Gubernur : Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Kunci Keberhasilan Pembangunan di Tanah Papua

Nabire – Gubernur Papua Tengah Devinitif Pertama, Meki Fritz Nawipa, secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua Tengah pada Sabtu (27/12/2025) sebagai tonggak awal pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan-Nya sehingga proses awal pembangunan dapat terlaksana. Ia menegaskan bahwa momen ini merupakan bagian dari perjuangan panjang sebagai perintis Provinsi Papua Tengah yang harus dijalani dengan komitmen, persatuan, dan pengabdian bagi kepentingan masyarakat luas.
“Atas kasih Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, meskipun hari libur dan banyak agenda keluarga. Sebagai perintis, kita dipanggil untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak dan masa depan anak cucu Papua Tengah,” ujar Gubernur.

Gubernur Meki Nawipa juga mengungkapkan bahwa pembangunan kawasan perkantoran pemerintahan ini mencakup tiga kantor utama, yakni Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Tengah, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dibangun oleh pemerintah pusat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan membangun delapan menara (tower) perkantoran, yang masing-masing merepresentasikan 8 (delapan) kabupaten di wilayah Papua Tengah dengan ciri khas daerahnya.
“Ke depan, saat masyarakat memasuki kawasan ini, mereka akan langsung mengenali identitas setiap kabupaten. Ini adalah simbol kebersamaan dan persatuan Papua Tengah,” jelasnya.

Menurut Gubernur, pembangunan gedung-gedung pemerintahan ini bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik yang megah, tetapi menjadi simbol hadirnya tata kelola pemerintahan yang kuat, terarah, profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah mendekatkan pelayanan publik agar lebih cepat, adil, dan berpihak kepada rakyat.
“Kita ingin membangun Papua Tengah bukan hanya dengan gedung, tetapi dengan integritas, komitmen, dan semangat melayani rakyat,” tegasnya.
Gubernur Meki Nawipa juga menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan tonggak sejarah penting bagi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru sekaligus penanda bahwa Nabire benar-benar telah bertransformasi menjadi ibu kota provinsi. Ia berharap fondasi yang diletakkan hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

Gubernur turut mengutip Amsal 127 ayat 1, yang menegaskan pentingnya persatuan dan peran Tuhan dalam membangun suatu negeri. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Tengah untuk bersatu, dari pesisir hingga pegunungan, dengan satu tujuan membangun Papua yang maju dan sejahtera.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, pimpinan dan anggota DPR, Forkopimda, para bupati se-Papua Tengah, MRP, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum, DPR RI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan di Tanah Papua,” pungkas Gubernur.

Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua Tegaskan Papua Tengah sebagai Rumah Besar Pengambilan Kebijakan

Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Pembangunan Papua, Velix Vernando Wanggai, menegaskan bahwa Papua Tengah akan menjadi rumah besar bagi seluruh proses pengambilan kebijakan strategis pembangunan di Tanah Papua. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Velix menyampaikan bahwa lahirnya kebijakan pemekaran melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 merupakan pintu masuk penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adil, dan berakar pada kebutuhan masyarakat Papua.
“Papua Tengah bukan sekadar wilayah administratif, tetapi fondasi rumah besar kita ke depan. Di tempat inilah proses pengambilan kebijakan akan dibahas dan diputuskan bersama,” ujar Velix.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua merupakan kebijakan strategis nasional yang digagas oleh pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan memperkuat kelembagaan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga di Tanah Papua.
Velix juga menekankan peran penting Gubernur Papua Tengah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam mengarahkan kebijakan pembangunan, serta pentingnya konsolidasi bersama DPR, DPR Papua Tengah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah, unsur DPR RI daerah pemilihan Papua Tengah, pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, Kapolda, Pangdam, jajaran TNI–Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan kementerian dan lembaga.
Dalam kesempatan itu, Velix mengajak seluruh pihak untuk mensyukuri momentum kebersamaan, terlebih setelah perayaan Natal 25 Desember, sebagai penguat persaudaraan dalam membangun Papua Tengah.
Menurutnya, pembangunan Papua Tengah tidak boleh bersifat parsial atau hanya terfokus pada wilayah pesisir, melainkan harus mencakup seluruh wilayah budaya, mulai dari gunung, lembah, hingga pesisir.
“Papua Tengah memiliki kekayaan budaya yang lengkap—Meepago, pesisir, hingga wilayah pegunungan. Membangun rumah besar ini harus berdiri di atas kearifan lokal dan akar rumput masyarakat,” katanya.
Velix menegaskan bahwa Papua Tengah diharapkan menjadi jantung pergerakan pembangunan Papua, sekaligus pusat koordinasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat dan kesejahteraan rakyat.
Ia menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga semangat persatuan demi masa depan Papua Tengah yang maju, adil, dan bermartabat.

Kepala Badan Pemetaan Bangunan : Pemerintah Provinsi Papua Tengah Siapkan Pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan UNRT

Sedangkan Kepala Badan Pemetaan Bangunan Abdul Halil Kastela mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Pemetaan Bangunan Gedung resmi memulai tahapan paket pekerjaan perencanaan dan pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan UNRT Provinsi Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pemetaan Bangunan Gedung Provinsi Papua Tengah, Abdul Halil Kastela, dalam sambutannya.
Pembangunan gedung-gedung strategis tersebut akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.

Menurut Abdul Halil Kastela, keberadaan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan UNRT bukan sekadar formalitas administratif, melainkan simbol kepemimpinan bersama dalam membangun pusat pemerintahan yang fungsional, representatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pembangunan ini merupakan tonggak penting perjalanan infrastruktur Provinsi Papua Tengah. Ini adalah pusat pemerintahan yang diharapkan mampu mendukung jalannya roda pemerintahan secara efektif dan profesional demi kepentingan masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
Ia berharap seluruh rangkaian pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu, serta memenuhi standar keselamatan dan kualitas bangunan yang tinggi. Selain itu, proyek ini juga diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri serta menerapkan prinsip pembangunan yang bertanggung jawab.
Abdul Halil juga menekankan pentingnya penerapan standar teknologi bangunan terbaru yang ramah lingkungan, serta pelibatan unsur kearifan lokal dalam desain dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas daerah dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap bangunan pemerintahan tersebut.

“Pembangunan ini harus melibatkan sumber daya lokal, baik tenaga kerja maupun material, agar memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat setempat,” tambahnya.
Dengan terlaksananya pembangunan gedung-gedung pemerintahan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah optimistis pusat pemerintahan dapat segera difungsikan secara maksimal dan menjadi motor penggerak pembangunan serta pelayanan publik di wilayah Papua Tengah.

Komisi II DPR RI Tekankan Pemekaran Papua Tengah Harus Berpihak pada Orang Asli Papua

Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah merupakan hasil perjuangan panjang yang dilandasi komitmen untuk menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP). Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan resmi di Papua Tengah.
Komarudin mengungkapkan bahwa proses pemekaran Papua Tengah bukanlah proses yang mudah, melainkan melalui perjalanan panjang, penuh dinamika, serta tantangan politik dan sosial sejak bertahun-tahun lalu.
“Provinsi ini jatuh bangun. Prosesnya panjang, dari wacana awal bersama Papua Barat, sempat gagal, dibatalkan, lalu diperjuangkan kembali hingga akhirnya terwujud. Ini bukan kerja satu orang, tapi jasa banyak pihak yang melanjutkan perjuangan dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan Otonomi Khusus Papua, yang mulai dijalankan secara serius sejak tahun 2021, adalah untuk mengangkat martabat Orang Asli Papua agar mampu berdiri sejajar dengan masyarakat Indonesia lainnya.
“Otonomi khusus itu tujuan dasarnya adalah bagaimana Orang Asli Papua bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan saudara-saudara yang lain. Itu fondasi berpikir kami,” tegas Komarudin.
Terkait penetapan lokasi ibu kota Provinsi Papua Tengah, Komarudin mengakui bahwa keputusan tersebut menuai pro dan kontra. Namun menurutnya, penentuan ibu kota dilakukan dengan pertimbangan pemerataan pembangunan dan aksesibilitas wilayah pedalaman.
Jika ibu kota ditempatkan di Timika, kata Komarudin, sejumlah kabupaten seperti Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya harus bergantung pada transportasi udara. Sebaliknya, jika pusat pemerintahan berada di wilayah pedalaman, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan tanpa harus menggunakan pesawat.
“Timika dengan atau tanpa provinsi tetap akan berkembang karena industri besar sudah ada di sana. Tapi daerah pedalaman akan tertinggal jika tidak dijadikan pusat pembangunan,” jelasnya.
Komarudin juga mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membangun konsep kota kembar, di mana satu wilayah berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan wilayah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Papua Tengah harus diposisikan sebagai pusat kendali pembangunan yang menghubungkan wilayah pesisir, pegunungan, serta kawasan utara dan selatan Papua.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemekaran wilayah Papua merupakan proses yang penuh pengorbanan dan menyangkut masa depan bangsa.
“Ini proses yang makan darah dan nyawa manusia. Ini taruhan bangsa Indonesia. Kalau orang Papua terus merasa negara tidak hadir, maka itu kegagalan kita bersama,” tegasnya.
Komarudin juga menyoroti kebijakan afirmatif dalam Undang-Undang pemekaran, termasuk pengaturan komposisi 80 persen keterwakilan Orang Asli Papua dalam struktur pemerintahan daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya korektif agar OAP mampu bersaing melalui dukungan regulasi.
“Tanpa keberpihakan kebijakan, saudara-saudara kita Orang Asli Papua tidak akan mampu bersaing.
Karena itu negara harus hadir melalui regulasi,” katanya.
Menutup sambutannya, Komarudin mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mengisi pembangunan Papua Tengah sesuai dengan semangat dan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang, serta memastikan gedung dan institusi pemerintahan benar-benar menjadi simbol kehadiran negara bagi rakyat Papua.

Acara bertajuk Groundbreaking KIPP Provinsi Papua Tengah Pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, MRP, & 3 Tower Gedung Perkantoran dengan tema “Membangun Papua Tengah dari Akar Rumput menuju Rumah Bersama yang Sejahtera”, dihadiri Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Komisi II DPR RI, sejumlah Anggota DPD RI, Ketua Percepatkan Pembangunan Papua, Kepala Balai Pemetaan Bangunan, 8 Bupat Provinsi Papua Tengah, Forkopimda Papua Tengah seperti Kapolda, Danrem, Sekda, serta sejumlah Kepala Dinas.
Turut hadir tokoh agama, adat, perempuan, pemuda, dan tokoh masyarakat.

Dalam keselamatan itu ditandatangani Prasasti Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Papua Tengah oleh Gubernur Meki F.Nawipa. Gubernur (ing elsa)