Connect with us
Advertisements

Berita Daerah

Kepala Suku Besar Meepago Dorong Penyelesaian Konflik Kapiraya Melalui Penegasan Tapal Batas Adat

Published

on

“Tapal Batas Adat, Solusi Konflik Kapiraya”


NABIRE, PAPUA TENGAH– enagoNews – Penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah Kapiraya, Kabupaten Mimika, dinilai harus ditempuh melalui mekanisme adat dengan menegaskan tapal batas wilayah antarsuku secara jelas dan sah menurut hukum adat. Hal itu ditegaskan Kepala Suku Besar Meepago Provinsi Papua Tengah, Deki Tenoye, dalam pernyataan resminya, Senin (16/2/2026) kepada enagoNews dan Gala Mandiri.
Menurut Deki, akar persoalan di Kapiraya bukan sekadar persoalan administratif pemerintahan, melainkan menyangkut batas wilayah adat antara Suku Mee dan Suku Kamoro yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Karena itu, penyelesaiannya harus dikembalikan pada mekanisme adat, dengan melibatkan para pemangku hak ulayat yang sah.
“Masalah Kapiraya itu soal batas adat, bukan semata-mata batas administrasi pemerintah. Kalau batas pemerintahan, itu ada peta pemekaran. Tapi kalau batas adat, itu tugas kepala suku untuk duduk bersama dan selesaikan berdasarkan sejarah nenek moyang,” tegasnya.


Bentuk Tim Turun ke Lokasi
Ia menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat bersama para kepala suku Mee se-Papua Tengah dan menyepakati pembentukan tim adat yang akan turun langsung ke Kapiraya. Tim tersebut akan memfasilitasi dialog antara masyarakat adat yang benar-benar bermukim dan memiliki garis keturunan di wilayah tersebut.
Hasil rapat tersebut, lanjutnya, telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Gubernur disebut telah mengarahkan agar Bupati Mimika dan Bupati Deyai memfasilitasi proses tersebut, termasuk dukungan pembiayaan.
“Kami sudah lapor ke gubernur dan sudah diarahkan supaya bupati memfasilitasi. Kami kepala suku tidak punya anggaran. Tapi ini tugas kami untuk menyelesaikan batas adat suku dengan suku,” ujarnya.


Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan batas adat harus dilakukan secara langsung di lokasi, dengan menghadirkan kepala suku dan tokoh masyarakat dari kedua belah pihak. Menurutnya, masyarakat yang hidup turun-temurun di Kapiraya lebih memahami sejarah pertemuan leluhur mereka dan titik-titik batas yang diwariskan.


“Yang tahu batas itu mereka sendiri. Di mana nenek moyang bertemu, di situ batasnya dibicarakan. Jangan orang lain ikut campur,” katanya.
Minta Tidak Ada Provokasi
Deki mengingatkan agar tidak ada provokasi dari pihak luar, termasuk kelompok yang tidak berdomisili di Kapiraya. Ia meminta setiap komunitas menjaga wilayah masing-masing dan menyerahkan proses penyelesaian kepada pemangku adat setempat.
“Jangan campur tangan kalau bukan orang yang tinggal di Kapiraya. Itu yang membuat persoalan makin rumit,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dinamika yang muncul sejak masuknya perusahaan dan kepentingan lain di wilayah tersebut. Menurutnya, sebelum kehadiran investasi, masyarakat adat hidup berdampingan secara harmonis dengan sistem kekerabatan yang kuat.
“Dulu mereka hidup saling tukar hasil kebun dan hasil laut. Hubungan keluarga baik. Tapi setelah perusahaan dan pihak lain masuk, mulai muncul benturan sampai ada korban rumah dan korban jiwa. Itu yang tidak kami inginkan,” katanya.
Karena itu, ia meminta perusahaan menahan diri sementara waktu hingga proses penegasan batas adat selesai dilakukan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menolak investasi, tetapi menuntut kejelasan hak ulayat sebelum aktivitas berjalan.
“Kami tidak larang perusahaan masuk. Tapi harus jelas dulu wilayah hak ulayatnya. Harus ada izin dari pemilik hak yang sah,” tegasnya.


Soroti Pemekaran Wilayah
Selain itu, Deki turut menyoroti kebijakan pemekaran distrik dan kampung yang dinilai perlu mengacu pada peta resmi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ia mengingatkan agar kebijakan pemekaran tidak melampaui batas administratif yang sah karena berpotensi memicu konflik baru.
“Harus cek peta pemekaran resmi. Jangan sampai kepentingan pemekaran justru melewati batas yang sudah ditentukan dan memicu konflik adat,” ujarnya.
Menurutnya, batas administratif pemerintahan dan batas adat merupakan dua hal berbeda yang harus dipahami secara proporsional agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Program Penegasan Batas Adat Sejak 2006
Lebih jauh, Deki mengungkapkan bahwa sejak 2006 ia telah menggagas program penegasan batas adat antarsuku di Papua Tengah. Program tersebut bertujuan menciptakan kepastian wilayah hak ulayat agar masyarakat adat memiliki posisi yang jelas dalam setiap kerja sama investasi.
Ia menilai, selama ini banyak persoalan muncul karena belum adanya kejelasan batas suku secara formal. Hal itu berdampak pada lemahnya posisi tawar masyarakat dalam kontrak kerja sama dengan perusahaan.
“Kalau batas sudah jelas, perusahaan juga tenang masuk. Hak masyarakat ada, hak pemerintah ada, perusahaan juga dapat keuntungan. Semua bisa berjalan baik,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan regulasi daerah, termasuk peraturan daerah khusus (perdasi), yang mengatur pengakuan dan penetapan batas adat di tingkat provinsi.
Kapiraya Jadi Titik Awal
Menurut Deki, penyelesaian konflik Kapiraya akan menjadi titik awal untuk penataan batas adat antarsuku lainnya di Papua Tengah, seperti antara Mee, Kamoro, Moni, Amungme, Damal, Dani, dan suku-suku lain di wilayah tersebut.
“Kapiraya kita selesaikan dulu. Setelah itu kita lanjutkan penegasan batas suku ke suku yang lain. Supaya ke depan tidak ada lagi konflik,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah, perusahaan, maupun masyarakat, dapat menahan diri dan mendukung penyelesaian melalui jalur adat demi menghindari jatuhnya korban lebih lanjut.
“Kita butuh investasi untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi harus ada kejelasan batas dan penghormatan terhadap hak ulayat. Jangan sampai rakyat jadi korban karena kepentingan lain,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Kepala Besar Adat Meepago Papua Tengah menyampaikan terimakasih kepada PT.Freeport Indonesia yang telah membantu membangun sarana dan prasarana masyarakat Papua Tengah.

(red-enagoNews)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita Daerah

DPR Papua Tengah Tetapkan 6 Raperda Inisiatif Masuk Propemperda 2026, Prioritaskan Adat dan Lingkungan

Published

on


Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR Gobai, menyampaikan penjelasan pengusul terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif anggota DPRPT dalam sidang paripurna yang digelar di Aula DPRPT, Rabu (22/4/2026).
Dalam pemaparannya, Gobai menegaskan bahwa pengusulan Raperda tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 33 ayat (1), yang mengatur bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) harus memuat judul rancangan peraturan, materi yang diatur, serta keterkaitannya dengan regulasi lain.
“Berdasarkan ketentuan tersebut serta Peraturan Tata Tertib DPRPT, kami telah menyampaikan penjelasan ringkas terhadap enam Raperda inisiatif anggota untuk dapat dipertimbangkan masuk dalam Propemperda tahun 2026,” ujar Gobai di hadapan peserta sidang.
Ia menjelaskan, keenam Raperda yang diusulkan terdiri dari lima Raperda Provinsi (Raperdasi) dan satu Raperda Khusus (Raperdasus). Seluruhnya dinilai strategis karena menyentuh aspek perlindungan masyarakat adat, pelestarian budaya, hingga pengelolaan lingkungan hidup di Papua Tengah.
Adapun rincian Raperda yang diusulkan meliputi Raperdasus tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yang bertujuan memperkuat perlindungan serta pemberdayaan kelompok masyarakat adat yang masih terisolasi. Selanjutnya, Raperdasi tentang Ketertiban Umum yang diarahkan untuk menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib di wilayah Papua Tengah.
Selain itu, DPRPT juga mengusulkan Raperdasi tentang Hukum dalam Masyarakat, sebagai upaya pengakuan dan penguatan sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Raperdasi tentang Cagar Budaya turut diajukan guna melindungi warisan budaya daerah dari ancaman kerusakan dan kepunahan.
Di sektor lingkungan, Raperdasi tentang Mangrove menjadi perhatian penting, mengingat peran ekosistem mangrove dalam menjaga keseimbangan pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, Raperdasi tentang Noken diusulkan sebagai bentuk pelestarian simbol budaya khas Papua yang telah diakui secara internasional.
Gobai menambahkan, keenam draft tersebut telah ditetapkan sebagai Raperda inisiatif DPRPT dan resmi masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Papua Tengah tahun 20
“Dengan masuknya enam Raperda ini dalam Propemperda 2026, diharapkan proses pembahasan dapat berjalan optimal dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Tengah,” katanya.
Sidang paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan legislasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen DPRPT dalam mendorong lahirnya regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal serta berlandaskan nilai-nilai kearifan masyarakat Papua. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Kapolda Papua Tengah Resmi Buka Lomba Balap Perahu Motor Tempel di Nabire, Dorong Wisata dan Kreativitas Pemuda Pesisir

Published

on


Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, secara resmi membuka Lomba Balap Perahu Motor Tempel Yamaha yang digelar di Pantai Nabire, Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Polda Papua Tengah yang jatuh pada 29 April 2026.
Pembukaan lomba berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu dan Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari. Kapolda terlihat langsung memantau jalannya perlombaan yang diikuti puluhan peserta dari berbagai wilayah pesisir.


Dalam keterangannya kepada media, Kapolda menjelaskan bahwa perlombaan ini menggunakan perahu khusus yang dirancang untuk balap dengan mesin motor tempel berkekuatan 15 PK. Ia menegaskan bahwa perahu yang digunakan berbeda dengan perahu nelayan biasa, karena telah dimodifikasi khusus untuk kebutuhan kompetisi.
“Ini bukan perahu untuk memancing, tetapi benar-benar dirancang untuk balap. Kegiatan ini sangat positif, selain sebagai hiburan masyarakat juga menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata pesisir Nabire yang memiliki keindahan pasir pantai yang luar biasa,” ujar Kapolda.


Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif yang diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan, tidak hanya oleh kepolisian, tetapi juga oleh berbagai pihak lainnya. Menurutnya, event semacam ini dapat menjadi daya tarik baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.


Selain aspek wisata, Kapolda juga menekankan nilai sosial dari kegiatan tersebut, terutama dalam mengarahkan energi generasi muda ke aktivitas yang lebih positif.
“Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan minat dan bakatnya, sehingga dapat menjauhkan mereka dari aktivitas negatif,” tambahnya.


Sementara itu, Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolin Worabay, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan lomba tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat pesisir dan generasi muda.
“Kegiatan ini sangat positif karena mampu menjaring anak-anak muda pesisir untuk menunjukkan kemampuan mereka. Balap motor di laut tentu berbeda dengan di darat, karena harus menghadapi gelombang dan membutuhkan keterampilan serta perancangan perahu yang matang,” ungkap Nancy.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini berpotensi menjadi solusi dalam mengurangi aksi balap liar di jalan raya yang kerap melibatkan remaja.
“Kalau kegiatan seperti ini rutin dilakukan, maka anak-anak muda yang sebelumnya terlibat balap liar bisa dialihkan ke kegiatan yang lebih aman dan terarah. Ini tentu dapat meminimalisir risiko kecelakaan di jalan,” jelasnya.
Nancy berharap pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dapat memberikan dukungan penuh agar kegiatan serupa terus berlanjut dan berkembang. Ia juga mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai suku dan komunitas di Nabire agar tercipta kompetisi yang sehat dan inklusif.
Dengan diikuti sekitar 24 peserta pada pelaksanaan perdana ini, diharapkan jumlah peserta akan terus meningkat di masa mendatang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga balap perahu motor tempel.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga simbol sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ruang positif bagi generasi muda serta mempromosikan potensi daerah Papua Tengah ke tingkat yang lebih luas. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Tamu Kehormatan PP Paguyuban Pasundan Tiba di Nabire, Siap Lantik 5 PC & 18 PAC se-Tanah Papua

Published

on


Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Rombongan tamu kehormatan dari Pengurus Pusat (PP) Paguyuban Pasundan telah tiba di Nabire, Papua Tengah, Kamis (23/4/2026), dalam rangka agenda pelantikan kepengurusan organisasi di wilayah Tanah Papua.
Kehadiran delegasi PP Paguyuban Pasundan ini menjadi bagian penting dari rangkaian konsolidasi organisasi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 25 April 2026, di Nabire. Dalam agenda tersebut, perwakilan pusat akan melantik Pengurus Wilayah, lima Pengurus Cabang tingkat provinsi, 18 Pengurus Anak Cabang kabupaten/kota, serta satu pengurus ranting.


Adapun rombongan yang hadir mewakili Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan terdiri dari Mayjen TNI (Purn.) Deny K. Irawan selaku Sekretaris Dewan Pangaping, Dr. Kunkunrat, M.Si. yang menjabat Ketua Bidang Organisasi sekaligus Dekan FISIP Universitas Pasundan, serta Subaryo, S.Pd., M.Pd. sebagai Sekretaris Bidang Organisasi yang juga Kepala SMK Pasundan 3 Cimahi.
Setibanya di Nabire, rombongan disambut langsung oleh Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Nabire, Tabroni M. Cahya, bersama jajaran pengurus setempat. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas organisasi berbasis kultural tersebut.
Ketua Cabang Paguyuban Pasundan Nabire, Tabroni M. Cahya, menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi dan peran Paguyuban Pasundan di Tanah Papua. Menurutnya, kehadiran pengurus pusat memberikan dorongan moral sekaligus legitimasi organisasi dalam menjalankan program-program ke depan.


“Ini bukan sekadar pelantikan, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi serta memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah, agar lebih solid dan mampu berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah pengurus cabang dan anak cabang dari berbagai daerah di Tanah Papua dilaporkan mulai berdatangan ke Nabire sejak beberapa hari terakhir. Namun, hingga Kamis sore, sebagian lainnya masih dalam perjalanan dan dijadwalkan tiba sebelum pelaksanaan pelantikan.


Pelantikan pengurus secara serentak ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarwilayah serta meningkatkan peran Paguyuban Pasundan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di wilayah Papua Tengah dan sekitarnya. Selain itu, organisasi ini juga diharapkan terus menjadi wadah pemersatu warga Sunda di perantauan, sekaligus menjembatani nilai-nilai budaya dengan dinamika sosial masyarakat setempat.


Dengan agenda pelantikan yang melibatkan puluhan pengurus dari berbagai tingkatan, Nabire diproyeksikan menjadi pusat konsolidasi organisasi Paguyuban Pasundan di kawasan timur Indonesia dalam waktu dekat. (red-enagoNews)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 ENAGONEWS.COM