire dan daerah-daerah terpencil lainnya. (red-enagoNews)

“Upacara Hari OTDA ke-30, Pemkab Nabire Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah”

Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperingati Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 tahun 2026 melalui upacara resmi yang digelar di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin (27/4/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., selaku Inspektur Upacara (Irup). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRK Nabire Nancy Karolin Worabay, unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta para pelajar.

Dalam amanatnya, Bupati Mesak Magai membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa atas kontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Disampaikan bahwa semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal di tengah keberagaman Indonesia yang luas, baik dari sisi wilayah, budaya, maupun sumber daya.
Peringatan Hari OTDA tahun 2026 mengusung tema yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, termasuk mendukung Asta Cita sebagai arah kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas.
Lebih lanjut, dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta implementasi yang sinkron di semua tingkatan pemerintahan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan, sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah hal strategis turut menjadi perhatian, di antaranya penguatan program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, serta penurunan kemiskinan. Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) melalui digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah juga menjadi fokus utama dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah, mengingat masih tingginya ketergantungan sebagian besar daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kolaborasi antar daerah dinilai perlu ditingkatkan guna mengatasi berbagai persoalan lintas wilayah, seperti pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan layanan dasar masyarakat, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong pemerataan pembangunan serta memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah.
Menutup amanatnya, pemerintah menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penguatan kapasitas keuangan daerah berbasis kinerja, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Peringatan Hari OTDA ke-30 ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. (red-enagoNews)