“Pendekatan Humanis Kapolres Nabire Redam Aksi Massa, Demontrasi Berlangsung Damai dan Terkendali”

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Massa aksi yang mengatasnamakan Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia berkumpul di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (27/4/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Kabupaten Puncak.
Massa yang datang dari berbagai titik di wilayah Nabire tersebut menyatukan barisan dan secara bergantian menyampaikan tuntutan melalui orasi terbuka. Dalam aksinya, mereka mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera menarik pasukan TNI non-organik dari wilayah Papua.

Selain itu, massa juga meminta aparat penegak hukum untuk menangkap, memecat, dan mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan 10 warga sipil di Kampung Kemburu, Kabupaten Puncak, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aksi tersebut juga membawa pesan solidaritas yang lebih luas dengan menyerukan perhatian dunia internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terhadap situasi kemanusiaan di Papua.
Selama aksi berlangsung, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan pengawalan ketat di sekitar Kantor DPR Papua Tengah guna menjaga keamanan dan ketertiban. Sejumlah pejabat turut hadir di lokasi, di antaranya Dandim 1705 Nabire, Kapolres Nabire, unsur DPR Papua Tengah, DPRK, MRP Papua Tengah, serta Danlanal Nabire.
Hingga kegiatan berakhir, situasi di sekitar lokasi aksi terpantau aman dan kondusif. Penyampaian aspirasi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat keamanan.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, menyampaikan bahwa rangkaian aksi yang dimulai sejak pukul 07.00 WIT hingga 15.40 WIT berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara terukur melalui koordinasi lintas instansi bersama unsur Forkopimda.
“Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Meskipun ada beberapa titik yang kami izinkan untuk long march dengan pertimbangan situasi di lapangan, namun seluruh kegiatan tetap berada dalam koridor keamanan,” ujarnya.
Keberhasilan pengamanan aksi ini tidak terlepas dari pendekatan humanis yang dilakukan Kapolres dalam berkomunikasi dengan seluruh pihak, termasuk para peserta aksi. Dalam interaksi di lapangan, terbangun suasana kekeluargaan di mana Kapolres menggunakan sapaan “kakak”, sementara para pendemo merespons dengan menyebut “adik”.
Pendekatan persuasif dan komunikasi yang humanis tersebut dinilai efektif dalam meredam potensi konflik serta menjaga situasi tetap kondusif. Cara ini bahkan dianggap sebagai langkah yang patut diapresiasi dan dapat menjadi contoh ke depan dalam penanganan aksi unjuk rasa, sehingga penyampaian aspirasi dapat berlangsung damai tanpa anarkisme.
Kapolres juga memastikan seluruh peserta aksi dapat kembali ke titik kumpul dengan aman. Sebanyak 15 truk disiapkan oleh petugas, dengan tujuh di antaranya digunakan untuk mengantar peserta kembali ke Asrama Puncak di wilayah Pasar Karang, Jepara.
Ia turut mengimbau para peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban saat kembali, agar tidak menimbulkan persoalan baru di jalan.

Meski sempat terjadi insiden kecil berupa pecahnya kaca akibat lemparan, situasi secara umum tetap terkendali. Koordinasi antara aparat keamanan dan pihak DPR Papua Tengah pun berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
Keberhasilan pengamanan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, pemerintah daerah, serta para tokoh masyarakat dan kepala suku. Sebanyak 827 personel gabungan diterjunkan untuk memastikan keamanan tetap terjaga.
Secara keseluruhan, aksi penyampaian aspirasi di Nabire berlangsung damai dan menjadi cerminan penyampaian pendapat di muka umum yang tetap menjunjung tinggi ketertiban serta keamanan bersama. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Bupati Mesak Magai menyampaikan komitmennya dalam memperkuat implementasi otonomi daerah usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin (27/4/2026).
Dalam keterangannya kepada media, Mesak Magai menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari kerangka desentralisasi yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, regulasi tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara mandiri.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang cukup besar dalam mengelola potensi, khususnya sumber daya alam yang ada di daerah. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus mulai dikurangi dengan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal.
“Pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Jangan terlalu bergantung pada pusat. PAD menjadi instrumen penting untuk mendorong kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mesak Magai menjelaskan bahwa penguatan otonomi daerah harus berdampak langsung pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa keempat sektor tersebut menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Menjawab pertanyaan terkait sejauh mana implementasi otonomi daerah menjangkau wilayah terpencil, ia mengakui bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah hingga ke tingkat kampung. Salah satu instrumen penting yang mendukung hal tersebut adalah alokasi dana desa dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pengelolaan dana kampung memberikan ruang bagi masyarakat di tingkat akar rumput untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah, melalui perangkat teknis, berperan dalam melakukan pengawasan agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Perencanaan pembangunan di kampung disusun sendiri oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan riil mereka. Ini menjadi bagian penting dari makna otonomi, yaitu kebebasan daerah untuk membangun dirinya sendiri,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa dana kampung telah dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas, seperti penguatan layanan kesehatan melalui posyandu, penanganan gizi buruk, serta pencegahan stunting. Program-program tersebut dinilai sebagai bentuk konkret dari pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lokal.
Mesak Magai menambahkan bahwa kepala kampung bersama masyarakat kini memiliki kapasitas yang semakin baik dalam merancang pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan program strategis sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

“Dengan kewenangan yang diberikan, pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu merancang pembangunan yang tepat sasaran, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan secara merata,” tutupnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang mandiri, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, khususnya di wilayah Kabupaten Nabire dan daerah-daerah terpencil lainnya. (red-enagoNews)

“Upacara Hari OTDA ke-30, Pemkab Nabire Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah”

Nabire, Papua Tengah — enagoNews – Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperingati Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 tahun 2026 melalui upacara resmi yang digelar di halaman Kantor Bupati Nabire, Senin (27/4/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., selaku Inspektur Upacara (Irup). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRK Nabire Nancy Karolin Worabay, unsur Forkopimda, jajaran TNI-Polri, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta para pelajar.

Dalam amanatnya, Bupati Mesak Magai membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa atas kontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Disampaikan bahwa semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal di tengah keberagaman Indonesia yang luas, baik dari sisi wilayah, budaya, maupun sumber daya.
Peringatan Hari OTDA tahun 2026 mengusung tema yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, termasuk mendukung Asta Cita sebagai arah kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas.
Lebih lanjut, dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta implementasi yang sinkron di semua tingkatan pemerintahan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan, sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah hal strategis turut menjadi perhatian, di antaranya penguatan program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, serta penurunan kemiskinan. Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) melalui digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah juga menjadi fokus utama dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah, mengingat masih tingginya ketergantungan sebagian besar daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kolaborasi antar daerah dinilai perlu ditingkatkan guna mengatasi berbagai persoalan lintas wilayah, seperti pengelolaan sampah dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan layanan dasar masyarakat, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong pemerataan pembangunan serta memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah.
Menutup amanatnya, pemerintah menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, penguatan kapasitas keuangan daerah berbasis kinerja, serta reformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Peringatan Hari OTDA ke-30 ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. (red-enagoNews)