Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR Gobai, menyampaikan penjelasan pengusul terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif anggota DPRPT dalam sidang paripurna yang digelar di Aula DPRPT, Rabu (22/4/2026).
Dalam pemaparannya, Gobai menegaskan bahwa pengusulan Raperda tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 33 ayat (1), yang mengatur bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) harus memuat judul rancangan peraturan, materi yang diatur, serta keterkaitannya dengan regulasi lain.
“Berdasarkan ketentuan tersebut serta Peraturan Tata Tertib DPRPT, kami telah menyampaikan penjelasan ringkas terhadap enam Raperda inisiatif anggota untuk dapat dipertimbangkan masuk dalam Propemperda tahun 2026,” ujar Gobai di hadapan peserta sidang.
Ia menjelaskan, keenam Raperda yang diusulkan terdiri dari lima Raperda Provinsi (Raperdasi) dan satu Raperda Khusus (Raperdasus). Seluruhnya dinilai strategis karena menyentuh aspek perlindungan masyarakat adat, pelestarian budaya, hingga pengelolaan lingkungan hidup di Papua Tengah.
Adapun rincian Raperda yang diusulkan meliputi Raperdasus tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang bertujuan memperkuat perlindungan serta pemberdayaan kelompok masyarakat adat yang masih terisolasi. Selanjutnya, Raperdasi tentang Ketertiban Umum yang diarahkan untuk menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib di wilayah Papua Tengah.
Selain itu, DPRPT juga mengusulkan Raperdasi tentang Hukum dalam Masyarakat, sebagai upaya pengakuan dan penguatan sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Raperdasi tentang Cagar Budaya turut diajukan guna melindungi warisan budaya daerah dari ancaman kerusakan dan kepunahan.
Di sektor lingkungan, Raperdasi tentang Mangrove menjadi perhatian penting, mengingat peran ekosistem mangrove dalam menjaga keseimbangan pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, Raperdasi tentang Noken diusulkan sebagai bentuk pelestarian simbol budaya khas Papua yang telah diakui secara internasional.
Gobai menambahkan, keenam draft tersebut telah ditetapkan sebagai Raperda inisiatif DPRPT dan resmi masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Papua Tengah tahun 20
“Dengan masuknya enam Raperda ini dalam Propemperda 2026, diharapkan proses pembahasan dapat berjalan optimal dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Tengah,” katanya.
Sidang paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan legislasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen DPRPT dalam mendorong lahirnya regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal serta berlandaskan nilai-nilai kearifan masyarakat Papua. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Rombongan tamu kehormatan dari Pengurus Pusat (PP) Paguyuban Pasundan telah tiba di Nabire, Papua Tengah, Kamis (23/4/2026), dalam rangka agenda pelantikan kepengurusan organisasi di wilayah Tanah Papua.
Kehadiran delegasi PP Paguyuban Pasundan ini menjadi bagian penting dari rangkaian konsolidasi organisasi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026, di Nabire. Dalam agenda tersebut, perwakilan pusat akan melantik Pengurus Wilayah, lima Pengurus Cabang tingkat provinsi, 18 Pengurus Anak Cabang kabupaten/kota, serta satu pengurus ranting.

Adapun rombongan yang hadir mewakili Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan terdiri dari Mayjen TNI (Purn.) Deny K. Irawan selaku Sekretaris Dewan Pangaping, Dr. Kunkunrat, M.Si. yang menjabat Ketua Bidang Organisasi sekaligus Dekan FISIP Universitas Pasundan, serta Subaryo, S.Pd., M.Pd. sebagai Sekretaris Bidang Organisasi yang juga Kepala SMK Pasundan 3 Cimahi.
Setibanya di Nabire, rombongan disambut langsung oleh Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Nabire, Tabroni M. Cahya, bersama jajaran pengurus setempat. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas organisasi berbasis kultural tersebut.
Ketua Cabang Paguyuban Pasundan Nabire, Tabroni M. Cahya, menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi dan peran Paguyuban Pasundan di Tanah Papua. Menurutnya, kehadiran pengurus pusat memberikan dorongan moral sekaligus legitimasi organisasi dalam menjalankan program-program ke depan.

“Ini bukan sekadar pelantikan, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi serta memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah, agar lebih solid dan mampu berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah pengurus cabang dan anak cabang dari berbagai daerah di Tanah Papua dilaporkan mulai berdatangan ke Nabire sejak beberapa hari terakhir. Namun, hingga Kamis sore, sebagian lainnya masih dalam perjalanan dan dijadwalkan tiba sebelum pelaksanaan pelantikan.

Pelantikan pengurus secara serentak ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarwilayah serta meningkatkan peran Paguyuban Pasundan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah Papua Tengah dan sekitarnya. Selain itu, organisasi ini juga diharapkan terus menjadi wadah pemersatu warga Sunda di perantauan, sekaligus menjembatani nilai-nilai budaya dengan dinamika sosial masyarakat setempat.

Dengan agenda pelantikan yang melibatkan puluhan pengurus dari berbagai tingkatan, Nabire diproyeksikan menjadi pusat konsolidasi organisasi Paguyuban Pasundan di kawasan timur Indonesia dalam waktu dekat. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) dan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Tahun 2026, Rabu malam (22/4/2026) di ruang rapat DPRPT.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua III DPRPT, Bekias Kogoya, menegaskan pentingnya proses pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara transparan, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menekankan bahwa setiap regulasi harus memiliki landasan yang kuat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Menurutnya, seluruh tahapan dalam penyusunan peraturan daerah harus dilaksanakan dengan prosedur yang jelas serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara DPR, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan implementatif.
“Pembentukan peraturan daerah tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah melalui Sekretaris Daerah, Silwanus Sumule, menyampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam meletakkan fondasi pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan sebanyak 36 rancangan peraturan daerah, baik PERDASI maupun PERDASUS, yang mencerminkan aspirasi masyarakat, kebutuhan pembangunan, serta tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah.
“Program ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat, arah yang jelas, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa PERDASUS memiliki peran penting dalam mengakomodasi kekhususan Papua, khususnya dalam perlindungan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), termasuk penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Di sisi lain, PERDASI diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk serius menindaklanjuti setiap rancangan peraturan agar tidak berhenti pada tahap perencanaan semata. Ia menekankan pentingnya kualitas regulasi yang didukung oleh kajian akademik yang kuat serta mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Selain itu, sinergi antara DPR Papua Tengah dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan regulasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Masyarakat menaruh harapan besar terhadap perubahan, peningkatan pelayanan, kesejahteraan, dan keadilan. Tugas kita adalah memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab harapan tersebut,” tambahnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Papua Tengah ke depan, dengan menempatkan regulasi sebagai instrumen utama untuk mendorong kemajuan daerah sekaligus menjaga identitas dan keberpihakan kepada masyarakat. (red-enagoNews)