Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Jumat (24/4/2026) di Auditorium RRI Nabire. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, merumuskan program strategis, serta merespons berbagai isu sosial di Tanah Papua.

Penguatan Peran Pemuda di Era Perubahan
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah dalam sambutannya menegaskan bahwa pemuda merupakan tulang punggung bangsa sekaligus estafet kepemimpinan masa depan. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk adaptif, progresif, dan mampu bersaing di tengah arus digitalisasi dan revolusi industri.
Ia mengangkat semangat “Grow Further” sebagai ajakan untuk terus bertumbuh secara mendalam dan luas, membangun kapasitas kader, memperkuat visi organisasi, serta memperluas dampak di tengah masyarakat dan gereja.

Selain itu, konsep “Level Up” ditegaskan sebagai panggilan untuk meningkatkan kualitas berpikir, memperbarui sistem kerja, serta memperkuat kaderisasi secara strategis. Rakerda ini diharapkan menghasilkan garis besar program kerja yang konkret dan aplikatif bagi seluruh jajaran organisasi.
Arahan Pemuda Katolik Pusat: Konsolidasi hingga Program Kolaboratif
Dalam sambutan Ketua Umum Pemuda Katolik RI yang diwakili Sekretaris Bidang UMKM, disampaikan sejumlah arahan strategis bagi Komda Papua Tengah.
Pertama, pentingnya konsolidasi internal organisasi melalui pelaksanaan kaderisasi berjenjang, seperti Kursus Kepemimpinan Dasar (KKD), Kursus Kepemimpinan Menengah (KKM), serta penguatan MAPENTA di tingkat komisariat cabang (Komcap).
Kedua, pengembangan program kolaboratif dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta kementerian terkait guna mendorong pemberdayaan ekonomi kader melalui sektor UMKM.

Ketiga, pembentukan Rumah Konsultasi Bantuan Hukum (RKBH) dan satuan tugas (Satgas) untuk merespons isu-isu sosial di Papua Tengah, seperti konflik sosial, kekerasan, hingga aktivitas ilegal seperti illegal logging dan illegal mining.
Pemuda Katolik Pusat juga mengapresiasi langkah Komda Papua Tengah yang aktif menyuarakan isu strategis di tingkat nasional, termasuk pendekatan dialogis dalam penyelesaian persoalan di Papua.
Tujuh Klaster Pengembangan Kader
Sebagai bagian dari strategi nasional, Pemuda Katolik memperkenalkan tujuh klaster pengembangan kader, yaitu:
Pendidikan (pelajar dan mahasiswa)
Kewirausahaan dan UMKM
Jurnalistik dan media
Politik dan kepemimpinan
Akademisi
Advokasi dan hukum
Distribusi kader ke sektor ASN
Klaster ini diharapkan menjadi kerangka kerja dalam mencetak kader yang kompeten, profesional, dan siap berkontribusi di berbagai sektor.

KNPI Papua Tengah Ajak Pemuda Bersatu dan Bersinergi
Ketua KNPI Provinsi Papua Tengah, Yustinus Tebai, dalam sambutannya mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk bersatu tanpa memandang latar belakang agama maupun kelompok.
Ia menegaskan bahwa KNPI merupakan “laboratorium pemuda” yang menjadi ruang bersama untuk berdiskusi, bersinergi, dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan di delapan kabupaten di Papua Tengah.
“Tidak ada perbedaan antara Katolik, Kristen, maupun Muslim. Kita semua adalah pemuda Papua Tengah yang memiliki tanggung jawab bersama untuk mendorong kemajuan daerah,” ujarnya.

Ia juga mengajak Pemuda Katolik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program-program unggulan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Komitmen Bersama Bangun Papua Tengah
Rakerda Pemuda Katolik Papua Tengah menjadi forum strategis untuk menyatukan visi, memperkuat organisasi, serta melahirkan program kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan persatuan lintas organisasi kepemudaan, Pemuda Katolik diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan dan berkontribusi nyata dalam pembangunan Papua Tengah ke depan. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Rapat Kerja (Raker) ke-1 Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Tengah resmi digelar di Auditorium RRI Nabire, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini menjadi tonggak awal penguatan organisasi, kaderisasi, serta perumusan arah gerak Pemuda Katolik di Papua Tengah.
Dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana, disampaikan bahwa pelaksanaan Raker pertama ini merupakan hasil perjuangan panjang yang telah dipersiapkan selama lebih dari satu tahun.
“Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan-Nya, persiapan yang sudah kami lakukan lebih dari satu tahun akhirnya dapat terlaksana hari ini,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari senior Pemuda Katolik, lembaga swadaya masyarakat (NGO), para simpatisan, hingga pemerintah daerah.
Panitia juga memaparkan sumber pendanaan kegiatan, di antaranya hasil penjualan atribut dan baju Pemuda Katolik sebesar Rp18 juta, bantuan dari Bupati Deiyai sebesar Rp25 juta, bantuan dari Bupati Dogiyai sebesar Rp60 juta, serta sumbangan sukarela dari senior dan rekan-rekan sebesar lebih dari Rp17 juta.
“Total dana yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp120 juta, yang digunakan untuk kebutuhan sekretariat dan pelaksanaan kegiatan,” jelasnya.

Momentum Kebangkitan Organisasi
Ketua Panitia menegaskan bahwa Raker ini menjadi momentum kebangkitan Pemuda Katolik di Papua Tengah, mengingat organisasi tersebut baru secara resmi memulai kiprahnya di daerah ini pada tahun 2026, meski secara nasional telah hadir sejak tahun 1950-an.
Ia mengibaratkan Pemuda Katolik Papua Tengah sebagai “bayi yang baru lahir” yang sedang bertumbuh dan membutuhkan dukungan semua pihak.
“Di Papua Tengah ini kita baru memulai. Anggap saja organisasi ini seperti anak bayi yang baru lahir. Karena itu kami masih terus belajar dan membangun fondasi organisasi,” katanya.
Menurutnya, keterlambatan pembentukan organisasi di Papua Tengah berdampak pada belum optimalnya pendidikan kader, distribusi kader dalam kemitraan pemerintah, politik, maupun sektor strategis lainnya.
Fokus Kemandirian dan Kemitraan Strategis
Dalam arahannya, panitia menekankan pentingnya membangun kemandirian organisasi agar ke depan Pemuda Katolik mampu berdiri secara independen.
Kemitraan strategis yang selama ini dibangun dengan pemerintah dan berbagai lembaga diharapkan menjadi langkah awal menuju organisasi yang mandiri, terutama dalam pemberdayaan pemuda di bidang usaha dan kewirausahaan.
“Ke depan kami ingin pemuda-pemuda yang bergabung memiliki mindset usaha dan kemandirian, sehingga organisasi bisa berdiri independen namun tetap menjadi mitra strategis pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemuda Katolik akan tetap konsisten menyuarakan hak-hak masyarakat, kepentingan gereja, serta mendukung program pembangunan pemerintah.
Soroti Persoalan Sosial di Papua Tengah
Raker pertama ini juga menjadi forum untuk merespons berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Papua Tengah, seperti tingginya angka pengangguran, kematian bayi, ancaman HIV/AIDS, hingga persoalan keamanan di sejumlah wilayah.
Menurut panitia, kehadiran organisasi ini harus menjadi ruang pengabdian bagi pemuda Katolik untuk terlibat langsung dalam pelayanan sosial dan kehidupan bergereja.
“Pemuda harus hadir bukan hanya dalam organisasi, tetapi juga dalam pelayanan kepada masyarakat dan gereja,” tegasnya.

Dukung KNPI dan Regenerasi Kepemimpinan
Pemuda Katolik Komda Papua Tengah juga menegaskan komitmennya untuk mendukung KNPI sebagai laboratorium kader yang memiliki kemitraan strategis dengan pemerintah.
Selain itu, organisasi ini membuka ruang kompetisi sehat bagi generasi muda untuk tampil sebagai pemimpin di masa mendatang.
“Kami pengurus pertama hanya membuka jalan dan membersihkan fondasi. Ke depan, generasi berikutnya silakan berkompetisi dan memimpin organisasi ini,” tutupnya. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah -enagoNews – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Tengah, Yulianus Mambrasar, menyampaikan sejumlah poin penting kepada awak media usai mendampingi kunjungan Gibran Rakabuming Raka di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/4/2026).
Dalam keterangannya di halaman Rumah Susun (Rusun) ASN Pemprov Papua Tengah, Mambrasar menjelaskan bahwa kunjungan Wakil Presiden difokuskan pada peninjauan progres pembangunan infrastruktur pemerintahan terpadu. Ia menuturkan bahwa sebagian proyek telah rampung, khususnya pembangunan rusun ASN yang dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sementara itu, pembangunan sejumlah fasilitas utama lainnya masih berjalan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sisi APBN, proyek yang sedang berlangsung meliputi pembangunan Gedung DPR Papua, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), serta Kantor Gubernur. Adapun dari APBD, pemerintah daerah tengah membangun tiga tower rusun tambahan dengan variasi jumlah lantai, yakni tiga, lima, dan tujuh lantai.
Mambrasar mengungkapkan bahwa saat ini seluruh infrastruktur tersebut masih dalam tahap proses penyerahan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Namun demikian, Wakil Presiden memberikan sejumlah catatan terkait penyempurnaan fasilitas yang dinilai masih perlu dibenahi. Catatan tersebut telah didokumentasikan oleh pihak teknis di lapangan dan akan segera ditindaklanjuti sebelum proses serah terima resmi dilakukan.
“Beliau memberikan apresiasi terhadap pembangunan yang sudah berjalan, namun juga menekankan agar kekurangan yang ada dapat segera dirapikan sebelum diserahkan,” ujar Mambrasar.
Terkait pemanfaatan rusun ASN, ia menjelaskan bahwa masa pemeliharaan bangunan dijadwalkan berlangsung hingga Juni–Juli 2026. Meski demikian, pemerintah daerah telah diperbolehkan secara bertahap mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) untuk mulai menempati hunian tersebut. Hal ini dinilai penting agar bangunan tetap terawat dan tidak mengalami kerusakan akibat tidak dihuni.
Dari sisi kapasitas, satu tower rusun memiliki 44 kamar. Dengan dua tower utama, total tersedia sekitar 88 unit hunian. Selain itu, fasilitas tersebut juga dirancang inklusif dengan menyediakan akses bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat digunakan oleh seluruh ASN tanpa terkecuali.

Dalam kesempatan yang sama, Mambrasar juga menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan percepatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan kepada Wakil Presiden. Usulan tersebut mencakup pembangunan fasilitas umum seperti pasar, taman bermain, dan pusat olahraga (sport center), guna menunjang aktivitas masyarakat dan ASN di kawasan pusat pemerintahan yang baru.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden memberikan respons positif dan menilai pengembangan fasilitas publik menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan kawasan pemerintahan terpadu. Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas dan aksesibilitas, mengingat waktu tempuh menuju lokasi yang mencapai sekitar satu setengah jam.
Secara keseluruhan, kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Tengah, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas sebelum digunakan secara penuh oleh ASN dan masyarakat. (red-enagoNews)