NABIRE, PAPUA TENGAH–enagoNews – Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Senin (5/5/2026), guna memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran. Dalam kunjungan tersebut, ia tidak hanya meninjau operasional di lapangan, tetapi juga menyaksikan langsung inovasi digital berbasis lokal yang dinilai berpotensi menjadi model pengawasan nasional.

Kunjungan dimulai dari Dapur Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) di Oyehe. Di lokasi ini, Mandenas meninjau proses pengolahan makanan bergizi yang akan didistribusikan ke sejumlah sekolah. Ia memperhatikan secara detail standar kebersihan, kualitas bahan pangan, hingga sistem kerja para petugas dapur yang terlibat dalam program tersebut.
Selanjutnya, Mandenas mengunjungi SMP Negeri 1 Nabire di Jalan RE Martadinata. Di sekolah tersebut, ia berdialog langsung dengan para guru dan siswa penerima manfaat MBG. Dialog ini bertujuan untuk menggali masukan terkait kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta dampak program terhadap kesehatan dan aktivitas belajar siswa.
Salah satu agenda penting dalam kunjungan ini adalah pemaparan aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi MBG) oleh Koordinator MBG Nabire, Marsel Asyerem. Aplikasi ini merupakan hasil karya putra-putri daerah Nabire yang dirancang khusus untuk memantau seluruh rantai pelaksanaan program MBG secara digital dan real-time.

Dalam presentasinya, Marsel menjelaskan bahwa aplikasi SIAP mampu mengintegrasikan pengawasan dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses pengadaan bahan makanan di pasar oleh pihak SPPG, aktivitas pengolahan di dapur, hingga distribusi ke sekolah-sekolah dapat dipantau secara langsung melalui sistem tersebut. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga mencatat penggunaan anggaran secara transparan serta memonitor kondisi kesehatan siswa penerima manfaat secara berkala.

Mandenas menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inovasi tersebut. Ia menilai kehadiran aplikasi SIAP menjadi langkah maju dalam mewujudkan tata kelola program pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi.
“Aplikasi ini sangat menarik karena seluruh proses pelayanan dapat dipantau secara transparan dan real-time. Ini adalah terobosan yang patut didukung. Saya meminta agar sistem ini terus disempurnakan, sehingga ke depan bisa diterapkan secara luas untuk mengawasi program MBG di seluruh Papua Tengah,” ujar Mandenas.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPR RI akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan sumber daya lokal sebagai bagian dari keberhasilan program tersebut.

“Penggunaan bahan makanan lokal dan pelibatan tenaga kerja setempat harus menjadi prioritas utama. Jika tidak dijalankan dengan baik, maka kami tidak akan ragu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini,” tegasnya.
Mandenas berharap, dengan dukungan teknologi seperti aplikasi SIAP serta komitmen terhadap transparansi dan pemberdayaan lokal, pelaksanaan MBG di Nabire dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Integrasi antara inovasi digital dan pengawasan yang konsisten dinilai sebagai kunci untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Papua Tengah. (red-enagoNews)

“Kabupaten Moni Masuk Daftar Pamekaran DOB Papua Tengah “

‎TIMIKA, PAPUA TENGAH– Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pemekaran kabupaten saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Papua Tengah, Kamis (1/5/2025).
‎Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua Tengah, dan berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Mimika. Agenda ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam rangka percepatan pembangunan wilayah.
‎Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat, terutama Komisi II DPR RI, dalam mendorong lahirnya enam provinsi baru di Tanah Papua, termasuk Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, kebijakan tersebut telah membuka ruang yang lebih luas bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
‎“Papua Tengah kini memiliki delapan kabupaten; dua berada di wilayah pesisir, yakni Nabire dan Mimika, sementara enam lainnya berada di wilayah pegunungan,” ujar Meki Nawipa.
‎Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terhadap pemekaran wilayah kabupaten terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan moratorium pemekaran daerah tidak diberlakukan secara kaku di Tanah Papua, mengingat adanya kekhususan dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus).
‎“Kami tidak meminta penambahan provinsi baru, melainkan kabupaten. Pemekaran ini diyakini dapat mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan partisipasi Orang Asli Papua (OAP) dalam sistem pemerintahan,” tegasnya.
‎Adapun sejumlah usulan pemekaran kabupaten yang disampaikan meliputi:
‎Kabupaten Puncak Jaya: 1 kabupaten baru
‎Kabupaten Puncak: pemekaran menjadi Kabupaten Sinak Jaya
‎Kabupaten Intan Jaya: 1 kabupaten baru
‎Kabupaten Paniai: pemekaran menjadi Kabupaten Moni dan Kabupaten Paniai Timur
‎Kabupaten Dogiyai: 1 kabupaten baru
‎Kabupaten Mimika: pemekaran menjadi Mimika Barat Jauh dan Mimika Timur
‎Serta tambahan 1 kota administratif guna memperkuat struktur pemerintahan daerah
‎Gubernur Meki juga memaparkan capaian pembangunan pemerintahan daerah, termasuk implementasi 11 roadmap yang telah disusun oleh pejabat gubernur sebelumnya. Salah satu capaian signifikan adalah pembentukan 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang ke depan direncanakan akan ditingkatkan menjadi 30 OPD guna menunjang optimalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
‎Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut sebagai bagian dari upaya evaluasi langsung terhadap perkembangan DOB di Papua Tengah. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
‎Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat otonomi daerah, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pemekaran benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. (enagoNews / Humas Pemprov)

“Tim Pemekaran Kabupaten Moni Konsisten Berjuang Seperempat Abad Wujudkan DOB”

‎Nabire, Papua Tengah-enagoNews – Upaya pemekaran wilayah untuk membentuk Kabupaten Moni telah memasuki usia perjuangan yang tidak singkat. Selama kurang lebih 25 tahun, Tim Pemekaran Kabupaten Moni secara konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya daerah otonomi baru yang dinilai mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
‎Sejak awal digagas, perjuangan ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang lebih dekat, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan potensi daerah yang lebih optimal. Wilayah Moni yang memiliki karakteristik geografis tersendiri dinilai membutuhkan perhatian khusus melalui pembentukan kabupaten baru agar pembangunan tidak terpusat dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
‎Berbagai upaya telah dilakukan oleh tim pemekaran, mulai dari penyusunan dokumen administratif, pemenuhan persyaratan teknis, hingga melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, provinsi, serta pemerintah pusat. Selain itu, dukungan masyarakat adat, tokoh agama, dan pemuda terus menjadi kekuatan utama dalam menjaga semangat perjuangan ini tetap hidup.
‎Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Aten Kobogau, menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Moni merupakan aspirasi murni masyarakat adat yang telah diperjuangkan sejak lama. Ia menyatakan bahwa masyarakat adat sangat mendukung penuh upaya ini karena diyakini akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
‎“Perjuangan ini sudah berjalan puluhan tahun dan merupakan suara hati masyarakat adat. Kami ingin pelayanan pemerintahan lebih dekat, pembangunan merata, dan generasi kami memiliki masa depan yang lebih baik di tanah sendiri,” ujar Aten Kobogau.
‎Senada dengan itu, tokoh pemuda Ferdinand Zonggonau juga menyampaikan dukungan kuat dari kalangan generasi muda. Ia menilai bahwa pemekaran Kabupaten Moni menjadi langkah strategis untuk membuka peluang bagi anak-anak muda dalam mengakses pendidikan, lapangan kerja, serta ruang partisipasi dalam pembangunan daerah.
‎“Pemuda Moni melihat pemekaran ini sebagai harapan besar. Dengan adanya kabupaten baru, kami bisa lebih terlibat dalam pembangunan, menciptakan inovasi, dan membangun daerah kami sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pusat,” ungkap Ferdinand.
‎Selama dua dekade lebih, perjalanan pemekaran Kabupaten Moni tidak lepas dari berbagai tantangan. Dinamika kebijakan pemerintah terkait moratorium pemekaran daerah serta perubahan regulasi menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi. Meski demikian, Tim Pemekaran Kabupaten Moni tetap menunjukkan komitmen kuat dengan terus memperbarui data, memperkuat argumentasi, dan menjaga soliditas dukungan masyarakat.
‎Perwakilan tim menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di wilayah Moni. Mereka meyakini bahwa dengan status sebagai daerah otonomi baru, pelayanan pemerintahan akan lebih efektif, akses infrastruktur meningkat, serta peluang ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih luas.
‎Harapan besar kini tertuju pada pemerintah pusat agar dapat membuka kembali ruang evaluasi terhadap usulan pemekaran daerah, khususnya bagi wilayah yang telah lama berjuang dan memenuhi berbagai persyaratan. Tim pemekaran juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu, menjaga keamanan, serta terus mendukung proses ini secara damai dan konstitusional.
‎Dengan perjalanan panjang selama 25 tahun, perjuangan pemekaran Kabupaten Moni menjadi cerminan keteguhan dan konsistensi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Kini, harapan itu tetap menyala, menanti momentum yang tepat agar cita-cita menghadirkan Kabupaten Moni sebagai daerah otonomi baru dapat segera terwujud.

‎Seperti diketahui, Penggagas dan Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Moni, Isaias Zonggonau, menyampaikan bahwa upaya pembentukan DOB ini berangkat dari kondisi wilayah Moni yang masih terisolasi dan minim pembangunan. Ia menilai pemekaran menjadi solusi strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.
‎Menurutnya, berbagai tahapan telah dilalui, mulai dari penyusunan dokumen, kajian akademik, hingga audiensi dengan pemerintah daerah dan pusat. Namun, proses tersebut sempat terhenti akibat kebijakan moratorium pemekaran daerah beberapa tahun lalu.
‎“Sekarang kami sudah melakukan pembaruan dokumen dan kembali mengajukannya ke pemerintah pusat. Ini adalah perjuangan panjang yang kami lanjutkan demi masa depan masyarakat,” ujarnya.
‎Pemekaran Kabupaten Moni direncanakan mencakup lima distrik, yakni Dumadama, Dogomo, Bibida, Bogobaida, dan Wegee Muka. Masyarakat dari wilayah tersebut telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung pembentukan DOB.
‎Dari sisi kesiapan, Isaias menyebutkan bahwa sumber daya manusia dinilai cukup memadai,
dengan ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang siap mendukung jalannya pemerintahan jika kabupaten ini terbentuk.

‎Kepala Suku Moni, Agus Zonggonau, juga menegaskan bahwa pemekaran merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian pembangunan. Ia mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk melihat persoalan ini secara objektif dan berpikir jangka panjang.
‎“Pemekaran ini untuk kepentingan bersama, agar masyarakat bisa hidup lebih baik dan sejajar dengan daerah lain,” katanya.

‎Sementara itu, tokoh intelektual Moni, Melkianus Zonggonau, menekankan bahwa Kabupaten Moni nantinya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut, baik suku Moni maupun Mee. Ia menyebut aspirasi ini lahir dari kebutuhan nyata akan pembangunan.
‎Dengan dukungan masyarakat yang terus menguat serta adanya sinyal positif dari pemerintah daerah, harapan terbentuknya Kabupaten Moni sebagai DOB kini kembali terbuka. (red-enagoNews)