Connect with us
Advertisements

Berita Daerah

Sidang KKEP Kasus Dogiyai Rampung, 12 Personel Polres Dogiyai Dijatuhi Sanksi Berat

Published

on


NABIRE, PAPUA TENGAH-enagoNews – Polda Papua Tengah menjatuhkan sanksi tegas terhadap 12 personel Polres Dogiyai yang terlibat dalam kasus Dogiyai. Dari hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar pada 31 Maret 2026, sebanyak empat anggota dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sementara delapan anggota lainnya dikenai sanksi demosi.
Kapolda Papua Tengah, Jermias Rontini melalui Kabid Humas Polda Papua Tengah, I Made Suartika menegaskan bahwa institusi Polri berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum maupun kode etik yang berlaku.


Menurutnya, setelah insiden terjadi, Polda Papua Tengah langsung melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan sekaligus memastikan proses penegakan disiplin terhadap anggota berjalan tegas tanpa pandang bulu.
“Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang mencederai institusi Polri. Seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum serta kode etik,” tegas I Made, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, empat anggota yang dijatuhi sanksi PTDH yakni GR, ZPF, dan YWY karena terbukti melakukan tindakan penganiayaan terhadap masyarakat. Sementara anggota berinisial HN diberhentikan tidak hormat karena terbukti melakukan provokasi terhadap sesama anggota.
Selain sanksi pemecatan, delapan anggota lainnya juga dijatuhi hukuman demosi dengan masa berbeda-beda. Anggota berinisial AS dikenai mutasi demosi selama dua tahun karena dinilai mengetahui adanya tindakan pemukulan namun melakukan pembiaran.
Sementara itu, personel berinisial JRR, AFK, GLY, JFN, WD, dan JF dijatuhi sanksi demosi selama dua tahun setelah terbukti terlibat dalam aksi pembakaran kendaraan. Adapun Kapolsek Kamu, YHA, turut dikenakan sanksi demosi selama tiga tahun karena dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya.
I Made menambahkan, pasca putusan sidang etik yang dibacakan pada 7 Mei 2026 lalu, seluruh anggota yang dijatuhi sanksi telah mengajukan upaya banding. Selama proses tersebut berjalan, para personel tetap berada dalam pengawasan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Papua Tengah.
“Tanggal 11 Mei kami telah menerima surat pernyataan banding dari para anggota yang bersangkutan. Mereka diberikan waktu 21 hari untuk menyiapkan memori banding, sementara kami juga akan membentuk komisi banding,” jelasnya.


Menurutnya, hasil sidang banding nantinya dapat menghasilkan beberapa kemungkinan, mulai dari putusan tetap, meringankan, hingga memperberat sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya.
Polda Papua Tengah menegaskan bahwa langkah penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya di wilayah Papua Tengah.
Selain itu, seluruh personel di lingkungan Polda Papua Tengah juga diingatkan agar senantiasa menjaga profesionalisme, disiplin, dan soliditas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. (red-enagoNews)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita Daerah

Polres Nabire Amankan Aksi Penyampaian Aspirasi SPM-PT Se-Papua Tengah, Kegiatan Berlangsung Tertib dan Damai

Published

on

Nabire, Papua Tengah -enagoNews– Kepolisian Resor (Polres) Nabire melaksanakan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi yang digelar oleh Solidaritas Pelajar Mahasiswa/i Papua Tengah (SPM-PT) Se-Papua Tengah di Jalan Patriot, tepatnya di depan Toko Ana Ogi, Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari tersebut diikuti sekitar 50 peserta dan dipimpin oleh koordinator aksi Marius Petege alias Tipex. Dalam kegiatan mimbar bebas itu, para peserta menyuarakan berbagai aspirasi terkait perkembangan investasi, perlindungan hak masyarakat adat, serta kondisi sosial dan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua.


Peserta aksi membawa spanduk, baliho, pamflet, dan perangkat pengeras suara untuk menyampaikan pandangan serta tuntutan mereka secara terbuka kepada masyarakat. Berbagai isu yang disampaikan antara lain menyangkut pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, hak atas tanah adat, hingga harapan terciptanya situasi keamanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain menyampaikan orasi, massa juga membacakan pernyataan sikap yang berisi sejumlah poin aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah dan pihak terkait agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti.
Untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, personel Polres Nabire melakukan pengamanan serta pemantauan di lokasi aksi. Petugas juga berkoordinasi dengan koordinator lapangan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.


Berkat kerja sama antara peserta aksi dan aparat keamanan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Menjelang siang hari, massa membubarkan diri secara damai tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat. Situasi di sekitar lokasi aksi tetap kondusif hingga kegiatan berakhir. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Ground Breaking Jembatan Garuda Dimulai, Danyonif TP 804/DBAY Hadir Dukung Pembangunan Infrastruktur Nabire

Published

on

Nabire, Papua Tengah– enagoNews – Komandan Yonif TP 804/DBAY turut menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Garuda yang berlangsung di Kampung Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Pembangunan jembatan yang berada di wilayah binaan Kodim 1705/Nabire ini mendapat dukungan dari pemerintah bersama TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Papua Tengah. Sebelum prosesi ground breaking dilaksanakan, seluruh peserta mengikuti doa bersama sebagai bentuk harapan agar proses pembangunan berjalan lancar, aman, dan selesai sesuai rencana.

Acara dipimpin oleh Danrem 173/Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., serta dihadiri sejumlah pejabat TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga Kampung Kimi. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 173/PVB menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan salah satu langkah strategis untuk membuka konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah.

Prosesi peletakan batu pertama menjadi momentum penting yang menandai dimulainya pekerjaan konstruksi secara resmi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sekitar.

Melalui pembangunan Jembatan Garuda, diharapkan akses transportasi masyarakat semakin mudah dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta perkembangan wilayah Kampung Kimi dan sekitarnya di masa mendatang. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Wamen PU Optimistis Pembangunan Kawasan Pemerintahan Papua Tengah Rampung Tepat Waktu

Published

on

NABIRE, PAPUA TENGAH-enagoNews – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, menyatakan optimisme terhadap progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah di Nabire yang dinilai berjalan sesuai rencana dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Penilaian tersebut disampaikan saat Wamen PU bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Tengah, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).


Dalam kunjungan itu, Diana memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang secara bersamaan membangun tiga gedung utama pemerintahan dalam satu kawasan terpadu. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat daerah dalam menyiapkan pusat pemerintahan yang representatif sebagai penopang pelaksanaan otonomi daerah.
Ia menilai kemajuan pekerjaan yang dibiayai melalui APBD Papua Tengah telah berada pada jalur yang tepat dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir Desember 2026. Kehadiran kawasan pemerintahan baru tersebut diyakini akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain memantau perkembangan fisik proyek, Wamen PU juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan teknis pembangunan, termasuk pembahasan sejumlah usulan penyesuaian desain yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pembangunan KIPP Papua Tengah menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan di provinsi tersebut, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan optimal bagi masyarakat. (red-enagoNews)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 ENAGONEWS.COM