Connect with us
Advertisements

Berita Daerah

‎Pemasangan Palang di KM 95 dan KM 103‎ Bukan Pengambilalihan Tanah Masyarakat

Published

on


‎NABIRE, Papua Tengah– enagoNews – Komandan Korem 173/PVB, melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Korem 173/PVB memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pemasangan palang oleh Satgas Penegakan Hukum Kehutanan (Satgas PKH) di wilayah Kilometer 95 dan Kilometer 103. Penjelasan ini disampaikan, Kamis (14/5/2026) dalam jumpa pers di Makorem 173/PVB guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
‎Dalam keterangannya, pihak Seksi Intel Korem 173/PVB menyampaikan bahwa pemasangan palang tersebut bukan bentuk pengambilalihan atau penguasaan tanah masyarakat oleh negara. Pemasangan palang dilakukan karena adanya indikasi pelanggaran tindak pidana di lokasi tersebut yang saat ini sedang dalam proses penanganan hukum oleh Satgas PKH.
‎“Pemasangan palang di wilayah Kilometer 95 dan Kilometer 103 bukan berarti negara mengambil alih tanah masyarakat. Ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum karena terdapat indikasi adanya aktivitas ilegal di kawasan hutan Indonesia,” jelas pihak Seksi Intel Korem 173/PVB.
‎Ditekankan pula bahwa langkah tersebut murni bertujuan mendukung proses hukum dan menjaga lokasi yang diduga berkaitan dengan pelanggaran kehutanan agar tidak terjadi aktivitas lanjutan yang dapat menghambat penyelidikan.
‎Pihaknya berharap masyarakat dapat memahami situasi tersebut secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Masyarakat juga diminta tetap menjaga ketenangan dan stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Deiyai maupun daerah sekitarnya.
‎“Kami berharap masyarakat tetap teduh, tetap stabil, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggungjawab dan terpancing emosi. Proses hukum ini sedang berjalan dan akan terus dilanjutkan oleh Satgas PKH sesuai aturan yang berlaku,” lanjutnya.
‎Terkait pertanyaan masyarakat mengenai sampai kapan pemasangan palang tersebut dilakukan, dijelaskan bahwa semuanya bergantung pada proses hukum yang sedang berlangsung. Setelah seluruh tahapan penyelidikan dan pembuktian selesai, termasuk proses yang berkaitan dengan barang bukti maupun alat bukti, maka status lokasi tersebut nantinya akan ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
‎Penjelasan ini disampaikan menyusul adanya informasi dan aksi protes dari sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah tengah menguasai lahan milik warga. Seksi Intel Korem 173/PVB menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar.
‎“Palang yang dipasang bukan untuk menunjukkan kepemilikan lahan oleh pemerintah, melainkan sebagai tanda bahwa di lokasi tersebut terdapat dugaan kegiatan ilegal yang sedang ditangani aparat penegak hukum,” tegasnya.
‎Di akhir keterangannya, pihak Seksi Intel Korem 173/PVB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan damai demi keberlangsungan pembangunan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depan. (red-enagoNews)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Berita Daerah

Polres Nabire Amankan Aksi Penyampaian Aspirasi SPM-PT Se-Papua Tengah, Kegiatan Berlangsung Tertib dan Damai

Published

on

Nabire, Papua Tengah -enagoNews– Kepolisian Resor (Polres) Nabire melaksanakan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi yang digelar oleh Solidaritas Pelajar Mahasiswa/i Papua Tengah (SPM-PT) Se-Papua Tengah di Jalan Patriot, tepatnya di depan Toko Ana Ogi, Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari tersebut diikuti sekitar 50 peserta dan dipimpin oleh koordinator aksi Marius Petege alias Tipex. Dalam kegiatan mimbar bebas itu, para peserta menyuarakan berbagai aspirasi terkait perkembangan investasi, perlindungan hak masyarakat adat, serta kondisi sosial dan kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua.


Peserta aksi membawa spanduk, baliho, pamflet, dan perangkat pengeras suara untuk menyampaikan pandangan serta tuntutan mereka secara terbuka kepada masyarakat. Berbagai isu yang disampaikan antara lain menyangkut pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan hidup, hak atas tanah adat, hingga harapan terciptanya situasi keamanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Papua.
Selain menyampaikan orasi, massa juga membacakan pernyataan sikap yang berisi sejumlah poin aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah dan pihak terkait agar memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti.
Untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, personel Polres Nabire melakukan pengamanan serta pemantauan di lokasi aksi. Petugas juga berkoordinasi dengan koordinator lapangan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.


Berkat kerja sama antara peserta aksi dan aparat keamanan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Menjelang siang hari, massa membubarkan diri secara damai tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat. Situasi di sekitar lokasi aksi tetap kondusif hingga kegiatan berakhir. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Ground Breaking Jembatan Garuda Dimulai, Danyonif TP 804/DBAY Hadir Dukung Pembangunan Infrastruktur Nabire

Published

on

Nabire, Papua Tengah– enagoNews – Komandan Yonif TP 804/DBAY turut menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Garuda yang berlangsung di Kampung Kimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Pembangunan jembatan yang berada di wilayah binaan Kodim 1705/Nabire ini mendapat dukungan dari pemerintah bersama TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di Papua Tengah. Sebelum prosesi ground breaking dilaksanakan, seluruh peserta mengikuti doa bersama sebagai bentuk harapan agar proses pembangunan berjalan lancar, aman, dan selesai sesuai rencana.

Acara dipimpin oleh Danrem 173/Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., serta dihadiri sejumlah pejabat TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga Kampung Kimi. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 173/PVB menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan salah satu langkah strategis untuk membuka konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah.

Prosesi peletakan batu pertama menjadi momentum penting yang menandai dimulainya pekerjaan konstruksi secara resmi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap warga sekitar.

Melalui pembangunan Jembatan Garuda, diharapkan akses transportasi masyarakat semakin mudah dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta perkembangan wilayah Kampung Kimi dan sekitarnya di masa mendatang. (red-enagoNews)

Continue Reading

Berita Daerah

Wamen PU Optimistis Pembangunan Kawasan Pemerintahan Papua Tengah Rampung Tepat Waktu

Published

on

NABIRE, PAPUA TENGAH-enagoNews – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, menyatakan optimisme terhadap progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Tengah di Nabire yang dinilai berjalan sesuai rencana dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Penilaian tersebut disampaikan saat Wamen PU bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Tengah, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).


Dalam kunjungan itu, Diana memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang secara bersamaan membangun tiga gedung utama pemerintahan dalam satu kawasan terpadu. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat daerah dalam menyiapkan pusat pemerintahan yang representatif sebagai penopang pelaksanaan otonomi daerah.
Ia menilai kemajuan pekerjaan yang dibiayai melalui APBD Papua Tengah telah berada pada jalur yang tepat dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir Desember 2026. Kehadiran kawasan pemerintahan baru tersebut diyakini akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain memantau perkembangan fisik proyek, Wamen PU juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan teknis pembangunan, termasuk pembahasan sejumlah usulan penyesuaian desain yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Pembangunan KIPP Papua Tengah menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan di provinsi tersebut, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan optimal bagi masyarakat. (red-enagoNews)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 ENAGONEWS.COM