Connect with us
Advertisements

Berita Daerah

DPRP dan DPRK Minta Pemerintah Segera Respon Penanganan Konflik Kwamkilama

Published

on


NABIRE, PAPUA TENGAH–enagoNews – Koordinator Tim Penanganan Konflik Kwamkilama, Urbanus Beanal, bersama DPR Papua Tengah (DPRPT), DPRK Kabupaten Mimika, dan DPRK Kabupaten Puncak meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika, serta Pemerintah Kabupaten Puncak segera merespon surat yang telah disampaikan terkait langkah penanganan konflik Kwamkilama.
Permintaan tersebut disampaikan Urbanus Beanal yang juga merupakan anggota DPRPT, Sabtu (16/5/2026), melalui sambungan telepon selular. Menurutnya, percepatan respon pemerintah sangat penting agar penanganan konflik dapat dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengedepankan pendekatan damai demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat di wilayah terdampak.
Urbanus menegaskan bahwa proses penyelesaian konflik Kwamkilama harus melibatkan DPRP maupun DPRK sebagai lembaga representasi rakyat yang memahami kondisi sosial masyarakat serta mekanisme penyelesaian konflik daerah sesuai aturan pemerintahan dan pendekatan adat yang berlaku di Papua.
“Kami menegaskan bahwa proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui DPRP dan DPRK sebagai lembaga representasi rakyat yang memahami mekanisme penyelesaian konflik daerah sesuai aturan, pendekatan adat, dan pemerintah,” tegas Urbanus.
Ia menilai, keterlibatan lembaga legislatif sangat penting agar setiap keputusan yang diambil pemerintah benar-benar mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sosial budaya, serta aspirasi masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh konflik tersebut.
Untuk itu, Urbanus meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tidak berjalan sendiri-sendiri dalam membentuk tim ataupun mengambil keputusan terkait penanganan konflik Kwamkilama. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama agar upaya penyelesaian konflik tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kami berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat melibatkan DPRP dan DPRK dalam setiap tahapan penyelesaian konflik, sehingga langkah-langkah yang diambil benar-benar terarah, terukur, dan diterima oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa konflik Kwamkilama perlu segera ditangani secara serius agar situasi tidak meluas ke wilayah lain, khususnya di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak. Karena itu, semua pihak diminta mengedepankan dialog, komunikasi, dan pendekatan adat dalam membangun perdamaian di tengah masyarakat.
Urbanus juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memperkeruh keadaan. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan membuka ruang koordinasi bersama DPRP, DPRK, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pihak terkait guna menciptakan penyelesaian konflik yang damai dan berkelanjutan. (red-enagoNews)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita Daerah

Polres Nabire Amankan Aksi Penyampaian Aspirasi SPM-PT Se-Papua Tengah, Kegiatan Berlangsung Tertib dan Damai

Published

on

Nabire, Papua Tengah -enagoNews– Kepolisian Resor (Polres) Nabire melaksanakan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi yang digelar oleh Solidaritas Pelajar Mahasiswa/i Papua Tengah (SPM-PT) Se-Papua Tengah di Jalan Patriot, tepatnya di depan Toko Ana Ogi, Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari tersebut diikuti sekitar 50 peserta dan dipimpin oleh koordinator aksi Marius Petege alias Tipex. Dalam kegiatan mimbar bebas itu, para peserta menyuarakan berbagai aspirasi terkait perkembangan investasi, perlindungan hak masyarakat adat, serta kondisi sosial dan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua.


Peserta aksi membawa spanduk, baliho, pamflet, dan perangkat pengeras suara untuk menyampaikan pandangan serta tuntutan mereka secara terbuka kepada masyarakat. Berbagai isu yang disampaikan antara lain menyangkut pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, hak atas tanah adat, hingga harapan terciptanya situasi keamanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain menyampaikan orasi, massa juga membacakan pernyataan sikap yang berisi sejumlah poin aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah dan pihak terkait agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti.
Untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, personel Polres Nabire melakukan pengamanan serta pemantauan di lokasi aksi. Petugas juga berkoordinasi dengan koordinator lapangan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.


Berkat kerja sama antara peserta aksi dan aparat keamanan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Menjelang siang hari, massa membubarkan diri secara damai tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat. Situasi di sekitar lokasi aksi tetap kondusif hingga kegiatan berakhir. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Ground Breaking Jembatan Garuda Dimulai, Danyonif TP 804/DBAY Hadir Dukung Pembangunan Infrastruktur Nabire

Published

on

Nabire, Papua Tengah– enagoNews – Komandan Yonif TP 804/DBAY turut menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Garuda yang berlangsung di Kampung Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Pembangunan jembatan yang berada di wilayah binaan Kodim 1705/Nabire ini mendapat dukungan dari pemerintah bersama TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Papua Tengah. Sebelum prosesi ground breaking dilaksanakan, seluruh peserta mengikuti doa bersama sebagai bentuk harapan agar proses pembangunan berjalan lancar, aman, dan selesai sesuai rencana.

Acara dipimpin oleh Danrem 173/Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., serta dihadiri sejumlah pejabat TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga Kampung Kimi. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 173/PVB menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan salah satu langkah strategis untuk membuka konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah.

Prosesi peletakan batu pertama menjadi momentum penting yang menandai dimulainya pekerjaan konstruksi secara resmi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sekitar.

Melalui pembangunan Jembatan Garuda, diharapkan akses transportasi masyarakat semakin mudah dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta perkembangan wilayah Kampung Kimi dan sekitarnya di masa mendatang. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Wamen PU Optimistis Pembangunan Kawasan Pemerintahan Papua Tengah Rampung Tepat Waktu

Published

on

NABIRE, PAPUA TENGAH-enagoNews – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, menyatakan optimisme terhadap progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah di Nabire yang dinilai berjalan sesuai rencana dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Penilaian tersebut disampaikan saat Wamen PU bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Tengah, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).


Dalam kunjungan itu, Diana memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang secara bersamaan membangun tiga gedung utama pemerintahan dalam satu kawasan terpadu. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat daerah dalam menyiapkan pusat pemerintahan yang representatif sebagai penopang pelaksanaan otonomi daerah.
Ia menilai kemajuan pekerjaan yang dibiayai melalui APBD Papua Tengah telah berada pada jalur yang tepat dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir Desember 2026. Kehadiran kawasan pemerintahan baru tersebut diyakini akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain memantau perkembangan fisik proyek, Wamen PU juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan teknis pembangunan, termasuk pembahasan sejumlah usulan penyesuaian desain yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pembangunan KIPP Papua Tengah menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan di provinsi tersebut, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan optimal bagi masyarakat. (red-enagoNews)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 ENAGONEWS.COM