Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Kepala Dinas BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya transformasi program keluarga berencana (KB) dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), saat memberikan sambutan pada kegiatan Pengembangan Strategi Nasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi berbasis kearifan lokal, Kamis (30/4/2026) di Hotel Carmel Nabire.
Dalam sambutannya, Sarles Brabar mengapresiasi perubahan kelembagaan yang kini menjadikan urusan keluarga berencana berada dalam dinas tersendiri yang terintegrasi dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fokus program pembangunan keluarga di daerah.

Ia juga menyoroti perjalanan panjang transformasi BKKBN, yang kini berkembang menjadi bagian dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Perubahan ini, kata dia, menandai pergeseran paradigma dari sekadar pengendalian jumlah penduduk menuju pembangunan keluarga yang berkualitas.
“Selama ini masih ada anggapan bahwa program KB hanya soal pembatasan jumlah anak. Padahal, esensi keluarga berencana adalah bagaimana setiap keluarga memiliki perencanaan yang matang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera,” ujarnya.
Sarles menjelaskan bahwa tantangan di wilayah Papua seringkali diwarnai persepsi bahwa program KB tidak terlalu diperlukan karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut perlu diluruskan.
“Program KB bukan tentang membatasi, tetapi bagaimana membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan memiliki masa depan yang jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengaitkan pentingnya program ini dengan visi nasional dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Salah satu fokus utama adalah memastikan kualitas kehidupan sejak awal, yakni melalui perhatian pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak usia dini.

Menurutnya, pembangunan keluarga harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dimulai dari masa kandungan hingga lanjut usia. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang kini memberikan perhatian khusus pada siklus kehidupan keluarga secara utuh.
“Kita harus mulai dari kandungan, memastikan kesehatan ibu dan anak, hingga mendampingi keluarga sampai usia lanjut. Di sinilah peran negara hadir untuk memastikan setiap keluarga mendapatkan perhatian yang optimal,” jelasnya.

Sarles juga berbagi pengalamannya selama bertugas di berbagai provinsi, seperti Papua Barat, Maluku, dan Bali, yang menurutnya memberikan banyak pembelajaran dalam mengembangkan program keluarga berencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Melalui kegiatan ini, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam merumuskan strategi promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Papua Tengah. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah – enagoNews –
Upaya penguatan layanan kesehatan reproduksi yang lebih efektif dan kontekstual terus didorong pemerintah melalui pendekatan berbasis budaya lokal. Hal ini tercermin dalam kegiatan Pengembangan Strategi Nasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Kearifan Lokal yang digelar di Hotel Carmel, Nabire, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah Agustinus Bagau, SKM., M.Kes tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, S.E., M.Si, serta perwakilan Dinas DP3AKB dari delapan kabupaten di Papua Tengah. Turut hadir pula berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan masyarakat dan mitra pembangunan.

Dalam laporan kegiatan, Ari Rumainum menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam merumuskan pendekatan operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang lebih relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Papua Tengah. Ia menekankan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya bertumpu pada aspek medis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai adat, norma sosial, dan praktik budaya yang hidup di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan menyusun strategi operasional promosi kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, sekaligus mengembangkan metode konseling yang menghargai adat istiadat dan nilai lokal,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan reproduksi. Hal ini sekaligus menjadi fondasi untuk menciptakan layanan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata di lapangan.
Selain penyusunan strategi, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, kader, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan pelayanan kesehatan reproduksi dapat diberikan secara lebih sensitif terhadap budaya serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala DP3AKB Papua Tengah, Agustinus Bagau, menegaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan isu fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga menyangkut martabat manusia dan kualitas generasi masa depan.
Ia menggambarkan Papua Tengah sebagai wilayah yang kaya akan budaya, mulai dari Nabire, Timika, hingga kabupaten lain seperti Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Namun di balik kekayaan tersebut, masih terdapat tantangan besar, khususnya dalam menjamin kesehatan ibu dan anak.
“Kesehatan reproduksi bukan sekadar urusan teknis medis. Ini tentang memastikan setiap ibu dapat melahirkan dengan aman, dan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat dan optimal,” tegasnya.

Agustinus juga menyoroti masih rendahnya penggunaan kontrasepsi modern di sejumlah wilayah Papua Tengah. Ia mengakui bahwa berbagai hambatan seperti stigma sosial dan rasa takut masih menjadi faktor penghambat di masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi yang lebih humanis dan berbasis budaya.
“Program keluarga berencana bukan untuk membatasi kelahiran, tetapi untuk memastikan kualitas hidup keluarga yang lebih baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok prioritas yang dikenal dengan istilah 3B, yaitu bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia mendorong adanya sistem pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Agustinus juga mengungkapkan rencana pengembangan inovasi berbasis data guna meningkatkan akurasi identifikasi kasus stunting. Ia menilai selama ini masih terjadi kekeliruan dalam pengelompokan kondisi gizi, seperti antara gizi buruk, gizi kurang, dan stunting.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan data statis. Diperlukan analisis yang lebih mendalam melalui survei dan penelitian agar penanganan stunting tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter, serta dukungan dari tokoh adat dan agama dalam menyukseskan program kesehatan reproduksi.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk membangun komitmen bersama antar berbagai pihak dalam memperkuat sistem kesehatan reproduksi di Papua Tengah. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan layanan kesehatan yang diberikan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai budaya lokal.
Dengan demikian, program kesehatan reproduksi di Papua Tengah diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada sekaligus menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Tim Investigasi HAM dan mahasiswa Puncak se-Indonesiadi Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Mapolres Nabire pada Minggu (26/4/2026).

Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nabire H. Burhanudin Parenwari, Danbrig 82 Nabire Kolonel Andika, serta Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari. Selain itu, hadir pula berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, kepala suku, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Kapolres Nabire menyampaikan bahwa aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada Senin, 27 April 2026, dengan melibatkan massa yang mengatasnamakan mahasiswa dari wilayah Puncak. Aksi tersebut direncanakan dimulai dari sejumlah titik, termasuk asrama mahasiswa dan kawasan Pasar Karang.
Kapolres menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak mengizinkan pelaksanaan long march dari titik-titik yang jauh. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan potensi gangguan ketertiban umum, terutama kemacetan lalu lintas yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat, terlebih karena bertepatan dengan hari pertama kerja serta adanya agenda kunjungan pejabat penting, yakni Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi, namun harus dilakukan dengan tertib dan terkoordinasi. Long march dari titik jauh berpotensi menimbulkan kemacetan dan gangguan keamanan. Oleh karena itu, kami akan mengatur pergerakan massa agar tetap terkendali,” ujar Kapolres.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya potensi massa yang menyebar dan berkumpul di titik-titik strategis seperti perempatan jalan, yang berisiko menimbulkan kemacetan parah dan situasi yang sulit dikendalikan.
Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian telah menyiapkan strategi pengamanan dengan memecah konsentrasi massa ke beberapa titik dan mengarahkan mereka menuju lokasi utama penyampaian aspirasi, yakni Kantor DPR Provinsi. Selain itu, disiapkan pula sekitar 10 hingga 15 kendaraan angkut untuk membantu mobilisasi massa secara terkoordinasi.

Kapolres juga menyoroti adanya informasi terkait kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk adanya indikasi pengerahan massa dalam jumlah besar hingga mencapai sekitar 2.000 orang, serta potensi keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius aparat keamanan.
“Kami bertanggung jawab penuh terhadap keamanan. Oleh karena itu, setiap rencana aksi harus mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama. Kami tidak mengizinkan adanya pergerakan massa yang tidak terkontrol,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Nabire. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa mengganggu kepentingan umum.

Rakor ini juga menjadi forum untuk menyerap masukan dari para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, guna merumuskan langkah terbaik dalam menghadapi rencana aksi tersebut.
Dengan koordinasi yang matang dan sinergi semua pihak, diharapkan pelaksanaan aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menghormati hak masyarakat luas. (red-enagoNews)