Kapolda Alfred: Baru 1 Tahun Berdiri, Polda Papua Tengah Mampu Laksanakan 7 Operasi Kewilayahan
Nabire, Papua Tengah – enagoNews –Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah yang baru berusia sekitar satu tahun sejak terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah, masih menghadapi keterbatasan serius baik dari sisi personel maupun sarana prasarana. Meski demikian, Polda Papua Tengah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi dengan mampu melaksanakan berbagai operasi kepolisian sepanjang tahun 2025. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, S.I.K, dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar bersama awak media di Nabire beberapa hari di Mapolda Papua Tengah.
Kapolda mengungkapkan, meskipun sebagai Polda baru dengan sumber daya terbatas, Polda Papua Tengah berhasil menggelar 7 operasi kewilayahan di luar operasi terpusat. “Kita Polda baru, baru berumur satu tahun, tetapi mampu melaksanakan tujuh operasi kewilayahan. Ini merupakan sebuah capaian yang patut disyukuri,” ujar Kapolda. Polda) Papua Tengah meski baru berusia satu tahun, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui berbagai operasi kepolisian sepanjang tahun 2025. Salah satu operasi terpusat yang masih berlangsung adalah Operasi Lili Noken, yang digelar selama 14 hari, mulai 20 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Operasi ini menjadi bagian dari upaya pengamanan Natal dan Tahun Baru di wilayah Papua Tengah. Selain operasi terpusat, Polda Papua Tengah juga berhasil melaksanakan 7 operasi kewilayahan sepanjang tahun 2025. Operasi tersebut meliputi: Operasi Keselamatan 2025, dilaksanakan pada 10–23 Februari 2025 Operasi Patuh Noken, berlangsung selama 14 hari pada 14–27 Juli 2025 Operasi Jaran, digelar 17 September–16 Oktober 2025 Operasi Cinta Damai, dilaksanakan 23 Oktober–11 November 2025 Operasi Zebra Noken, berlangsung 17–30 November 2025 Operasi Bina Wibawa, digelar 3–16 Desember 2025 Operasi Amole Noken I 2025, merupakan operasi kewilayahan jangka panjang selama 183 hari, mulai 15 November 2025 hingga 14 Mei 2026 Operasi Amole Noken I 2025 dilaksanakan di wilayah Papua Tengah dengan cakupan area sekitar 61.072,91 kilometer persegi, melibatkan 3.913 personel Polda Papua Tengah dan jajaran, dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Polri. Dalam rangka pengembangan profesionalisme personel, sepanjang tahun 2025 Polda Papua Tengah juga mengikutsertakan 98 personel dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, terdiri dari 2 perwira pertama (PAMA) dan 96 bintara, melalui pendidikan pengembangan spesialisasi dan pelatihan fungsi teknis kepolisian. Sebagai bentuk apresiasi, Polda Papua Tengah juga memberikan penghargaan (reward) kepada 7 personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi melebihi tugas dan tanggung jawabnya.
Pengawasan dan Penegakan Disiplin Personel Di bidang pengawasan, Itwasda Polda Papua Tengah menerima 8 pengaduan masyarakat (Dumas) sepanjang tahun 2025, seluruhnya telah diverifikasi dan ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, 1 pengaduan masuk dalam pengawasan, sementara 7 lainnya tidak termasuk dalam kategori pengawasan khusus. Melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Polda Papua Tengah juga menindak tegas pelanggaran yang dilakukan personel. Sepanjang 2025 tercatat: 59 kasus pelanggaran kode etik, dengan 37 kasus telah disidangkan dan 22 kasus masih dalam proses 66 kasus pelanggaran disiplin, dengan 52 kasus telah diselesaikan dan 14 kasus masih dalam proses Sanksi yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari hukuman disiplin, kode etik, pidana, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dan berlaku bagi personel di Polda maupun di delapan Polres jajaran. Penanganan Kasus KKB dan Gangguan Keamanan Polda Papua Tengah juga menangani sejumlah kasus menonjol terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB), di antaranya pembakaran bangunan warga di Kampung Kelemame, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, yang dilakukan oleh kelompok KKB pimpinan Tenius Kulua dan Halenak Murib. Selain itu, terjadi penembakan terhadap personel Polres Puncak Jaya Bripol Ronald Enoch yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan pelaku dari kelompok KKB pimpinan Bumiwalo Enumbi. Kasus lainnya adalah penembakan terhadap seorang purnawirawan Polri di Puncak Jaya, serta penyerangan terhadap dua personel Brimob yang juga menyebabkan korban jiwa.
Pengamanan Natal dan Tahun Baru Dalam rangka pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polda Papua Tengah melaksanakan operasi kepolisian terpusat yang bersifat terbuka, dengan fokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Operasi ini mengedepankan kegiatan pencegahan, didukung deteksi dini dan penegakan hukum, serta pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Tujuan utama operasi tersebut adalah menciptakan rasa aman bagi masyarakat sebelum, saat, dan sesudah perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga seluruh rangkaian ibadah dan perayaan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Gambaran Umum Polda Papua Tengah: Wilayah Luas, Personel Terbatas, Tantangan Keamanan Terus Dihadapi Nabire – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah memaparkan gambaran umum kondisi organisasi, personel, anggaran, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sepanjang tahun 2025. Meski baru berusia sekitar satu tahun, Polda Papua Tengah terus berupaya menjalankan tugas secara optimal di tengah berbagai keterbatasan. Secara kewilayahan, Polda Papua Tengah membawahi delapan kabupaten, yakni Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Mimika, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya. Wilayah hukum yang luas dengan karakter geografis yang berat menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam struktur kewilayahan, Polda Papua Tengah memiliki 8 Polres, yang didukung oleh 2 Polsek perkotaan, 9 Polsek rural, 19 Polsek pra-rural, dan 11 Polsek sektor yang tersebar di seluruh wilayah.
Keterbatasan Personel Pada tahun 2025, jumlah personel Polda Papua Tengah dan jajaran tercatat sebanyak 3.913 personel, sementara Daftar Susunan Personel (DSP) ideal mencapai 9.907 personel. Dengan demikian, Polda Papua Tengah masih mengalami kekurangan personel sebanyak 5.989 anggota. Adapun komposisi personel terdiri dari 1 Pejabat Tinggi (Kapolda), 43 Perwira Menengah (Pamen), 372 Perwira Pertama (Pama), 3.361 Bintara, dan 136 Tamtama. Kesenjangan antara kebutuhan ideal dan kondisi riil ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian di Papua Tengah.
Dukungan Anggaran Di bidang anggaran, pada tahun 2025 Polda Papua Tengah mengelola anggaran belanja barang dan belanja modal sebesar Rp.66,17 miliar. Hingga 23 Desember 2025, realisasi anggaran mencapai sekitar Rp.64 miliar, atau 97,49 persen, menunjukkan tingkat serapan anggaran yang tinggi. Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, Polda Papua Tengah dan jajaran akan menerima dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar lebih dari Rp.599 miliar, yang akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
Pelaksanaan Fungsi Operasional Dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), Direktorat Samapta menjadi unsur pelaksana tugas di bawah Kapolda Papua Tengah. Direktorat ini bertugas menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (turjawali), Dalmas, serta fungsi SAR. Sementara itu, pada fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), sesuai DIPA 2025, jumlah personel Binmas tercatat 215 personel, dengan rincian 185 personel definitif dan 30 personel yang tergelar di delapan Polres jajaran. Jumlah tersebut dinilai masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, kegiatan Binmas yang dilaksanakan meliputi sambang kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, penyuluhan dan pembinaan kamtibmas, revitalisasi pos keamanan lingkungan (poskamling), pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling), penyerahan bantuan sarana kontak dan alat olahraga bagi warga Muslim, janda, remaja, dan pemuda, serta kegiatan Jumat Curhat, Minggu Kasih, dan cooling system di lingkungan pendidikan.
Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas Di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), sepanjang tahun 2025 tercatat 340 kasus kecelakaan lalu lintas, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 269 kasus, atau naik 71 kasus. Namun demikian, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan. Pada tahun 2025 tercatat 63 korban meninggal dunia, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 71 orang, atau turun 8 korban. Korban luka berat pada tahun 2025 tercatat 277 orang, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebanyak 205 orang. Sementara korban luka ringan berjumlah 183 orang, naik dari 164 orang pada tahun sebelumnya. Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1 miliar, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp1,2 miliar, atau turun sekitar Rp116 juta. Untuk pelanggaran lalu lintas, sepanjang 2025 tercatat 3.110 kasus, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3.376 kasus, atau berkurang 266 kasus. Dari jumlah tersebut, pelanggaran berupa tilang pada tahun 2025 tercatat 1.298 kasus, turun dari 1.500 kasus pada tahun 2024.
Komitmen Pelayanan dan Keamanan Polda Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meski dihadapkan pada keterbatasan personel dan tantangan geografis. Upaya peningkatan profesionalisme, optimalisasi anggaran, serta pendekatan humanis kepada masyarakat akan terus menjadi prioritas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Humanis
Refleksi Akhir Tahun 2025, Polda Papua Tengah Tegaskan Komitmen Presisi dan Pelayanan Humanis
Ditegaskan Kapolda Alfred, bahwa refleksi akhir tahun bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan ruang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Papua Tengah. “Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan dan dinamika kamtibmas, mulai dari persoalan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga pengawalan agenda nasional dan daerah,” disampaikan dalam sambutan tersebut. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Polda Papua Tengah menilai situasi kamtibmas sepanjang tahun 2025 secara umum dapat terjaga dengan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Polda Papua Tengah telah melaksanakan berbagai upaya preventif, pre-emtif, dan represif secara profesional dan humanis dengan tetap mengedepankan prinsip Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Pendekatan komunikasi yang mengutamakan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas, sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasa. Kegiatan yang dilaksanakan akhir tahun 2025 di Mapolda Papua Tengah diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama. (RED)
NABIRE, Papua Tengah – enagoNews – Wakil Bupati Nabire, H. Burhanudin Parenwari, memberikan perhatian serius terhadap tingkat kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja I Kegiatan Pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Nabire, Kamis (11/6/2026). Dalam kegiatan yang membahas capaian pembangunan periode Januari hingga Mei 2026 tersebut, Wakil Bupati secara langsung melakukan absensi terhadap seluruh peserta yang diundang. Dari total 33 OPD dan 15 distrik yang seharusnya hadir, diketahui masih terdapat sejumlah OPD dan distrik yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Kondisi itu mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati. Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan agenda yang sangat penting karena menjadi bagian dari proses perencanaan, pengawasan, sekaligus perbaikan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Kegiatan ini sangat penting, bahkan lebih penting dari kegiatan-kegiatan lainnya, karena ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Dari sinilah kita mengetahui sejauh mana program berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki,” tegas Burhanudin Parenwari di hadapan peserta kegiatan. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan yang matang dan evaluasi yang berkelanjutan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk hadir dan terlibat aktif dalam setiap forum evaluasi pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah. “Ini adalah kegiatan perencanaan. Bagaimana kita bisa bekerja tanpa ada perencanaan, dan bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tanpa adanya evaluasi,” ujarnya. Meski menyampaikan teguran kepada OPD dan distrik yang tidak hadir, Wakil Bupati belum mengungkapkan adanya sanksi khusus. Namun, sebagai bentuk pengawasan dan transparansi, ia meminta agar daftar kehadiran peserta diunggah ke dalam grup resmi Pemerintah Kabupaten Nabire sehingga dapat diketahui secara terbuka perangkat daerah mana yang hadir maupun yang tidak hadir. “Nanti daftar kehadiran saya minta dimasukkan ke grup, sehingga kita bisa mengetahui OPD dan distrik mana yang hadir dan mana yang tidak hadir,” pintanya.
Lebih lanjut, Burhanudin Parenwari berharap kegiatan Monitoring dan Evaluasi Meja I tidak hanya menjadi agenda rutin atau sekadar formalitas pelaporan administrasi. Menurutnya, forum tersebut harus mampu menjadi wahana evaluasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. “Melalui kegiatan Monev ini, saya berharap tidak hanya menjadi formalitas pelaporan semata, tetapi benar-benar menjadi sarana evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh perangkat daerah guna mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Nabire, yaitu terwujudnya Nabire yang aman, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar senantiasa menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. “Setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nabire,” tegasnya.
Selain membahas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran, Wakil Bupati juga menyinggung kedisiplinan aparatur sipil negara terkait penggunaan pakaian dinas. Ia mengingatkan seluruh peserta agar menggunakan seragam Korpri yang berlaku sesuai ketentuan dalam setiap kegiatan resmi pemerintah daerah. “Saya harap pada kegiatan-kegiatan ke depan semuanya menggunakan seragam Korpri yang berlaku saat ini,” pungkasnya. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Meja I tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, disiplin, dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. (red-enagoNews)
NABIRE, PAPUA TENGAH-enagoNews – Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, menegaskan pentingnya membangun sinergitas antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Papua Tengah. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai sejumlah wartawan dari berbagai media usai kegiatan silaturahmi bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Rumah Makan Sari Kuring, Nabire, Kamis (11/6/2026). Menurut Kapolda, forum tersebut menjadi sarana untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di Kabupaten Nabire dan delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah. “Kita bersilaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk membangun sinergitas serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di Papua Tengah. Kegiatan seperti ini juga akan kita dorong dilaksanakan di masing-masing Polres agar dapat menyerap masukan masyarakat melalui forum diskusi,” ujarnya. Situasi Dogiyai Berangsur Pulih, Pengamanan Tetap Diperkuat Terkait insiden yang terjadi di Kabupaten Dogiyai beberapa waktu lalu, Kapolda menjelaskan bahwa personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang diterjunkan ke wilayah tersebut masih diperpanjang masa tugasnya hingga Juli 2026. Menurutnya, kondisi keamanan di Dogiyai menunjukkan perkembangan positif dan perlahan mulai pulih berkat berbagai kegiatan kepolisian yang terus dilakukan, seperti patroli dan pendekatan kepada masyarakat. “Dogiyai tidak akan kita biarkan. Situasi di sana perlahan mulai pulih dengan berbagai kegiatan kepolisian yang kita lakukan. Untuk personel BKO masih diperpanjang sampai Juli, dan setelah itu akan kita evaluasi kembali apakah masih diperlukan atau tidak,” jelasnya. Kapolda menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah pengamanan guna memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman. Soroti Pentingnya Kehadiran Bank Darah di Papua Tengah Dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda juga menyinggung pelaksanaan kegiatan donor darah yang selama ini terkendala oleh belum tersedianya fasilitas bank darah di wilayah Papua Tengah. Ia mengungkapkan bahwa donor darah sebenarnya menjadi salah satu kegiatan sosial yang rutin dilakukan Polri. Namun, tanpa adanya fasilitas penyimpanan darah yang memadai, darah yang telah didonorkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. “Kendala kita adalah belum adanya bank darah. Kalau donor darah dilakukan, darah itu mau disimpan di mana? Ini yang perlu dipikirkan bersama. Saya mendorong pemerintah maupun pihak-pihak yang peduli untuk menghadirkan bank darah sehingga darah yang didonorkan dapat disimpan dan dimanfaatkan saat masyarakat membutuhkannya,” katanya. Menurut Kapolda, keberadaan bank darah akan sangat membantu pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan transfusi darah secara cepat. Bantuan Sosial untuk Perkuat Hubungan Polisi dan Masyarakat Selain kegiatan donor darah, Polri juga melaksanakan berbagai kegiatan bantuan sosial sebagai bagian dari peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Kapolda berharap bantuan sosial yang diberikan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. “Harapan kami, penerima bantuan sosial dapat bersama-sama mendukung tugas kepolisian dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif. Dengan keamanan yang terjaga, masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman,” ungkapnya. Pasar Dipilih sebagai Pusat Kegiatan Sosial Kapolda menjelaskan bahwa pasar menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan dalam pelaksanaan kegiatan sosial karena merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai latar belakang. Menurutnya, pasar menjadi ruang interaksi yang paling terbuka dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun kelompok tertentu. “Pasar menjadi tempat yang paling umum untuk berinteraksi. Semua unsur masyarakat ada di sana, sehingga kegiatan sosial yang dilakukan di pasar dapat dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak warga,” tutup Kapolda. (red-enagoNews)
NABIRE, PAPUA TENGAH– enagoNews – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Penginputan Indikator Inovasi Daerah dan Koordinasi Teknis Aplikasi Innovation Government Award (IGA) Tahun 2026. Kegiatan yang digelar oleh Bapperida Papua Tengah tersebut berlangsung di Guest House Nabire, Kamis (11/6/2026).
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, S.Sos., M.KP, menegaskan bahwa inovasi menjadi kebutuhan penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut menghadirkan terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Innovation Government Award tidak hanya berorientasi pada penghargaan, tetapi juga menjadi sarana membangun budaya kerja yang kreatif, efektif, dan responsif di setiap perangkat daerah. Inovasi dapat diwujudkan melalui berbagai langkah sederhana, seperti penyederhanaan prosedur pelayanan, percepatan administrasi, hingga penguatan koordinasi antar-OPD. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi pembangunan Papua Tengah, yakni mewujudkan Papua Tengah Emas yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu menghadirkan inovasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
Selain meningkatkan pemahaman teknis terkait aplikasi IGA, bimtek ini bertujuan memastikan setiap inovasi yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat terdokumentasi dan terinput secara baik sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, berbagai inovasi yang lahir dari daerah dapat terukur, terdokumentasi, dan memperoleh pengakuan dalam sistem penilaian nasional. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam pengelolaan data inovasi daerah, sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (red-enagoNews)