Kapolres Nabire Pimpin Rakor Pengamanan Rencana Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa
Nabire, Papua Tengah – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh mahasiswa Puncak se-Indonesiadi Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Mapolres Nabire pada Minggu (26/4/2026).

Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nabire H. Burhanudin Parenwari, Danbrig 82 Nabire Kolonel Andika, serta Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari. Selain itu, hadir pula berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, kepala suku, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Kapolres Nabire menyampaikan bahwa aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada Senin, 27 April 2026, dengan melibatkan massa yang mengatasnamakan mahasiswa dari wilayah Puncak. Aksi tersebut direncanakan dimulai dari sejumlah titik, termasuk asrama mahasiswa dan kawasan Pasar Karang.
Kapolres menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak mengizinkan pelaksanaan long march dari titik-titik yang jauh. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan potensi gangguan ketertiban umum, terutama kemacetan lalu lintas yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat, terlebih karena bertepatan dengan hari pertama kerja serta adanya agenda kunjungan pejabat penting, yakni Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

“Kami tidak melarang penyampaian aspirasi, namun harus dilakukan dengan tertib dan terkoordinasi. Long march dari titik jauh berpotensi menimbulkan kemacetan dan gangguan keamanan. Oleh karena itu, kami akan mengatur pergerakan massa agar tetap terkendali,” ujar Kapolres.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya potensi massa yang menyebar dan berkumpul di titik-titik strategis seperti perempatan jalan, yang berisiko menimbulkan kemacetan parah dan situasi yang sulit dikendalikan.
Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian telah menyiapkan strategi pengamanan dengan memecah konsentrasi massa ke beberapa titik dan mengarahkan mereka menuju lokasi utama penyampaian aspirasi, yakni Kantor DPR Provinsi. Selain itu, disiapkan pula sekitar 10 hingga 15 kendaraan angkut untuk membantu mobilisasi massa secara terkoordinasi.

Kapolres juga menyoroti adanya informasi terkait kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk adanya indikasi pengerahan massa dalam jumlah besar hingga mencapai sekitar 2.000 orang, serta potensi keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut. Hal ini menjadi perhatian serius aparat keamanan.
“Kami bertanggung jawab penuh terhadap keamanan. Oleh karena itu, setiap rencana aksi harus mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama. Kami tidak mengizinkan adanya pergerakan massa yang tidak terkontrol,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Nabire. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa mengganggu kepentingan umum.

Rakor ini juga menjadi forum untuk menyerap masukan dari para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, guna merumuskan langkah terbaik dalam menghadapi rencana aksi tersebut.
Dengan koordinasi yang matang dan sinergi semua pihak, diharapkan pelaksanaan aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menghormati hak masyarakat luas. (red-enagoNews)

Nabire, Papua Tengah – enagoanews – Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Parenwari, menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan mahasiswa Puncak se-Indonesi pada Senin, 27 April 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Nabire, Minggu (26/4/2026), yang dihadiri unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Nabire, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para kepala suku.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan tidak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
“Perlu saya tegaskan, tidak benar jika ada anggapan bahwa pemerintah, TNI, maupun Polri melarang aksi demonstrasi. Penyampaian aspirasi adalah hak masyarakat, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan aksi harus tetap memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, dan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah daerah, kata dia, tidak menginginkan aktivitas masyarakat terganggu, seperti penutupan sekolah, toko, maupun terhambatnya mobilitas warga akibat aksi yang tidak terkendali.
Wakil Bupati juga menyinggung pengalaman aksi sebelumnya yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut bahwa persepsi publik terhadap demonstrasi seringkali identik dengan potensi kericuhan, sehingga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi warga.
“Yang terpenting adalah bagaimana aksi itu berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan kekacauan. Jangan sampai masyarakat merasa takut setiap mendengar ada rencana demo,” katanya.

Terkait rencana aksi kali ini, ia mengapresiasi langkah aparat keamanan yang telah memfasilitasi penyampaian aspirasi secara terkoordinasi, termasuk dengan menyediakan transportasi menuju lokasi aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT).
Namun demikian, ia kembali menegaskan agar tidak dilakukan long march dari titik-titik jauh, mengingat hal tersebut berpotensi memicu kemacetan dan kerawanan keamanan. Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan bersama untuk tidak melaksanakan long march, namun pada praktiknya sempat dilanggar.
“Kesepakatan yang sudah dibuat bersama harus kita hormati. Jangan sampai terulang kembali pelanggaran yang dapat berujung pada situasi yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak para tokoh masyarakat dan kepala suku, khususnya dari komunitas yang terlibat dalam aksi, untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban. Ia meminta agar para tokoh dapat menyampaikan imbauan kepada massa aksi untuk tetap menjaga keamanan, menghindari provokasi, dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Ia juga menyoroti bahwa aksi tersebut dipicu oleh kepedulian terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di wilayah Puncak Jaya. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menyikapi hal tersebut secara bijak tanpa menimbulkan dampak negatif di daerah lain, khususnya di Nabire.

“Kami memahami adanya kepedulian dan solidaritas. Namun mari kita salurkan dengan cara yang baik, menjaga etika, serta tidak menimbulkan gangguan keamanan di daerah kita,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat dapat memastikan aksi unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan kondusif. (red-enagoNews)

NABIRE – enagoNews- Aparat kepolisian dari Polres Nabire menertibkan aksi yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak (KMPP) Nabire saat melakukan konvoi dan pembagian selebaran di sejumlah ruas jalan, Sabtu (25/04/2026).
Penertiban dilakukan setelah aktivitas massa dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas serta kenyamanan pengguna jalan. Aksi tersebut merupakan bagian dari agenda penyampaian aspirasi terkait peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak pada 14 April 2026.

Dalam kegiatan itu, massa turut membagikan selebaran kepada masyarakat dan pengguna jalan sebagai ajakan untuk mengikuti aksi damai yang direncanakan berlangsung pada Senin, 27 April 2026.
Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K langsung merespons laporan masyarakat dengan mengerahkan personel untuk mengamankan situasi. Sejumlah peserta aksi beserta kendaraan yang digunakan kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolres Nabire untuk diberikan pembinaan.
Total kendaraan yang diamankan terdiri dari 11 unit sepeda motor dan satu unit mobil.
Di Mapolres, Kapolres memberikan arahan secara persuasif dan humanis kepada massa. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Kami menghargai hak menyampaikan aspirasi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tertib dan sesuai ketentuan,” ujar Kapolres.
Ia juga mengimbau agar dalam pelaksanaan aksi damai nantinya, massa dapat langsung menuju titik aksi tanpa melakukan kegiatan di jalan yang berpotensi menimbulkan gangguan.
Selain itu, Kapolres mengingatkan generasi muda untuk lebih fokus pada kegiatan positif serta mengembangkan potensi diri, daripada melakukan aktivitas yang tidak tepat di ruang publik.

Perwakilan KMPP menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan bertujuan untuk menyuarakan isu kemanusiaan di Kabupaten Puncak agar mendapat perhatian pemerintah, khususnya DPR.
Mereka juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pihak kepolisian atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi selama aksi berlangsung.
“Kami minta maaf jika kegiatan tadi mengganggu pengguna jalan. Ke depan kami akan lebih tertib,” ungkap salah satu perwakilan massa.
Massa juga berharap pihak kepolisian dapat memberikan pengamanan saat aksi damai yang direncanakan, guna memastikan kegiatan berjalan aman dan tidak disusupi kepentingan lain.
Setelah diberikan pembinaan, seluruh massa aksi dibubarkan secara tertib dan dipersilakan kembali ke rumah masing-masing dengan pengawalan dari aparat kepolisian. (red-enagoNews)