Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Menyikapi rencana aksi demonstrasi oleh Tim Investigasi HAM dan mahasiswa Kabupaten Puncak se-Indonesia pada Senin (27/4/2026), Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menyatakan kesiapan pihak kepolisian dalam mengawal jalannya penyampaian aspirasi secara tertib dan aman.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres pada Minggu malam (26/4/2026) di ruang kerjanya, usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Apel Konsolidasi bersama unsur Forkopimda, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para kepala suku di Kabupaten Nabire.
Kapolres menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh kelompok mahasiswa sejak Jumat (24/4/2026). Dalam surat pemberitahuan itu, aksi dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi sekitar pukul 09.00 WIT, dengan titik tujuan utama di Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, serta estimasi massa mencapai kurang lebih 2.000 orang.
Selain itu, terdapat beberapa titik awal konsentrasi massa, di antaranya kawasan Siriwini, Pasar Karang, Jepara II, Kalibobo, serta beberapa titik lainnya. Massa kemudian direncanakan bergerak menuju lokasi utama penyampaian aspirasi.
“Kami pada prinsipnya menerima dan tidak melarang penyampaian aspirasi. Namun kami menegaskan agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertib, tanpa tindakan anarkis maupun penggunaan simbol-simbol yang bertentangan dengan NKRI,” tegas Kapolres.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan koordinasi awal dengan koordinator lapangan (korlap) aksi, yang kemudian disambut baik oleh pihak mahasiswa. Selain itu, Polres Nabire juga telah menggelar rapat internal serta koordinasi lanjutan bersama Forkopimda guna mematangkan strategi pengamanan di lapangan.
Dari hasil rapat koordinasi tersebut, disepakati empat poin utama, yakni:
Menolak segala bentuk upaya yang bertujuan melumpuhkan aktivitas di Kota Nabire.
Menolak kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menolak dengan tegas segala bentuk tindakan anarkis, termasuk perusakan dan pembakaran.
Seluruh elemen bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nabire.
Kapolres juga menekankan pentingnya peran para kepala suku dan tokoh masyarakat dalam mengimbau serta mengarahkan warganya agar menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, pihaknya berupaya meminimalisir jumlah titik kumpul massa agar pergerakan lebih terkontrol dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami harapkan kegiatan ini dapat terpusat di satu atau dua titik saja, sehingga pengawalan menuju kantor DPR dapat berjalan lancar dan tidak menghambat aktivitas masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolres mengimbau seluruh masyarakat Nabire untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
“Mari kita bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pastikan setiap informasi yang beredar adalah benar, dan jangan ragu untuk mengonfirmasi kepada pihak berwenang. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah koordinasi dan kesiapan pengamanan tersebut, diharapkan pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (red-enagoNews)

Rakor Hasilkan Empat Poin Kesepakatan Jaga Kondusivitas Nabire
Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Nabire, unsur TNI-Polri, kepala suku, ketua kerukunan, serta sejumlah tokoh masyarakat menghasilkan empat poin kesepakatan bersama dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nabire.
Kegiatan yang berlangsung pada Minggu sore (26/4/2026) di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Nabire tersebut membahas rencana aksi demonstrasi oleh mahasiswa asal Kabupaten Puncak se-Indonesia. Di Nabire, aksi tersebut direncanakan akan berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) pada Senin, 27 April 2026.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta rapat turut menyampaikan berbagai masukan dan pandangan yang kemudian dirumuskan menjadi pernyataan sikap bersama. Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir sebagai bentuk komitmen menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Adapun empat poin kesepakatan yang dihasilkan meliputi:
Pertama, seluruh pihak sepakat menolak dengan tegas segala bentuk aksi yang berpotensi melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Kedua, menolak secara tegas aksi long march yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa pelajar Puncak di wilayah Nabire, yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketiga, Forkopimda bersama instansi terkait serta para tokoh agama, adat, akademisi, dan masyarakat menyatakan dukungan terhadap aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan. Selain itu, seluruh pihak juga menolak segala bentuk tindakan kekerasan, anarkisme, maupun aksi destruktif seperti pembakaran, pelemparan, dan perusakan fasilitas umum.
Keempat, pernyataan sikap ini dibuat dan disepakati bersama tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sebagai wujud tanggung jawab kolektif dalam menjaga kedamaian di Nabire.

Melalui kesepakatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan serta menciptakan suasana yang kondusif menjelang dan selama berlangsungnya rencana aksi demonstrasi. (rdd-enagoNews)

Kapolres Nabire Pimpin Rakor Pengamanan Rencana Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa
Nabire, Papua Tengah – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh mahasiswa Puncak se-Indonesiadi Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Mapolres Nabire pada Minggu (26/4/2026).

Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nabire H. Burhanudin Parenwari, Danbrig 82 Nabire Kolonel Andika, serta Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari. Selain itu, hadir pula berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, kepala suku, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Kapolres Nabire menyampaikan bahwa aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada Senin, 27 April 2026, dengan melibatkan massa yang mengatasnamakan mahasiswa dari wilayah Puncak. Aksi tersebut direncanakan dimulai dari sejumlah titik, termasuk asrama mahasiswa dan kawasan Pasar Karang.
Kapolres menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak mengizinkan pelaksanaan long march dari titik-titik yang jauh. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan potensi gangguan ketertiban umum, terutama kemacetan lalu lintas yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat, terlebih karena bertepatan dengan hari pertama kerja serta adanya agenda kunjungan pejabat penting, yakni Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi, namun harus dilakukan dengan tertib dan terkoordinasi. Long march dari titik jauh berpotensi menimbulkan kemacetan dan gangguan keamanan. Oleh karena itu, kami akan mengatur pergerakan massa agar tetap terkendali,” ujar Kapolres.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya potensi massa yang menyebar dan berkumpul di titik-titik strategis seperti perempatan jalan, yang berisiko menimbulkan kemacetan parah dan situasi yang sulit dikendalikan.
Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian telah menyiapkan strategi pengamanan dengan memecah konsentrasi massa ke beberapa titik dan mengarahkan mereka menuju lokasi utama penyampaian aspirasi, yakni Kantor DPR Provinsi. Selain itu, disiapkan pula sekitar 10 hingga 15 kendaraan angkut untuk membantu mobilisasi massa secara terkoordinasi.

Kapolres juga menyoroti adanya informasi terkait kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk adanya indikasi pengerahan massa dalam jumlah besar hingga mencapai sekitar 2.000 orang, serta potensi keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius aparat keamanan.
“Kami bertanggung jawab penuh terhadap keamanan. Oleh karena itu, setiap rencana aksi harus mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama. Kami tidak mengizinkan adanya pergerakan massa yang tidak terkontrol,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Nabire. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa mengganggu kepentingan umum.

Rakor ini juga menjadi forum untuk menyerap masukan dari para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, guna merumuskan langkah terbaik dalam menghadapi rencana aksi tersebut.
Dengan koordinasi yang matang dan sinergi semua pihak, diharapkan pelaksanaan aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menghormati hak masyarakat luas. (red-enagoNews)