“Kepala Bapperida : SEMERU Selaras dengan Program Nasional, Mendorong Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah, Model Inovasi Daerah Nasional“

NABIRE, PAPUA TENGAH-enagoNews – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd., M.Si., M.Pd., M.Sc., meluncurkan proyek perubahan bertajuk SEMERU (Sea Market untuk Ekonomi Rakyat Unggul) sebagai strategi inovatif dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Nabire.

Menurut Mukayat, potensi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Nabire sangat besar, namun belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat akibat terbatasnya akses pasar, rendahnya nilai tambah hasil tangkapan, serta ketergantungan nelayan terhadap tengkulak.
“Permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya sumber daya, tetapi pada akses pasar yang masih terbatas dan rendahnya nilai tambah yang diterima nelayan. Karena itu, SEMERU hadir sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan berbasis pasar,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Kepala Bapperida Dr.Mukayat saat menjadi Nara Sumber dalam acara Sensus Ekonomi yang diselenggarakan BPS Nabire

SEMERU Selaras dengan Program Nasional
Program SEMERU dirancang sebagai model intervensi pengentasan kemiskinan berbasis pasar yang berfokus pada masyarakat pesisir, khususnya di Distrik Kepulauan Moora dan Distrik Yaur.
Inisiatif ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama pada agenda pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, SEMERU diharapkan mampu membangun sistem ekonomi pesisir yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.
Tujuan Jangka Pendek : Membuka Akses Pasar Nelayan
Pada tahap awal atau dalam rentang waktu 1–2 bulan, Bapperida menargetkan terlaksananya Sea Market perdana sebagai proof of concept atau pembuktian konsep dalam membuka akses pasar langsung bagi masyarakat pesisir.

Beberapa target yang ingin dicapai meliputi:
1.Terselenggaranya Sea Market pertama sebagai wadah transaksi langsung antara nelayan dan pembeli.
2.Terbentuknya kemitraan awal antara nelayan dan offtaker.
3.Tersusunnya desain model serta kerangka kebijakan SEMERU.
4.Penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung implementasi program.
Jangka Menengah : Penguatan Sistem dan Ekspansi Wilayah
Dalam periode 6–12 bulan, SEMERU akan diperluas ke sejumlah distrik pesisir lainnya, yakni Distrik Teluk Umar, Distrik Wapoga, dan Distrik Napan.
Fokus pengembangannya meliputi:
1.Perluasan cakupan implementasi program.
2.Integrasi program lintas perangkat daerah.
3.Penguatan rantai nilai dan distribusi komoditas perikanan.
4.Pengembangan platform digital SEMERU sebagai sarana informasi harga, akses pasar, serta monitoring dan evaluasi berbasis data.
Jangka Panjang : Mewujudkan Ekonomi Pesisir Berkelanjutan
Dalam kurun waktu 1–2 tahun ke depan, SEMERU diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi pesisir yang mandiri dan berkelanjutan.
Target yang ingin diwujudkan antara lain:
1.Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas perikanan.
2.Memperluas akses ekonomi masyarakat pesisir secara inklusif.
3.Menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Nabire.
4.Membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan pasar.
Manfaat Langsung bagi Masyarakat Pesisir
Melalui SEMERU, nelayan dan masyarakat pesisir akan memperoleh akses pasar yang lebih luas tanpa ketergantungan pada perantara.
Dengan sistem pemasaran yang lebih terbuka dan kompetitif, masyarakat diharapkan dapat memperoleh harga jual yang lebih baik sehingga pendapatan meningkat secara bertahap.
Selain itu, program ini juga akan memperkuat posisi tawar nelayan dalam rantai distribusi serta mendorong transformasi ekonomi dari pola subsisten menuju ekonomi produktif berbasis pasar.
Mendorong Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Bagi Pemerintah Kabupaten Nabire, implementasi SEMERU menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ekonomi produktif.
Program ini juga akan mengintegrasikan berbagai program lintas sektor sehingga mengurangi tumpang tindih kebijakan serta meningkatkan efisiensi pembangunan daerah.
Dalam hal ini, Bapperida berperan sebagai integrator kebijakan dan pengendali program pembangunan yang memastikan seluruh intervensi berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.
Membuka Peluang Bagi UMKM dan Dunia Usaha
SEMERU juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha, UMKM, dan lembaga keuangan melalui terbukanya akses langsung terhadap pasokan hasil perikanan berkualitas.
Kondisi ini akan mendukung keberlanjutan produksi, memperluas peluang usaha pengolahan hasil laut, serta membangun kemitraan usaha yang lebih stabil dan saling menguntungkan.
Selain itu, akses pembiayaan bagi masyarakat pesisir juga diharapkan meningkat melalui sistem ekonomi yang lebih terstruktur dan terpantau.
Kondisi yang Diharapkan
Melalui implementasi SEMERU, Pemerintah Kabupaten Nabire menargetkan terciptanya:

1. 1.Akses Pasar yang Lebih Terbuka
   Nelayan dapat menjual hasil tangkapannya langsung kepada pembeli tanpa ketergantungan pada tengkulak.
2. 2.Peningkatan Pendapatan Masyarakat
   Harga komoditas menjadi lebih kompetitif dan adil sehingga pendapatan masyarakat meningkat.
3. 3.Sistem Distribusi yang Efektif
   Rantai distribusi menjadi lebih pendek, efisien, dan terorganisir.
4. 4.Integrasi Program Lintas Sektor
   Program pembangunan berjalan terpadu dan saling mendukung.
5. 5.Ekosistem Ekonomi Pesisir yang Berkelanjutan
   Terbangunnya kemitraan kuat antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan.
6. 6.Pemanfaatan Teknologi Digital
   Tersedianya platform digital untuk informasi harga, transaksi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
   Penguatan Kompetensi dan Tata Kelola
   Sebagai bagian dari keberlanjutan program, Bapperida juga menyiapkan strategi pengembangan kompetensi bagi aparatur dan pemangku kepentingan melalui pelatihan, workshop, coaching, mentoring, pendampingan lapangan, hingga benchmarking.
   Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis, tata kelola kolaboratif, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan pengambilan kebijakan berbasis data dalam mendukung transformasi ekonomi masyarakat pesisir.
   Menjadi Model Inovasi Daerah Nasional
   Dr. Mukayat optimistis SEMERU dapat menjadi model inovasi daerah yang mampu direplikasi di berbagai wilayah pesisir lainnya di Indonesia.
   “SEMERU bukan sekadar program jangka pendek, tetapi fondasi pembangunan ekonomi pesisir yang berkelanjutan. Kami berkomitmen penuh menjadikannya sebagai instrumen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Nabire,” pungkasnya.(red-enagoNews)

“Kepala Bapperida Nabire : Transformasi Perencanaan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi Dimulai Tahun 2025″

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire, H. Dr. Mukayat, M.Si., M.Sc., M.Pd., menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Bapperida mulai berlaku sejak awal tahun 2025.
Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya sebatas pergantian nama, tetapi juga diikuti dengan penambahan tugas dan fungsi kelembagaan. Jika sebelumnya Bappeda hanya berfokus pada urusan perencanaan pembangunan daerah, kini Bapperida memiliki mandat baru dalam bidang riset dan inovasi daerah.
“Sekarang tugas kami tidak hanya sebagai perencana pembangunan, tetapi juga melaksanakan riset dan mendorong inovasi daerah. Karena itu namanya berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida,” jelas Mukayat saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026).
Selain itu, bidang yang sebelumnya dikenal sebagai Litbang kini berubah menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA).
Riset Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan
Mukayat menjelaskan bahwa riset merupakan kegiatan kajian yang bertujuan memberikan rekomendasi terhadap berbagai program, kegiatan, maupun kebijakan pemerintah daerah.
Melalui riset, pemerintah dapat mengidentifikasi program yang belum tepat sasaran, belum sesuai peruntukan, maupun yang memerlukan perbaikan agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif dan efisien.
“Riset adalah kajian. Kita bisa melakukan kajian terhadap program, kegiatan maupun objek pembangunan yang perlu diperbaiki sehingga kebijakan pemerintah daerah semakin tepat,” ujarnya.
Inovasi untuk Mempermudah Pelayanan Publik
Sementara itu, inovasi diartikan sebagai upaya menciptakan kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih efektif dan efisien.
Menurut Mukayat, sebuah inovasi yang baik memiliki lima karakteristik utama, yaitu:
1.Novelty (Kebaruan), memiliki unsur baru atau pembaruan.
2.Replicable (Dapat Direplikasi), dapat ditiru oleh daerah lain.
3.Sustainable (Berkelanjutan), mampu berjalan dalam jangka panjang.
4.Beneficial (Bermanfaat), memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5.Efisien Biaya, menggunakan sumber daya dan biaya yang relatif rendah.
“Inti dari inovasi adalah perubahan yang membuat pelayanan menjadi lebih baik dari hari ke hari,” katanya.
Prestasi Inovasi Kabupaten Nabire
Kabupaten Nabire pernah mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang inovasi daerah. Pada sejumlah ajang Innovative Government Award (IGA), Nabire berhasil meraih penghargaan pada tahun 2016, 2020, dan 2021.
Bahkan, Nabire pernah menempati peringkat ke-16 nasional dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dalam penilaian inovasi daerah.
“Prestasi itu menunjukkan bahwa Nabire memiliki potensi besar dalam berinovasi. Yang perlu dibangun sekarang adalah mindset bahwa setiap perangkat daerah harus terus berinovasi,” ungkapnya.

Dukungan Bapperida terhadap Suksesnya Sensus Ekonomi
Mukayat juga menjelaskan keterlibatannya dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Adaman Nabire.
Dalam kegiatan tersebut, dirinya mewakili Bupati Nabire untuk membuka sekaligus mendukung pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang bertujuan memperoleh data valid mengenai masyarakat, pelaku usaha perseorangan, maupun badan usaha.
Menurutnya, data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.
“Data yang valid akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas pada masa mendatang,” jelasnya.

Contoh Inovasi di Berbagai Organisasi Perangkat Daerah
Dr.Mukayat menyebutkan bahwa inovasi dapat dilakukan oleh seluruh perangkat daerah, baik berbasis digital maupun non-digital.
Beberapa contoh inovasi yang telah diterapkan antara lain:

1. Inovasi Pelayanan Kependudukan
   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi distrik-distrik untuk melakukan perekaman data kependudukan sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke kota.
2. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
   Rumah sakit telah memanfaatkan sistem informasi digital yang memudahkan pengelolaan data pasien, informasi ketersediaan kamar, hingga pemantauan stok obat.
3. Digitalisasi Pelayanan Pajak Daerah
   Masyarakat kini dapat membayar pajak dan retribusi daerah secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
4. Perizinan Berbasis OSS
   Melalui sistem Online Single Submission (OSS), masyarakat dapat mengurus perizinan usaha secara daring dari rumah.
5. Jembatan Gantung sebagai Inovasi Infrastruktur
   Pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan wilayah terisolasi mampu memangkas waktu tempuh masyarakat dari satu hari perjalanan menjadi sekitar 30 menit.
6. Guru Kontrak di Wilayah 3T
   Penempatan guru kontrak pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi solusi pemerataan layanan pendidikan yang selama ini terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
7. Pengembangan Homestay Wisata Pesisir
   Pengembangan homestay di kawasan pesisir, termasuk wilayah Yaur, menjadi inovasi sektor pariwisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

1. 
   Program Inovasi “SEMERU” untuk Ekonomi Masyarakat Pesisir
   Salah satu inovasi yang saat ini sedang dikembangkan Mukayat melalui proyek perubahan dalam Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II adalah program SEMERU (Sea Market untuk Ekonomi Rakyat Unggul).
   Program ini bertujuan mempertemukan masyarakat pesisir dengan masyarakat perkotaan melalui penyelenggaraan pasar langsung di wilayah pesisir, khususnya Distrik Yaur.
   Melalui program tersebut, nelayan dan masyarakat pesisir dapat menjual hasil tangkapan serta produk mereka secara langsung tanpa harus menanggung biaya transportasi yang tinggi menuju kota.
   “Selama ini masyarakat pesisir memiliki hasil laut yang melimpah, tetapi kesulitan menjualnya karena biaya BBM dan transportasi yang mahal. Akibatnya keuntungan yang diperoleh sangat kecil bahkan terkadang merugi,” jelasnya.
   Kolaborasi Pelaku Usaha dan Perbankan
   Program SEMERU akan melibatkan berbagai pihak, di antaranya:
   Pengusaha sembako.
   Pengepul dan pengusaha ikan.
   Pelaku usaha rumah makan.
   Sektor perbankan.
   Perbankan tidak hanya hadir untuk memperkenalkan layanan keuangan, tetapi juga mendorong budaya menabung bagi masyarakat pesisir melalui pembukaan rekening tabungan.
   Menurut Mukayat, masih banyak masyarakat pesisir yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan sehingga program ini sekaligus menjadi sarana peningkatan literasi keuangan.
   Penguatan Digitalisasi melalui Aplikasi SEMERU
   Sebagai pengembangan lebih lanjut, program SEMERU juga akan didukung oleh aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat pesisir dan masyarakat kota saling berkomunikasi terkait harga, ketersediaan produk, serta kebutuhan pasar secara cepat dan mudah.
   Digitalisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas ekonomi antara wilayah pesisir dan perkotaan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
   Mukayat menegaskan bahwa program SEMERU tidak bersifat kegiatan sesaat, melainkan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tahun 2028 sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Nabire. (red-enagoNews)

JAKARTA- enagoNews – Panitia Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 terus memantapkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan agenda organisasi tersebut di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri. Kegiatan yang menjadi bagian penting menuju Muktamar NU itu diperkirakan akan dihadiri lebih dari 500 orang yang terdiri atas peserta dan peninjau dari berbagai daerah di Indonesia.

Dilansir dari NU Online,
Ketua Organizing Committee (OC) Munas-Konbes NU 2026, Saifullah Yusuf, menyebut jumlah peserta resmi diperkirakan melampaui 300 orang. Jika ditambah para peninjau, total kehadiran diproyeksikan mencapai lebih dari 500 orang. Untuk mendukung kelancaran acara, panitia mempersiapkan berbagai kebutuhan mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga sistem pengamanan.
Menurutnya, kesiapan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso telah membantu proses koordinasi dengan PBNU sehingga berbagai kebutuhan teknis dapat dipersiapkan secara lebih efektif. Selain itu, faktor keamanan menjadi perhatian utama mengingat peserta yang hadir merupakan ulama dan pengurus wilayah NU dari berbagai daerah serta adanya jarak antara lokasi penginapan dan tempat berlangsungnya sidang permusyawaratan.
Munas dan Konbes NU 2026 dijadwalkan menjadi tahapan strategis menjelang pelaksanaan Muktamar NU yang akan digelar pada Agustus mendatang. Karena itu, PBNU mengajak seluruh pengurus cabang dan wilayah untuk mempersiapkan diri agar forum tertinggi dalam jam’iyah tersebut mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas dan relevan bagi penguatan peran NU pada abad keduanya.
Di sisi lain, sektor pengamanan juga terus dimatangkan. Koordinator Keamanan Munas-Konbes NU, Addin Jauharuddin, menyampaikan bahwa sejumlah rapat internal telah dilakukan guna memastikan kesiapan personel. Unsur pengamanan yang akan terlibat berasal dari berbagai badan dan organisasi di lingkungan NU, termasuk Banser, Pagar Nusa, Satgas IPNU-IPPNU, serta Garda Fatayat. Seluruh personel akan bekerja dalam satu komando untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.(red-enagoNews/***)