Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Dalam rangka mengantisipasi rencana aksi demonstrasi oleh Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 27 April 2026, Polres Nabire menggelar Apel Konsolidasi gabungan bersama TNI dan Satpol PP, Minggu sore (26/4/2026) di halaman Mapolres Nabire.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu. Dalam arahannya, ia mengapresiasi kehadiran seluruh personel yang dinilai siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Kapolres menjelaskan bahwa rencana aksi tersebut berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima pada Jumat, 24 April 2026. Aksi itu akan menyuarakan aspirasi terkait situasi kemanusiaan di wilayah Puncak, termasuk tuntutan agar korban segera mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah. Penyampaian aspirasi direncanakan berlangsung di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, dengan perkiraan massa mencapai sekitar dua ribu orang yang tersebar di beberapa titik di wilayah Nabire.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Namun, pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Polres Nabire, kata dia, telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Satuan Intelkam dan Polda, serta berkomunikasi langsung dengan koordinator lapangan (korlap) aksi.
“Dalam setiap penyampaian aspirasi, harus tetap memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Kami sudah mengarahkan korlap agar kegiatan berlangsung tertib dan tidak melanggar hukum,” ujar Kapolres.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar tidak meremehkan potensi dinamika di lapangan. Menurutnya, eskalasi situasi dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan penuh dari seluruh aparat.
Sebagai langkah antisipasi, Polres Nabire telah menggelar dua kali rapat koordinasi, baik internal maupun bersama unsur pemerintah daerah, TNI, DPR Papua Tengah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala suku. Dari hasil rapat tersebut, disepakati sejumlah poin penting, antara lain menolak segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, menolak aksi anarkis, serta menolak pelaksanaan long march dari titik-titik jauh yang dapat memicu keresahan atau potensi konflik.
Kapolres juga menekankan pentingnya kehadiran aparat di lapangan sebagai faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Ia menginstruksikan seluruh personel untuk hadir tepat waktu dan segera menempati titik-titik pengamanan yang telah ditentukan.

“Minimal pukul 06.00 WIT sudah berada di lokasi apel, dan paling lambat pukul 07.00 WIT apel sudah dilaksanakan. Kehadiran kita di lapangan memberikan dampak besar dalam mengendalikan situasi,” tegasnya.
Selain pengamanan aksi, aparat juga harus mengantisipasi agenda lain yang berlangsung bersamaan, seperti peringatan Hari Otonomi Daerah di Kantor Bupati serta kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPR RI ke Nabire.
Dengan kesiapan yang matang dan sinergi antarinstansi, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan pada Senin (27/4/2026) dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. (red-enagoNews)

Rakor Hasilkan Empat Poin Kesepakatan Jaga Kondusivitas Nabire
Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Nabire, unsur TNI-Polri, kepala suku, ketua kerukunan, serta sejumlah tokoh masyarakat menghasilkan empat poin kesepakatan bersama dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nabire.
Kegiatan yang berlangsung pada Minggu sore (26/4/2026) di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Nabire tersebut membahas rencana aksi demonstrasi oleh mahasiswa asal Kabupaten Puncak se-Indonesia. Di Nabire, aksi tersebut direncanakan akan berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) pada Senin, 27 April 2026.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta rapat turut menyampaikan berbagai masukan dan pandangan yang kemudian dirumuskan menjadi pernyataan sikap bersama. Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir sebagai bentuk komitmen menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Adapun empat poin kesepakatan yang dihasilkan meliputi:
Pertama, seluruh pihak sepakat menolak dengan tegas segala bentuk aksi yang berpotensi melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Kedua, menolak secara tegas aksi long march yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa pelajar Puncak di wilayah Nabire, yang dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketiga, Forkopimda bersama instansi terkait serta para tokoh agama, adat, akademisi, dan masyarakat menyatakan dukungan terhadap aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan. Selain itu, seluruh pihak juga menolak segala bentuk tindakan kekerasan, anarkisme, maupun aksi destruktif seperti pembakaran, pelemparan, dan perusakan fasilitas umum.
Keempat, pernyataan sikap ini dibuat dan disepakati bersama tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, sebagai wujud tanggung jawab kolektif dalam menjaga kedamaian di Nabire.

Melalui kesepakatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan serta menciptakan suasana yang kondusif menjelang dan selama berlangsungnya rencana aksi demonstrasi. (rdd-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah – enagoanews – Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Parenwari, menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan mahasiswa Puncak se-Indonesi pada Senin, 27 April 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Nabire, Minggu (26/4/2026), yang dihadiri unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Nabire, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para kepala suku.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan tidak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
“Perlu saya tegaskan, tidak benar jika ada anggapan bahwa pemerintah, TNI, maupun Polri melarang aksi demonstrasi. Penyampaian aspirasi adalah hak masyarakat, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan aksi harus tetap memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, dan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah daerah, kata dia, tidak menginginkan aktivitas masyarakat terganggu, seperti penutupan sekolah, toko, maupun terhambatnya mobilitas warga akibat aksi yang tidak terkendali.
Wakil Bupati juga menyinggung pengalaman aksi sebelumnya yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut bahwa persepsi publik terhadap demonstrasi seringkali identik dengan potensi kericuhan, sehingga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi warga.
“Yang terpenting adalah bagaimana aksi itu berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan kekacauan. Jangan sampai masyarakat merasa takut setiap mendengar ada rencana demo,” katanya.

Terkait rencana aksi kali ini, ia mengapresiasi langkah aparat keamanan yang telah memfasilitasi penyampaian aspirasi secara terkoordinasi, termasuk dengan menyediakan transportasi menuju lokasi aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT).
Namun demikian, ia kembali menegaskan agar tidak dilakukan long march dari titik-titik jauh, mengingat hal tersebut berpotensi memicu kemacetan dan kerawanan keamanan. Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan bersama untuk tidak melaksanakan long march, namun pada praktiknya sempat dilanggar.
“Kesepakatan yang sudah dibuat bersama harus kita hormati. Jangan sampai terulang kembali pelanggaran yang dapat berujung pada situasi yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak para tokoh masyarakat dan kepala suku, khususnya dari komunitas yang terlibat dalam aksi, untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban. Ia meminta agar para tokoh dapat menyampaikan imbauan kepada massa aksi untuk tetap menjaga keamanan, menghindari provokasi, dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Ia juga menyoroti bahwa aksi tersebut dipicu oleh kepedulian terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di wilayah Puncak Jaya. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menyikapi hal tersebut secara bijak tanpa menimbulkan dampak negatif di daerah lain, khususnya di Nabire.

“Kami memahami adanya kepedulian dan solidaritas. Namun mari kita salurkan dengan cara yang baik, menjaga etika, serta tidak menimbulkan gangguan keamanan di daerah kita,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat dapat memastikan aksi unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan kondusif. (red-enagoNews)