Connect with us
Advertisements

Berita Daerah

Perdasi Pertambangan Rakyat Jadi Momentum OAP Papua Tengah Ambil Alih Pengelolaan SDA

Published

on

Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR Gobai, menegaskan pentingnya kemandirian Orang Asli Papua (OAP) dalam mengelola potensi sumber daya alam yang berada di wilayah adat mereka. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Kantor DPRPT, Rabu (23/4/2026).
Menurut Gobai, sudah saatnya masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat yang memiliki potensi sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan, kelautan, dan perkebunan, mengambil peran utama dalam pengelolaan kekayaan tersebut. Ia menilai, selama ini masyarakat adat kerap hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, sementara pihak luar mengambil manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Orang Asli Papua harus menjadi pelaku utama, bukan lagi penonton. Mereka harus bisa mengelola potensi di wilayah adatnya sendiri agar kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh pemilik hak ulayat,” tegasnya.
Gobai menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Perdasi Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi ini dinilai memberikan kepastian hukum sekaligus ruang yang jelas bagi masyarakat adat untuk memperoleh perizinan dalam mengelola pertambangan rakyat.
Dalam aturan tersebut, kata dia, pemilik tanah adat maupun koperasi milik masyarakat adat dapat diberikan izin untuk mengelola potensi pertambangan secara legal. Selain itu, mereka tetap memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga aktivitas ekonomi yang dijalankan juga berdampak pada pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Gobai menguraikan bahwa Perdasi ini juga mengatur mekanisme pengelolaan pertambangan rakyat di wilayah yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pemegang izin, menurutnya, dapat memberikan ruang bagi aktivitas pertambangan rakyat di dalam wilayah konsesi mereka, dengan pembinaan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah daerah dan pemilik izin.
“Ini penting agar aktivitas pendulangan tidak lagi berjalan tanpa arah, tetapi dibina secara baik, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah wilayah yang memiliki izin usaha pertambangan namun tidak aktif atau tidak tercatat dalam sistem Mineral One Data Indonesia (MODI/MOMI). Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut dapat diusulkan untuk dialihkan menjadi kawasan pertambangan rakyat, sehingga tidak menjadi lahan tidur yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
Terkait kebutuhan modal dan teknologi, Gobai membuka ruang bagi keterlibatan investor. Namun ia menegaskan bahwa posisi investor harus sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang menguasai.
“Kalau memang masyarakat membutuhkan dukungan modal dan peralatan, investor boleh masuk. Tapi posisinya jelas, sebagai mitra yang bekerja di bawah izin pemilik tanah adat, bukan sebaliknya. Jangan sampai investor yang justru menjadi ‘pemilik baru’ atas tanah adat dengan dalih perizinan,” tegasnya.
Ia berharap implementasi Perdasi ini dapat berjalan konsisten dan diawasi secara ketat, sehingga benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat adat di Papua Tengah. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, tetapi juga pada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. (red-enagoNews)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita Daerah

DPR Papua Tengah Tetapkan 6 Raperda Inisiatif Masuk Propemperda 2026, Prioritaskan Adat dan Lingkungan

Published

on


Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR Gobai, menyampaikan penjelasan pengusul terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif anggota DPRPT dalam sidang paripurna yang digelar di Aula DPRPT, Rabu (22/4/2026).
Dalam pemaparannya, Gobai menegaskan bahwa pengusulan Raperda tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 33 ayat (1), yang mengatur bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) harus memuat judul rancangan peraturan, materi yang diatur, serta keterkaitannya dengan regulasi lain.
“Berdasarkan ketentuan tersebut serta Peraturan Tata Tertib DPRPT, kami telah menyampaikan penjelasan ringkas terhadap enam Raperda inisiatif anggota untuk dapat dipertimbangkan masuk dalam Propemperda tahun 2026,” ujar Gobai di hadapan peserta sidang.
Ia menjelaskan, keenam Raperda yang diusulkan terdiri dari lima Raperda Provinsi (Raperdasi) dan satu Raperda Khusus (Raperdasus). Seluruhnya dinilai strategis karena menyentuh aspek perlindungan masyarakat adat, pelestarian budaya, hingga pengelolaan lingkungan hidup di Papua Tengah.
Adapun rincian Raperda yang diusulkan meliputi Raperdasus tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang bertujuan memperkuat perlindungan serta pemberdayaan kelompok masyarakat adat yang masih terisolasi. Selanjutnya, Raperdasi tentang Ketertiban Umum yang diarahkan untuk menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib di wilayah Papua Tengah.
Selain itu, DPRPT juga mengusulkan Raperdasi tentang Hukum dalam Masyarakat, sebagai upaya pengakuan dan penguatan sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Raperdasi tentang Cagar Budaya turut diajukan guna melindungi warisan budaya daerah dari ancaman kerusakan dan kepunahan.
Di sektor lingkungan, Raperdasi tentang Mangrove menjadi perhatian penting, mengingat peran ekosistem mangrove dalam menjaga keseimbangan pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, Raperdasi tentang Noken diusulkan sebagai bentuk pelestarian simbol budaya khas Papua yang telah diakui secara internasional.
Gobai menambahkan, keenam draft tersebut telah ditetapkan sebagai Raperda inisiatif DPRPT dan resmi masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Papua Tengah tahun 20
“Dengan masuknya enam Raperda ini dalam Propemperda 2026, diharapkan proses pembahasan dapat berjalan optimal dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Tengah,” katanya.
Sidang paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan legislasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen DPRPT dalam mendorong lahirnya regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal serta berlandaskan nilai-nilai kearifan masyarakat Papua. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Kapolda Papua Tengah Resmi Buka Lomba Balap Perahu Motor Tempel di Nabire, Dorong Wisata dan Kreativitas Pemuda Pesisir

Published

on


Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, secara resmi membuka Lomba Balap Perahu Motor Tempel Yamaha yang digelar di Pantai Nabire, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Polda Papua Tengah yang jatuh pada 29 April 2026.
Pembukaan lomba berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu dan Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari. Kapolda terlihat langsung memantau jalannya perlombaan yang diikuti puluhan peserta dari berbagai wilayah pesisir.


Dalam keterangannya kepada media, Kapolda menjelaskan bahwa perlombaan ini menggunakan perahu khusus yang dirancang untuk balap dengan mesin motor tempel berkekuatan 15 PK. Ia menegaskan bahwa perahu yang digunakan berbeda dengan perahu nelayan biasa, karena telah dimodifikasi khusus untuk kebutuhan kompetisi.
“Ini bukan perahu untuk memancing, tetapi benar-benar dirancang untuk balap. Kegiatan ini sangat positif, selain sebagai hiburan masyarakat juga menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata pesisir Nabire yang memiliki keindahan pasir pantai yang luar biasa,” ujar Kapolda.


Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif yang diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan, tidak hanya oleh kepolisian, tetapi juga oleh berbagai pihak lainnya. Menurutnya, event semacam ini dapat menjadi daya tarik baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.


Selain aspek wisata, Kapolda juga menekankan nilai sosial dari kegiatan tersebut, terutama dalam mengarahkan energi generasi muda ke aktivitas yang lebih positif.
“Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan minat dan bakatnya, sehingga dapat menjauhkan mereka dari aktivitas negatif,” tambahnya.


Sementara itu, Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolin Worabay, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan lomba tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat pesisir dan generasi muda.
“Kegiatan ini sangat positif karena mampu menjaring anak-anak muda pesisir untuk menunjukkan kemampuan mereka. Balap motor di laut tentu berbeda dengan di darat, karena harus menghadapi gelombang dan membutuhkan keterampilan serta perancangan perahu yang matang,” ungkap Nancy.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini berpotensi menjadi solusi dalam mengurangi aksi balap liar di jalan raya yang kerap melibatkan remaja.
“Kalau kegiatan seperti ini rutin dilakukan, maka anak-anak muda yang sebelumnya terlibat balap liar bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih aman dan terarah. Ini tentu dapat meminimalisir risiko kecelakaan di jalan,” jelasnya.
Nancy berharap pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dapat memberikan dukungan penuh agar kegiatan serupa terus berlanjut dan berkembang. Ia juga mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai suku dan komunitas di Nabire agar tercipta kompetisi yang sehat dan inklusif.
Dengan diikuti sekitar 24 peserta pada pelaksanaan perdana ini, diharapkan jumlah peserta akan terus meningkat di masa mendatang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga balap perahu motor tempel.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga simbol sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ruang positif bagi generasi muda serta mempromosikan potensi daerah Papua Tengah ke tingkat yang lebih luas. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Tamu Kehormatan PP Paguyuban Pasundan Tiba di Nabire, Siap Lantik 5 PC & 18 PAC se-Tanah Papua

Published

on


Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Rombongan tamu kehormatan dari Pengurus Pusat (PP) Paguyuban Pasundan telah tiba di Nabire, Papua Tengah, Kamis (23/4/2026), dalam rangka agenda pelantikan kepengurusan organisasi di wilayah Tanah Papua.
Kehadiran delegasi PP Paguyuban Pasundan ini menjadi bagian penting dari rangkaian konsolidasi organisasi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026, di Nabire. Dalam agenda tersebut, perwakilan pusat akan melantik Pengurus Wilayah, lima Pengurus Cabang tingkat provinsi, 18 Pengurus Anak Cabang kabupaten/kota, serta satu pengurus ranting.


Adapun rombongan yang hadir mewakili Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan terdiri dari Mayjen TNI (Purn.) Deny K. Irawan selaku Sekretaris Dewan Pangaping, Dr. Kunkunrat, M.Si. yang menjabat Ketua Bidang Organisasi sekaligus Dekan FISIP Universitas Pasundan, serta Subaryo, S.Pd., M.Pd. sebagai Sekretaris Bidang Organisasi yang juga Kepala SMK Pasundan 3 Cimahi.
Setibanya di Nabire, rombongan disambut langsung oleh Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Nabire, Tabroni M. Cahya, bersama jajaran pengurus setempat. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas organisasi berbasis kultural tersebut.
Ketua Cabang Paguyuban Pasundan Nabire, Tabroni M. Cahya, menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi dan peran Paguyuban Pasundan di Tanah Papua. Menurutnya, kehadiran pengurus pusat memberikan dorongan moral sekaligus legitimasi organisasi dalam menjalankan program-program ke depan.


“Ini bukan sekadar pelantikan, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi serta memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah, agar lebih solid dan mampu berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah pengurus cabang dan anak cabang dari berbagai daerah di Tanah Papua dilaporkan mulai berdatangan ke Nabire sejak beberapa hari terakhir. Namun, hingga Kamis sore, sebagian lainnya masih dalam perjalanan dan dijadwalkan tiba sebelum pelaksanaan pelantikan.


Pelantikan pengurus secara serentak ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarwilayah serta meningkatkan peran Paguyuban Pasundan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah Papua Tengah dan sekitarnya. Selain itu, organisasi ini juga diharapkan terus menjadi wadah pemersatu warga Sunda di perantauan, sekaligus menjembatani nilai-nilai budaya dengan dinamika sosial masyarakat setempat.


Dengan agenda pelantikan yang melibatkan puluhan pengurus dari berbagai tingkatan, Nabire diproyeksikan menjadi pusat konsolidasi organisasi Paguyuban Pasundan di kawasan timur Indonesia dalam waktu dekat. (red-enagoNews)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 ENAGONEWS.COM