Connect with us
Advertisements

Berita Deiyai

Pelantikan Kepala Suku Besar Wate Diserahkan Sepenuhnya kepada Adat

Published

on

Nabire, Papua Tengah – enagoNews –
Pelantikan Kepala Suku Besar Wate di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, sepenuhnya menjadi kewenangan adat Wate.
Pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, hanya berperan dalam aspek administratif dan koordinatif.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Para Kepala Suku yang digelar di Caffee Hotel Getz Nabire, Kamis (6/11/2025). Musyawarah dihadiri sejumlah tokoh adat serta Staf Ahli Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Beny Karet, dan  anggota DPRK Nabire Ellon Raiki berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan mufakat.

Dalam musyawarah tersebut, Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, menegaskan pentingnya menjaga legitimasi adat dalam proses pelantikan.

“Para kepala suku  memang diangkat oleh Kepala Suku Besar Wate , sehingga bila mereka yang melantik, nilai keabsahannya secara adat menjadi kurang kuat. Pelantikan harus dilakukan oleh para tua-tua adat,” ujar Otis Monei.

Sebagaimana diketahui, di lingkungan Suku Wate terdapat 10 kepala Suku yang memiliki hak melantik Kepala Suku Besar. Namun, seluruh peserta musyawarah sepakat bahwa proses pelantikan harus mengikuti tatanan adat yang berlaku, guna mencegah tumpang tindih kewenangan serta menjaga keutuhan adat di tengah dinamika sosial dan pemerintahan, termasuk isu pemekaran wilayah.

Untuk memperkuat kelembagaan adat, para kepala suku juga mengusulkan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang bersifat mengikat seluruh wilayah tempat Suku Wate berada, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Di manapun Suku Wate berada, Kepala Suku Besar tetap satu,” tegas salah satu peserta musyawarah.

Panitia Siapkan Waktu Pelantikan
Selain membahas tata cara pelantikan,  musyawarah juga menyoroti penetapan waktu pelantikan Kepala Suku yang baru terpilih  Berdasarkan hasil pembahasan, waktu pelantikan akan diputuskan dalam rapat suku adat yang dijadwalkan berlangsung di kediaman Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, sebagai Kepala Suku Terpilih .pada Sabtu, 8 November 2025.

Pelantikan dinilai penting untuk segera dilakukan, mengingat peran strategis Kepala Suku Besar Wate dalam menjaga stabilitas serta menyelesaikan berbagai persoalan adat yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Musyawarah juga menyepakati agar setiap pelantikan adat ke depan dilengkapi pemberitahuan tertulis kepada pemerintah daerah, guna memperkuat koordinasi dan komunikasi antara lembaga adat dan pemerintah.

Oleh sebab itu, masyarakat adat berharap pelantikan Kepala Suku Besar Wate dapat segera digelar untuk memulihkan stabilitas adat dan memperkuat posisi hukum dalam menyelesaikan sengketa.

Rencananya, pelantikan Kepala Suku Besar Wate akan dilaksanakan pada 20 November 2025, namun kepastian jadwal masih menunggu hasil rapat adat yang akan digelar pada Sabtu, 8 November 2025 di kediaman Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei.

Pelantikan Kepala Suku Besar Wate Direncanakan 20 November, Digelar dengan Prosesi Adat

Prosesi Pelantikan Kepala Suku Besar Wate Digelar pada 20 November 2025

Sementara itu prosesi pelantikan Kepala Suku Besar Wate akan dilakukan melalui upacara adat penuh makna yang melibatkan para tua-tua adat dari 10 kampung di wilayah hukum adat Suku Wate.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Panitia Pelaksana Musyawarah Adat Daud Monei usai rapat koordinasi di Nabire, Kamis (6/11/2025).
Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa pelantikan Kepala Suku Besar Wate  akan dilaksanakan sepenuhnya secara adat, sesuai dengan tatanan dan ritual Suku Wate yang diwariskan secara turun-temurun.

“Tanggal 20 November nanti kita akan melaksanakan pelantikan secara adat. Prosesi adat ini akan dipimpin langsung oleh para tua-tua adat dari 10 kampung hukum adat Suku Wate,” ujar salah satu panitia.

“Tapi pelantikan secara adat akan dilakukan lebih dulu,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, panitia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas dukungan penuh terhadap pelestarian adat dan tradisi lokal.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan ini,” ujar panitia.

Pelantikan Kepala Suku Besar Wate rencananya akan dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten, MRP Papua Tengah, DPRD, TNI–Polri, serta para kepala suku terdekat dari wilayah pesisir dan pegunungan.

Untuk lokasi pelantikan, panitia menyebutkan bahwa tempat upacara adat masih akan ditentukan melalui rapat teknis yang dijadwalkan pada Sabtu, 8 November 2025, dengan mempertimbangkan jarak, kesiapan lokasi, dan jumlah undangan yang hadir.

“Tempat pelantikan akan kami tetapkan pada Sabtu nanti setelah perhitungan teknis. Hasilnya akan segera kami umumkan,” pungkas Daud Monei.(ing elsa)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita Daerah

Gubernur Papua Tengah Serukan Doa Bersama Satu Jam untuk Kedamaian dan Keamanan Daerah

Published

on

Nabire, Papua Tengah-enagoNews – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua Tengah untuk melaksanakan doa bersama demi terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Papua Tengah.

Seruan tersebut disampaikan melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Marthen Ukago, saat memberikan sambutan dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-62 Gereja KINGMI Jemaat Maranatha Nabire yang berlangsung di Nabire, Sabtu (6/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Marthen Ukago menyampaikan pesan khusus dari Gubernur Papua Tengah yang mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, hingga seluruh warga Papua Tengah untuk bersatu dalam doa selama satu jam pada Minggu, 7 Juni 2026, mulai pukul 17.00 hingga 18.00 WIT.

Menurutnya, ajakan tersebut lahir dari kepedulian dan perhatian Gubernur terhadap kondisi Papua Tengah yang saat ini menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sosial. Pemerintah daerah telah berupaya mengambil berbagai langkah strategis melalui jalur pemerintahan, koordinasi lintas sektor, serta pendekatan keamanan dan pembangunan. Namun demikian, Gubernur menilai bahwa upaya-upaya tersebut perlu disertai dengan kekuatan spiritual melalui doa bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam penyampaiannya, Marthen Ukago mengungkapkan bahwa Gubernur secara langsung menyampaikan ajakan tersebut melalui media sosial sebagai bentuk komunikasi terbuka kepada masyarakat. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan kepedulian seorang pemimpin daerah yang tidak hanya mengandalkan kekuatan pemerintahan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk memohon campur tangan Tuhan demi kedamaian dan kesejahteraan daerah.

“Bapak Gubernur mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk melaksanakan doa bersama selama satu jam pada hari Minggu, 7 Juni 2026, pukul 17.00 hingga 18.00 WIT. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya sesuai kewenangan yang dimiliki, namun beliau meyakini bahwa kekuatan doa dari seluruh umat beriman juga sangat dibutuhkan agar Papua Tengah senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan dan dijauhkan dari berbagai persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian daerah,” ujar Marthen Ukago di hadapan jemaat.

Lebih lanjut, ia mengajak para pimpinan gereja, pengurus klasis, para pendeta, serta seluruh jemaat untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat luas agar pelaksanaan doa bersama dapat berlangsung serentak di berbagai wilayah Papua Tengah.

Momentum doa bersama ini diharapkan menjadi wadah persatuan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun golongan. Melalui kebersamaan dalam doa, diharapkan Papua Tengah senantiasa diberikan kedamaian, keamanan, persaudaraan yang kuat, serta terhindar dari berbagai konflik dan permasalahan yang dapat menghambat pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dan mengambil bagian dalam gerakan doa bersama tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Papua Tengah yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

Doa Bersama untuk Kedamaian Papua Tengah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Minggu, 7 Juni 2026

Waktu: 17.00 – 18.00 WIT

Agenda: Doa Bersama untuk Keamanan, Kedamaian, dan Kesejahteraan Papua Tengah

Ajakan ini menjadi wujud harapan Pemerintah Provinsi Papua Tengah agar seluruh masyarakat bersatu dalam semangat persaudaraan dan mengandalkan penyertaan Tuhan dalam menjaga kedamaian serta stabilitas daerah demi masa depan Papua Tengah yang lebih baik. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Polda Papua Tengah Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan, Kapolda: Jangan Ragu Melapor

Published

on


NABIRE, PAPUA TENGAH– enagoNews – Polda Papua Tengah mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan, khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masih menjadi perhatian aparat kepolisian.
Masyarakat diminta untuk menggunakan sistem pengamanan tambahan pada kendaraan, tidak meninggalkan kendaraan tanpa pengawasan di lokasi y.ang dianggap rawan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana maupun aktivitas yang mencurigakan.

Himbauan itu disampaikan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol.Jermias Rontini dalam jumpa pers, Senin (1/6/2026) di Mapolda Papua Tengah.
“Kami tidak akan memberikan ruang terhadap segala bentuk kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Keamanan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama dan Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tegas pihak kepolisian.


Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Runtini, mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap tindak pidana yang dialami, terutama yang berkaitan dengan kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), maupun pencurian kendaraan bermotor.
“Laporkan kepada kami apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana. Kami akan mengambil langkah-langkah penyelidikan dan tindakan kepolisian lainnya untuk menemukan kembali barang yang hilang maupun mengungkap pelakunya,” ujar Kapolda.


Menurutnya, keberhasilan kepolisian dalam mengembalikan enam unit kendaraan bermotor kepada pemiliknya merupakan salah satu bukti nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan.
Momentum tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026. Mengusung tema nasional “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai sarana memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam membangun Provinsi Papua Tengah.
“Mari kita jadikan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai momentum pemersatu seluruh masyarakat Papua Tengah untuk bersama-sama membangun daerah ini menjadi lebih maju, aman, dan sejahtera,” katanya.


Kapolda menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Diperlukan kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta melaporkan setiap kejadian kriminal yang terjadi di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, meningkatnya perlawanan masyarakat terhadap aksi begal menunjukkan tingginya tingkat keresahan warga terhadap kriminalitas. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk mengutamakan keselamatan diri dan menyerahkan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.
“Mari kita berkolaborasi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire. Polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tutup Kapolda.
Pada kesempatan tersebut, Polda Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang edukatif, objektif, dan menyejukkan kepada masyarakat. Kehadiran media dinilai memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penyebaran informasi yang akurat dan berimbang.


Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Papua Tengah menegaskan bahwa pengembalian kendaraan hasil pengungkapan kasus merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana secara serius, profesional, dan akuntabel.
“Kami berharap pengembalian kendaraan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para korban serta menjadi bukti bahwa setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara serius, profesional, dan akuntabel,” ujarnya.


Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel Ditreskrimum Polda Papua Tengah dan jajaran Satreskrim Polres Nabire yang telah bekerja keras dalam mengungkap berbagai kasus kriminalitas jalanan yang selama ini meresahkan masyarakat. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Polda Papua Tengah Ungkap 307 Kasus Kejahatan Jalanan Selama Januari -Mei 2026, 6 Kendaraan Hasil Curanmor Dikembalikan Kepada Pemiliknya

Published

on


Nabire, Papua Tengah–enagoNews- Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) memaparkan hasil penanganan kasus kejahatan jalanan atau tindak pidana C3 yang meliputi pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas/Begal), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) selama periode Januari hingga Mei 2026. Pemaparan tersebut disampaikan dalam kegiatan jumpa pers yang berlangsung di Markas Polda Papua Tengah, Senin (1/6/2026).
Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Papua Tengah, Polda Papua Tengah bersama seluruh jajaran Polres terus mengoptimalkan langkah preventif, preemtif, serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat.


Berdasarkan data rekapitulasi penanganan perkara selama lima bulan terakhir, tercatat sebanyak 307 laporan polisi (LP) terkait tindak pidana C3. Jumlah tersebut terdiri dari 156 kasus pencurian dengan kekerasan (curas/begal), 31 kasus pencurian dengan pemberatan (curat), dan 120 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
Penanganan Kasus Curas/Begal
Untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau begal, tercatat sebanyak 156 laporan polisi yang ditangani oleh jajaran Polda Papua Tengah selama periode Januari hingga Mei 2026.


Dari jumlah tersebut, sebanyak 144 perkara masih berada pada tahap penyelidikan, sementara 12 perkara berhasil ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan total 17 tersangka berhasil diamankan. Selain itu, 3 perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21, sedangkan 2 perkara diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Polda Papua Tengah menilai peningkatan kasus curas menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu rasa aman masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Untuk itu, berbagai langkah pencegahan dan penindakan terus dilakukan melalui peningkatan patroli, penguatan fungsi penyelidikan, serta tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan jalanan.
Pengungkapan Kasus Curat
Sementara itu, untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat), tercatat sebanyak 31 laporan polisi selama periode yang sama.
Dari jumlah tersebut, 23 perkara masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan 8 perkara berhasil diungkap dengan 11 tersangka berhasil diamankan. Selain itu, 3 perkara telah dinyatakan P-21, 4 perkara masih dalam proses penyidikan, dan 1 perkara diselesaikan melalui Restorative Justice.


Polda Papua Tengah menegaskan bahwa tindak pidana curat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat karena umumnya menyasar rumah tinggal, pertokoan, fasilitas umum, maupun aset milik warga. Berbagai modus operandi yang digunakan pelaku menjadi perhatian khusus aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus.
Penanganan dan Pengungkapan Kasus Curanmor
Untuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), tercatat sebanyak 120 laporan polisi selama Januari hingga Mei 2026.
Dari jumlah tersebut, 110 perkara masih dalam tahap penyelidikan, sementara 10 perkara berhasil ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan 11 tersangka berhasil diamankan. Saat ini terdapat 9 perkara yang masih dalam proses penyidikan, terdiri dari 4 perkara yang telah memasuki Tahap I dan 5 perkara yang masih dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, 1 perkara diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice.
Dalam rangka pengungkapan kasus curanmor tersebut, Ditreskrimum Polda Papua Tengah bersama jajaran Satreskrim Polres berhasil mengamankan 15 unit kendaraan bermotor roda dua yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.


Sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengembalikan hak masyarakat, pada kesempatan yang sama Polda Papua Tengah juga melaksanakan penyerahan simbolis kendaraan hasil curanmor kepada para pemilik yang sah. Penyerahan dilakukan setelah melalui proses identifikasi dan verifikasi yang ketat, termasuk pemeriksaan dokumen kepemilikan, pencocokan nomor rangka dan nomor mesin, serta pemeriksaan administrasi dan yuridis oleh penyidik.
Adapun kendaraan yang berhasil dikembalikan kepada pemiliknya antara lain:
1 unit Honda Beat Street warna hitam milik Muhammad Riski Ali;
1 unit Honda Beat Street warna hitam yang telah terverifikasi kepemilikannya;
1 unit Yamaha Mio 125 warna merah milik Era;
1 unit Honda Beat warna merah hitam milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire;
1 unit Honda Beat warna hitam milik Friska;
1 unit Honda Beat warna biru milik Arianti.
Komitmen Polda Papua Tengah
Kapolda Papua Tengah menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas, profesional, transparan, dan akuntabel terhadap seluruh bentuk kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Selain penindakan, upaya pencegahan melalui kegiatan preventif dan preemtif juga akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat.


Kapolda Papua Tengah juga mengimbau seluruh masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menggunakan sistem pengamanan tambahan pada kendaraan, menghindari lokasi parkir yang rawan tindak kejahatan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengalami tindak pidana maupun mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, tertib, dan kondusif,” tegas Kapolda Papua Tengah.
Melalui sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di wilayah Papua Tengah dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. (red-enagoNews)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 ENAGONEWS.COM